Kejagung Tangkap Richard Muljadi, DPO Perkara Dugaan Penipuan Bisnis Batu Bara Rp7 Miliar
Kejaksaan Agung menangkap Richard Arief Muljadi di Bandara Soekarno-Hatta setelah masuk daftar pencarian orang dalam perkara dugaan penipuan bisnis batu bara.
Kejaksaan Agung menangkap Richard Arief Muljadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, setelah yang bersangkutan masuk daftar pencarian orang dalam perkara dugaan penipuan bisnis batu bara dengan nilai kerugian yang diberitakan mencapai Rp7 miliar.
Uraian Peristiwa
Penangkapan Richard Arief Muljadi dilakukan setelah ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai melakukan perjalanan dari Singapura. Berdasarkan keterangan yang diberitakan, penangkapan tersebut dilakukan pada Sabtu, 20 Juni 2026.
Dalam perkara ini, Richard disebut berstatus sebagai terdakwa buron. Perkara yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan penipuan bisnis batu bara yang disebut menimbulkan kerugian hingga Rp7 miliar.
Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa Richard dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Ancaman pidana yang disebut dalam pemberitaan adalah maksimal delapan tahun penjara.
Setelah diamankan, Richard disebut bersikap kooperatif sehingga proses penangkapan berlangsung lancar. Selanjutnya, ia diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Menurut keterangan yang dimuat sumber, berkas perkara Richard telah dilimpahkan ke persidangan. Namun, karena tidak hadir dalam proses tersebut, ia kemudian masuk dalam daftar pencarian orang Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Fakta Utama
- Pihak yang ditangkap: Richard Arief Muljadi.
- Lembaga yang menangkap: Kejaksaan Agung melalui Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi bersama jajaran kejaksaan terkait.
- Lokasi penangkapan: Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
- Waktu penangkapan: Sabtu, 20 Juni 2026, berdasarkan pemberitaan sumber.
- Perkara yang diberitakan: Dugaan penipuan bisnis batu bara.
- Nilai kerugian: Disebut mencapai Rp7 miliar.
- Status perkara: Berkas perkara telah dilimpahkan ke persidangan dan Richard disebut masuk DPO karena tidak hadir.
- Pasal yang disebut: Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Catatan AKSHYA
Dalam proses hukum pidana, status daftar pencarian orang atau DPO biasanya berkaitan dengan upaya aparat penegak hukum menghadirkan seseorang yang dibutuhkan dalam proses hukum, baik untuk pemeriksaan, persidangan, maupun pelaksanaan tahapan hukum tertentu.
Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya kehadiran terdakwa dalam persidangan. Apabila suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, maka proses pembuktian dan pemeriksaan harus berjalan sesuai hukum acara pidana agar kepastian hukum dapat terwujud.
Pasal 378 KUHP berkaitan dengan penipuan, sedangkan Pasal 372 KUHP berkaitan dengan penggelapan. Namun, penerapan pasal dalam perkara konkret tetap harus diuji melalui proses persidangan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap.
Karena perkara ini masih berkaitan dengan proses pidana, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Status terdakwa atau DPO tidak dapat disamakan dengan terbukti bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penutup
Penangkapan Richard Arief Muljadi menjadi bagian dari proses hukum yang masih perlu diikuti perkembangannya, terutama terkait kelanjutan pemeriksaan dan persidangan perkara dugaan penipuan bisnis batu bara tersebut.
Publik tetap perlu menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum serta proses pembuktian di pengadilan. Penegakan hukum yang transparan, profesional, dan menghormati hak-hak pihak yang berperkara menjadi hal penting dalam setiap perkara pidana.