Topbar Kiri

AKSHYA Institute - Pusat Referensi, Edukasi, dan Analisis Hukum

Topbar Kanan

Kontak

Logo dan Nama Website

AKSHYA Institute
Pusat Referensi, Edukasi, dan Analisis Hukum

Kejaksaan Agung Terima Seluruh Barang Bukti dalam Perkara Terkait Febrie Adriansyah

Berita Hukum
Kejaksaan Agung Terima Seluruh Barang Bukti dalam Perkara Terkait Febrie Adriansyah

Seluruh barang bukti dalam tiga perkara yang penanganannya dialihkan dari kepolisian telah diterima Kejaksaan Agung untuk diteliti dan dikembangkan dalam proses penyidikan.

Berita Hukum Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Barang Bukti

Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima seluruh barang bukti dalam tiga perkara yang berkaitan dengan penanganan kasus mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah. Penyerahan dilakukan secara bertahap sejak 11 Juli 2026 dan dinyatakan selesai pada Jumat, 17 Juli 2026, bersamaan dengan pelimpahan tersangka Don Ritto untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Uraian Peristiwa

Penyerahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari peralihan penanganan tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari penyidik kepolisian kepada penyidik Kejaksaan Agung. Proses penyerahan dilakukan secara bertahap karena jumlah dokumen dan barang yang harus diperiksa cukup banyak.

Barang bukti yang diberitakan diserahkan antara lain berupa dokumen, uang tunai dalam rupiah dan sejumlah mata uang asing, perangkat yang berkaitan dengan penyidikan, serta emas batangan seberat sekitar 74 kilogram. Sebelum diserahkan, sebagian barang bukti berupa emas dan mata uang asing telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi dengan melibatkan lembaga yang memiliki keahlian terkait.

Penyidik Kejaksaan Agung selanjutnya akan meneliti kelengkapan administrasi penyidikan, mencocokkan daftar barang bukti, serta mendalami hubungan setiap barang dengan dugaan perbuatan pidana yang sedang diselidiki. Penelusuran asal-usul, kepemilikan, dan aliran dana juga menjadi bagian penting dalam pembuktian dugaan tindak pidana pencucian uang.

Dalam perkembangan yang diberitakan, Febrie Adriansyah dan advokat Don Ritto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan PT Asabri. Don Ritto kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung bersama barang bukti, sedangkan proses pemeriksaan terhadap Febrie Adriansyah dan pihak-pihak lain masih terus berlangsung.

Penyerahan seluruh barang bukti membuat tanggung jawab penanganan dan pengembangan penyidikan berada pada Kejaksaan Agung. Meskipun demikian, koordinasi dengan kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap diperlukan untuk menjaga kesinambungan proses hukum dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Fakta Utama

  • Lembaga penerima: Seluruh barang bukti diterima oleh penyidik Kejaksaan Agung.
  • Lembaga yang menyerahkan: Barang bukti diserahkan oleh penyidik kepolisian setelah penanganan perkara dialihkan.
  • Jumlah perkara: Penyerahan berkaitan dengan tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
  • Waktu penyerahan: Proses dilakukan secara bertahap sejak 11 Juli 2026 dan dinyatakan selesai pada 17 Juli 2026.
  • Jenis barang bukti: Barang yang diserahkan diberitakan mencakup dokumen, uang tunai, mata uang asing, perangkat terkait penyidikan, dan emas batangan.
  • Barang bukti emas: Salah satu barang bukti berupa emas batangan dengan berat sekitar 74 kilogram.
  • Pelimpahan tersangka: Don Ritto diserahkan kepada Kejaksaan Agung bersama sejumlah barang bukti untuk proses hukum lanjutan.
  • Status perkara: Perkara masih berada dalam tahap penyidikan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Catatan AKSHYA

Penyerahan barang bukti dari satu lembaga penyidik kepada lembaga penyidik lainnya bukan sekadar pemindahan fisik barang. Setiap barang harus didata, dicocokkan dengan berita acara, diverifikasi kondisinya, serta dijaga keutuhan dan keamanannya agar dapat digunakan secara sah dalam proses pembuktian.

Dalam hukum acara pidana, kesinambungan penguasaan barang bukti penting untuk memastikan bahwa barang yang diperiksa, dianalisis, dan nantinya diajukan dalam proses peradilan merupakan barang yang sama dengan yang ditemukan atau disita ketika penyidikan berlangsung. Dokumentasi yang tidak lengkap dapat memengaruhi kekuatan pembuktian dan menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian maupun integritas barang tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, memperkuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Dalam perkara yang dialihkan antarlembaga, koordinasi, keterbukaan administrasi, dan pembagian tanggung jawab yang jelas diperlukan agar proses penyidikan tidak terputus atau menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Ditemukannya uang, emas, dokumen, atau barang bernilai ekonomi tinggi belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Penyidik tetap harus membuktikan asal-usul barang, kepemilikan, hubungan dengan perbuatan yang disangkakan, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya.

Karena perkara masih berada dalam proses penyidikan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Febrie Adriansyah, Don Ritto, dan setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Penentuan bersalah atau tidaknya seseorang hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan yang sah.

Baca juga

Penutup

Setelah seluruh barang bukti diterima, penyidik Kejaksaan Agung akan melanjutkan penelitian dokumen, pemeriksaan para pihak, penelusuran kepemilikan barang, serta pengembangan terhadap dugaan aliran dana yang berkaitan dengan perkara.

Publik perlu menunggu keterangan resmi dan perkembangan penyidikan dari lembaga yang berwenang. Penanganan perkara secara profesional, transparan, dan dapat diawasi menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Sumber: Tempo, “Jaksa Terima Seluruh Barang Bukti Kasus Febrie Adriansyah” , diterbitkan 17 Juli 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.
Baca selengkapnya
Posting Komentar

KPK Siapkan Supervisi Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Sesuai SOP

Berita Hukum
KPK Siapkan Supervisi Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Sesuai SOP

Komisi Pemberantasan Korupsi menyiapkan tindak lanjut atas permintaan supervisi terhadap penanganan perkara yang diberitakan berkaitan dengan Febrie Adriansyah. Mekanisme tersebut akan dibahas setelah permintaan tertulis diterima dan diproses sesuai ketentuan internal KPK.

Berita Hukum KPK Supervisi KPK Febrie Adriansyah

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto menyatakan bahwa KPK menyiapkan mekanisme supervisi terhadap penanganan perkara yang dalam pemberitaan dikaitkan dengan Febrie Adriansyah. Permintaan yang telah disampaikan secara lisan akan ditindaklanjuti melalui permohonan tertulis dan dibahas berdasarkan ketentuan serta prosedur operasional yang berlaku di KPK.

Uraian Peristiwa

Pernyataan mengenai rencana supervisi tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto setelah menghadiri peluncuran buku Anotasi KUHAP di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Juli 2026. Menurut Setyo, kewenangan koordinasi dan supervisi telah memiliki dasar dalam peraturan yang mengatur tugas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setyo menjelaskan bahwa permintaan supervisi sejauh ini telah disampaikan secara lisan. KPK selanjutnya menunggu penyampaian permintaan secara tertulis agar dapat dibahas berdasarkan mekanisme internal dan standar operasional yang berlaku. Keputusan mengenai tahapan lanjutan akan ditentukan oleh pimpinan KPK setelah proses tersebut dilakukan.

KPK juga menyampaikan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan pengambilalihan penanganan perkara belum dilakukan. Penanganan perkara saat ini masih berlangsung di Kejaksaan Agung dan dinilai berada pada tahap awal, termasuk dalam proses pendalaman barang bukti, pemeriksaan dokumen, serta koordinasi antarlembaga.

Dalam perkembangan yang diberitakan, Komisi III DPR menyatakan akan memberikan perhatian terhadap proses hukum yang berkaitan dengan sejumlah perkara yang menjadi sorotan publik, termasuk perkara batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. Pengawasan tersebut diarahkan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai koridor hukum serta tidak menimbulkan gesekan antarinstitusi penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan berkaitan dengan tindakan individu atau oknum dan tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan antarinstitusi. Seluruh lembaga penegak hukum diharapkan tetap bekerja secara profesional dengan menghormati kewenangan masing-masing.

Fakta Utama

  • Lembaga yang menyiapkan supervisi: Komisi Pemberantasan Korupsi.
  • Perkara: Penanganan perkara yang dalam pemberitaan dikaitkan dengan Febrie Adriansyah.
  • Permintaan supervisi: Telah disampaikan secara lisan dan akan ditindaklanjuti melalui permintaan tertulis.
  • Mekanisme tindak lanjut: Permintaan akan dibahas berdasarkan ketentuan dan standar operasional yang berlaku di KPK.
  • Status penanganan: Perkara masih ditangani oleh Kejaksaan Agung dan berada dalam tahap awal.
  • Pengambilalihan perkara: KPK menyatakan pembahasan mengenai langkah tersebut masih terlalu dini.
  • Proses yang masih berlangsung: Pendalaman barang bukti, pemeriksaan dokumen, serta koordinasi antarlembaga.
  • Perhatian DPR: Komisi III DPR menyatakan akan mengawal proses hukum agar berjalan sesuai kewenangan dan tidak menimbulkan gesekan antarinstitusi.

Catatan AKSHYA

Supervisi merupakan salah satu tugas yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK memiliki fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam kerangka hukum tersebut, supervisi dapat mencakup kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap penanganan perkara oleh lembaga penegak hukum. Tujuannya antara lain mendukung percepatan penyelesaian perkara serta membangun koordinasi dan sinergi antarlembaga.

Pelaksanaan supervisi tidak serta-merta berarti bahwa penanganan suatu perkara langsung diambil alih oleh KPK. Supervisi dan pengambilalihan perkara merupakan tindakan yang memiliki proses serta mekanisme hukum masing-masing. Oleh karena itu, permintaan tertulis, pembahasan internal, pendalaman perkara, dan keputusan pimpinan menjadi tahapan yang penting sebelum menentukan langkah berikutnya.

Karena proses hukum masih berlangsung dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Penilaian mengenai pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada alat bukti dan proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga

Penutup

Rencana supervisi KPK masih berada dalam tahapan tindak lanjut dan menunggu proses administratif serta pembahasan sesuai mekanisme internal. Sementara itu, penanganan perkara tetap berlangsung di Kejaksaan Agung dengan pendalaman terhadap bukti, dokumen, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan perkara.

Publik perlu menunggu perkembangan dan keterangan resmi dari lembaga yang berwenang. Koordinasi yang profesional, transparan, dan sesuai batas kewenangan masing-masing institusi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas serta kepercayaan terhadap proses penegakan hukum.

Sumber: DetikNews, “KPK Siapkan Supervisi Kasus Febrie Adriansyah, Ditangani Sesuai SOP” , diterbitkan 14 Juli 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.
Baca selengkapnya
Posting Komentar

Polres Bogor Tangkap Tukang Fotokopi dalam Kasus Dugaan Pencabulan Anak di Ciampea

Berita Hukum
Polres Bogor Tangkap Tukang Fotokopi dalam Kasus Dugaan Pencabulan Anak di Ciampea

Polres Bogor menangani perkara dugaan pencabulan terhadap anak di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Seorang pria berinisial AN telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Berita Hukum Polres Bogor Perlindungan Anak Hukum Pidana

Seorang pria berinisial AN, yang disebut bekerja sebagai tukang fotokopi, ditangkap oleh polisi terkait dugaan pencabulan terhadap anak laki-laki berusia 13 tahun di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perkara ini kini ditangani Satres Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polres Bogor.

Uraian Peristiwa

Kasus dugaan pencabulan anak di Ciampea, Bogor, menjadi perhatian setelah polisi mengamankan pria berinisial AN. Berdasarkan pemberitaan DetikNews, AN telah diperiksa secara intensif oleh penyidik dan statusnya telah dinaikkan menjadi tersangka.

Kasatres PPA/PPO Polres Bogor AKP Silfi Adi Putri menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah mengamankan AN. Penyidik juga memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan peristiwa tersebut, termasuk kemungkinan perbuatan dilakukan lebih dari satu kali.

Perkara ini terungkap setelah orang tua korban mengetahui pesan yang dikirimkan oleh tersangka kepada korban. Pendamping korban, Entin Martini, menyebut komunikasi tersebut membuat keluarga korban mengetahui dugaan peristiwa yang sebelumnya tidak diceritakan korban.

Menurut keterangan yang diberitakan, dugaan perbuatan tersebut disebut terjadi di tempat usaha fotokopi milik tersangka. Polisi kemudian melakukan pendalaman dan menangkap AN setelah keluarga korban melaporkan perkara tersebut ke Polres Bogor.

Dalam pemberitaan yang sama, AN disebut telah ditahan dan dijerat dengan Pasal 473 ayat (4) dan/atau Pasal 414 dan/atau Pasal 415 huruf B KUHP. Proses hukum terhadap perkara ini masih berjalan di tingkat kepolisian.

Fakta Utama

  • Perkara: Dugaan pencabulan terhadap anak laki-laki berusia 13 tahun.
  • Lokasi: Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
  • Tersangka: Pria berinisial AN, disebut bekerja sebagai tukang fotokopi.
  • Penanganan perkara: Ditangani Satres PPA/PPO Polres Bogor.
  • Status hukum: AN telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
  • Proses penyidikan: Polisi masih memeriksa saksi-saksi untuk mendalami perkara.
  • Pasal yang disebut: Pasal 473 ayat (4) dan/atau Pasal 414 dan/atau Pasal 415 huruf B KUHP.

Catatan AKSHYA

Perkara dugaan pencabulan terhadap anak merupakan isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, penegakan hukum pidana, serta pemulihan korban. Dalam perkara seperti ini, proses penyidikan penting dilakukan secara hati-hati agar keterangan korban, saksi, alat bukti, dan pemenuhan hak korban dapat diperhatikan secara proporsional.

Penetapan seseorang sebagai tersangka menunjukkan bahwa penyidik telah menemukan dasar hukum tertentu untuk melanjutkan proses pidana. Namun, status tersangka bukan berarti seseorang telah dinyatakan bersalah. Kesalahan pidana hanya dapat dipastikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari sudut pandang hukum, perkara yang melibatkan anak sebagai korban juga memerlukan pendekatan perlindungan khusus. Selain proses pidana terhadap pihak yang diduga melakukan perbuatan, pendampingan psikologis dan perlindungan identitas korban menjadi bagian penting agar korban tidak mengalami kerugian lanjutan.

AKSHYA Institute menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan perkara pidana. Setiap pihak yang disebut dalam proses hukum tetap harus diperlakukan sesuai hukum acara yang berlaku sampai ada putusan pengadilan yang final.

Baca juga

Penutup

Perkara dugaan pencabulan anak di Ciampea masih berada dalam proses hukum. Publik perlu menunggu perkembangan resmi dari kepolisian dan proses peradilan yang berjalan sesuai ketentuan hukum.

Penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai korban perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan berpihak pada perlindungan korban, dengan tetap menjaga prinsip praduga tak bersalah terhadap pihak yang sedang diproses hukum.

Sumber: DetikNews, “Berakhir Ulah Cabul Tukang Fotokopi di Bogor Setelah Diringkus Polisi”, diterbitkan 26 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.
Baca selengkapnya
Posting Komentar

Polda Metro Ungkap 3.800 Kasus Narkoba, Sita Barang Bukti Senilai Rp1,7 Triliun

Berita Hukum
Polda Metro Ungkap 3.800 Kasus Narkoba, Sita Barang Bukti Senilai Rp1,7 Triliun

Polda Metro Jaya bersama polres jajaran mengungkap ribuan kasus narkoba sepanjang Januari hingga Juni 2026 dengan total barang bukti mencapai 17,45 ton.

Berita Hukum Polda Metro Jaya Narkotika Penegakan Hukum

Polda Metro Jaya bersama polres jajaran mengungkap lebih dari 3.800 kasus narkoba dalam periode Januari sampai Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, kepolisian menyita barang bukti dengan total sekitar 17,45 ton yang disebut bernilai Rp1,7 triliun dan diklaim telah menyelamatkan sekitar 15 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Uraian Peristiwa

Pengungkapan kasus narkoba tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026. Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri menyebut barang bukti yang diamankan jajaran Polda Metro Jaya mencapai 17,45 ton dengan nilai sekitar Rp1,7 triliun.

Menurut keterangan yang diberitakan, pengungkapan perkara itu dilakukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa penindakan terhadap narkoba, perjudian, dan tindak pidana pencucian uang merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam mendukung program Asta Cita pemerintah.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Ahmad David menyebut terdapat 5.196 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah itu terdiri dari 19 orang yang disebut berperan sebagai produsen, 1.914 orang sebagai pengedar, dan 3.263 orang sebagai pengguna.

Terhadap pengguna, kepolisian menyatakan menerapkan pendekatan restorative justice berupa rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya mengenai kewajiban rehabilitasi bagi pecandu atau pengguna narkotika.

Barang bukti yang disita terdiri dari berbagai jenis, antara lain obat-obatan keras berbahaya, prekursor karisoprodol, pil karisoprodol, ganja, sabu, ekstasi, ketamin, tembakau sintetis, kokain, dan sejumlah zat lainnya. Sebagian barang bukti yang telah memperoleh ketetapan status dari kejaksaan disebut sudah dimusnahkan.

Fakta Utama

  • Periode pengungkapan: Januari sampai Juni 2026.
  • Jumlah kasus: Lebih dari 3.800 kasus narkoba diungkap Polda Metro Jaya bersama polres jajaran.
  • Jumlah tersangka: Terdapat 5.196 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
  • Peran tersangka: 19 orang disebut sebagai produsen, 1.914 orang sebagai pengedar, dan 3.263 orang sebagai pengguna.
  • Komposisi tersangka: 4.739 laki-laki, 457 perempuan, 16 anak-anak, serta 39 warga negara asing dari 15 negara.
  • Barang bukti: Total barang bukti yang disita mencapai sekitar 17,45 ton dengan nilai sekitar Rp1,7 triliun.
  • Jenis barang bukti: Antara lain obat keras berbahaya, karisoprodol, ganja, sabu, etomidate, ekstasi, ketamin, tembakau sintetis, kokain, dan zat lainnya.
  • Klaim dampak: Kepolisian menyebut pengungkapan ini menyelamatkan kurang lebih 15 juta jiwa dari ancaman narkoba.

Catatan AKSHYA

Pengungkapan kasus narkoba dalam jumlah besar menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya berhubungan dengan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dengan upaya pencegahan dampak sosial yang lebih luas. Narkotika merupakan kejahatan yang dapat menyentuh aspek kesehatan, keamanan, ekonomi ilegal, serta ketahanan sosial masyarakat.

Dalam perkara narkotika, pembedaan peran antara produsen, pengedar, dan pengguna menjadi penting. Produsen dan pengedar umumnya ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum pidana yang lebih tegas, sedangkan pengguna atau pecandu dapat diarahkan pada rehabilitasi medis dan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan rehabilitasi terhadap pengguna perlu dipahami sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Dalam konteks ini, negara perlu menyeimbangkan aspek penindakan, pemulihan, pencegahan, serta perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Meski demikian, seluruh pihak yang disebut sebagai tersangka tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah. Status tersangka merupakan bagian dari proses hukum, sehingga kesalahan seseorang hanya dapat dinyatakan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

Penutup

Pengungkapan ribuan kasus narkoba oleh Polda Metro Jaya menjadi salah satu perkembangan penting dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika. Publik masih perlu menunggu perkembangan lanjutan, termasuk proses penyidikan, penuntutan, serta penanganan terhadap para tersangka sesuai peran masing-masing.

Penegakan hukum dalam perkara narkotika perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain penindakan terhadap jaringan peredaran, upaya rehabilitasi, pencegahan, dan edukasi publik juga menjadi bagian penting dalam memutus rantai penyalahgunaan narkoba.

Sumber: detikNews, “Polda Metro Ungkap 3.800 Kasus Narkoba, Selamatkan 15 Juta Jiwa”, diterbitkan 26 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.
Baca selengkapnya
Posting Komentar

Kejati DKI Tetapkan Dua Tersangka Baru Dugaan Proyek Fiktif Rp16 Miliar di Kementerian PU

Berita Hukum
Kejati DKI Tetapkan Dua Tersangka Baru Dugaan Proyek Fiktif Rp16 Miliar di Kementerian PU

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan korupsi proyek fiktif di lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU.

Berita Hukum Kejati DKI Kementerian PU Proyek Fiktif

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pelaksanaan anggaran belanja rutin di Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Perkara yang disebut berkaitan dengan proyek fiktif tersebut ditaksir menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp16 miliar.

Uraian Peristiwa

Kejati DKI Jakarta kembali mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam perkembangan terbaru, penyidik menetapkan dua orang tersangka baru, yakni Sukino atau SKN dan Muhammad Taufiq atau MT.

Berdasarkan keterangan yang diberitakan, keduanya merupakan pegawai pada Sekretariat Ditjen Cipta Karya Kementerian PU. Penetapan tersangka tersebut dilakukan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan belanja rutin periode 2023 sampai 2025.

Kejati DKI menyebut peran kedua tersangka berkaitan dengan dugaan rekayasa proyek fiktif. Proyek yang menjadi objek penyidikan disebut seharusnya dilaksanakan pada periode 2023 dan 2024, namun diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, SKN dan MT langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang. Dengan penetapan dua tersangka baru tersebut, jumlah tersangka dalam perkara ini menjadi enam orang.

Sebelumnya, jaksa telah menetapkan empat tersangka lain, yaitu RS selaku Sekretaris Dirjen Cipta Karya, AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RW selaku Direktur CV TAS atau penyedia jasa, serta JSR selaku Direktur PT BKS. Penyidik masih melakukan pendalaman, termasuk pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, tersangka, serta pelacakan dan penyitaan aset untuk mendukung pemulihan kerugian keuangan negara.

Fakta Utama

  • Perkara: Dugaan korupsi pelaksanaan anggaran belanja rutin di Sekretariat Ditjen Cipta Karya Kementerian PU.
  • Tersangka baru: Sukino atau SKN dan Muhammad Taufiq atau MT.
  • Status para tersangka: Keduanya disebut sebagai pegawai pada Sekretariat Ditjen Cipta Karya Kementerian PU.
  • Nilai kerugian: Kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai lebih dari Rp16 miliar.
  • Periode dugaan proyek: Rekayasa proyek fiktif disebut berkaitan dengan periode 2023 dan 2024, sedangkan perkara belanja rutin disebut mencakup periode 2023 sampai 2025.
  • Penahanan: Kedua tersangka baru ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas I Cipinang.
  • Jumlah tersangka: Total tersangka dalam perkara ini menjadi enam orang setelah penetapan SKN dan MT.
  • Pengembangan penyidikan: Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, serta pelacakan dan penyitaan aset.

Catatan AKSHYA

Penetapan tersangka merupakan tahapan dalam proses penyidikan ketika penyidik menilai telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk mengaitkan seseorang dengan dugaan tindak pidana. Dalam perkara korupsi, tahap ini biasanya diikuti dengan pendalaman peran, pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen, serta penghitungan kerugian keuangan negara.

Dugaan proyek fiktif dalam penggunaan anggaran negara perlu dipahami sebagai isu serius dalam tata kelola keuangan publik. Apabila sebuah kegiatan dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka hal tersebut dapat berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, administrasi, maupun pemulihan kerugian negara.

Dalam konteks hukum pemberantasan korupsi, proses pelacakan dan penyitaan aset menjadi penting karena penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara. Karena itu, pengembangan penyidikan terhadap pihak lain dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara menjadi bagian penting dari proses hukum.

AKSHYA Institute menekankan bahwa seluruh pihak yang disebut sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri sesuai hukum acara pidana. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

Penutup

Perkara dugaan korupsi proyek fiktif di lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU masih berada dalam tahap penyidikan dan pengembangan. Publik perlu menunggu perkembangan resmi dari aparat penegak hukum, termasuk hasil pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, serta proses penelusuran aset.

Penegakan hukum dalam perkara korupsi perlu berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel agar proses pembuktian dapat dilakukan secara objektif serta tetap menghormati hak-hak para pihak yang terlibat.

Sumber: detikNews, “Kejati DKI Tetapkan 2 Tersangka Baru Proyek Fiktif Rp 16 M di Kementerian PU”, diterbitkan Kamis, 25 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.
Baca selengkapnya
Posting Komentar

Jaksa Ungkap Adik Eks Ketua Ombudsman Jadi Perantara dalam Dakwaan Suap Rp4,8 Miliar

Berita Hukum
Jaksa Ungkap Adik Eks Ketua Ombudsman Jadi Perantara dalam Dakwaan Suap Rp4,8 Miliar

Jaksa menyebut Edi Sugandi, adik mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto, berperan sebagai perantara sebagian penerimaan dalam dakwaan suap Rp4,8 miliar.

Berita Hukum Ombudsman Suap Tipikor

Jaksa Penuntut Umum mengungkap dugaan peran Edi Sugandi, adik mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto, dalam perkara dugaan suap senilai Rp4,8 miliar yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juni 2026.

Uraian Peristiwa

Dalam pembacaan surat dakwaan, jaksa menyebut Edi Sugandi menjadi pihak yang diduga membantu proses penerimaan sebagian uang untuk terdakwa Hery Susanto. Peran tersebut diuraikan jaksa ketika menjelaskan aliran penerimaan yang disebut terkait dengan perkara dugaan suap terhadap mantan Ketua Ombudsman tersebut.

Menurut dakwaan yang diberitakan, Edi disebut membantu Hery menerima uang dari Direktur PT Tosida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, sebesar Rp675 juta melalui Lukman Malanuang. Selain itu, jaksa juga menyebut adanya penerimaan Rp1,2 miliar dari Agung Winarno yang disebut melalui Edi Sugandi.

Jaksa menyatakan bahwa dugaan suap tersebut berkaitan dengan permintaan agar Hery menyatakan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan atas nama PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh KLHK sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, perkara ini juga disebut berkaitan dengan permintaan agar penolakan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya dinyatakan sebagai perbuatan maladministrasi.

Fakta Utama

  • Perkara: Dugaan suap terhadap mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto dengan nilai total yang didakwakan sebesar Rp4,8 miliar.
  • Persidangan: Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juni 2026.
  • Pihak yang disebut: Edi Sugandi, adik Hery Susanto, disebut jaksa sebagai perantara sebagian penerimaan.
  • Rincian melalui Edi: Jaksa menyebut penerimaan Rp675 juta melalui Lukman Malanuang dan Edi Sugandi, serta Rp1,2 miliar dari Agung Winarno melalui Edi Sugandi.
  • Objek perkara: Perkara berkaitan dengan isu maladministrasi terkait PNBP penggunaan kawasan hutan dan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan.
  • Rincian dakwaan lain: Jaksa juga menguraikan penerimaan lain berupa uang dan rumah yang disebut masuk dalam total Rp4,8 miliar.
  • Status hukum: Informasi ini masih berada dalam tahap persidangan berdasarkan surat dakwaan, sehingga proses pembuktian masih berjalan.

Catatan AKSHYA

Dakwaan merupakan dokumen awal penuntutan yang memuat uraian perbuatan yang didakwakan oleh jaksa kepada terdakwa. Pada tahap ini, pengadilan belum menilai secara final apakah dakwaan tersebut terbukti atau tidak. Pembuktian akan berlangsung melalui pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa di persidangan.

Dalam perkara korupsi atau suap, uraian mengenai aliran uang menjadi bagian penting karena berkaitan dengan pembuktian unsur pemberian, penerimaan, tujuan pemberian, serta hubungan antara pemberian dengan kewenangan atau jabatan pihak yang didakwa.

Isu maladministrasi juga penting dipahami karena Ombudsman memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan atau pengaruh jabatan dalam proses penilaian maladministrasi perlu diuji secara hati-hati melalui mekanisme peradilan.

AKSHYA Institute menekankan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah. Status bersalah atau tidak bersalah hanya dapat ditentukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

Penutup

Perkara dugaan suap yang menyeret mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto masih berada dalam proses pembuktian di pengadilan. Keterangan jaksa dalam dakwaan menjadi dasar awal penuntutan yang selanjutnya akan diuji dalam persidangan.

Publik perlu menunggu proses hukum berjalan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Setiap perkembangan perkara sebaiknya dilihat berdasarkan fakta persidangan serta putusan pengadilan yang sah.

Sumber: detikNews, “Jaksa Ungkap Adik Jadi Perantara di Kasus Suap Rp 4,8 M Eks Ketua Ombudsman”, diterbitkan Kamis, 25 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.
Baca selengkapnya
Posting Komentar

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp4,8 Miliar

Berita Hukum
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp4,8 Miliar

Mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, didakwa menerima suap berupa uang dan rumah dengan total sekitar Rp4,85 miliar dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan nikel.

Berita Hukum Ombudsman Pengadilan Tipikor Suap

Mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait dugaan penerimaan suap berupa uang dan rumah senilai total sekitar Rp4,85 miliar. Jaksa menyebut pemberian tersebut berkaitan dengan dugaan upaya memengaruhi hasil pemeriksaan Ombudsman dalam perkara yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran perusahaan nikel.

Uraian Peristiwa

Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap Hery Susanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juni 2026. Dalam dakwaan tersebut, Hery disebut menerima pemberian berupa uang dan rumah dalam kurun waktu perkara yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan nikel.

Menurut uraian jaksa, pemberian itu diduga dimaksudkan agar Hery, dalam kapasitasnya sebagai anggota Ombudsman RI, menyatakan adanya maladministrasi dalam perhitungan kewajiban pembayaran yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap perusahaan tertentu.

Selain menyangkut perhitungan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan, dakwaan juga menyinggung permohonan peningkatan izin usaha pertambangan dari tahap eksplorasi menjadi operasi produksi. Jaksa menyebut hal tersebut berkaitan dengan sejumlah perusahaan yang masuk dalam perkara.

Dalam dakwaan, jaksa menguraikan beberapa sumber pemberian yang diduga diterima Hery. Nilainya terdiri atas uang tunai dan satu unit rumah di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur. Jika digabungkan, total nilai pemberian yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp4.850.000.000.

Fakta Utama

  • Terdakwa: Hery Susanto, mantan Ketua Ombudsman RI.
  • Tempat sidang: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
  • Perkara: Dakwaan penerimaan suap berupa uang dan rumah.
  • Nilai yang disebut jaksa: Sekitar Rp4,85 miliar.
  • Objek pemberian: Uang tunai dan satu unit rumah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.
  • Isu yang berkaitan: Dugaan pengaruh terhadap laporan hasil Ombudsman mengenai maladministrasi.
  • Konteks perkara: Berkaitan dengan kewajiban pembayaran dan izin usaha pertambangan perusahaan nikel.

Catatan AKSHYA

Dakwaan merupakan tahap awal dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pada tahap ini, jaksa menyampaikan uraian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk waktu, tempat, cara, dan pasal yang menjadi dasar penuntutan. Karena itu, dakwaan belum sama dengan putusan bersalah.

Dalam perkara dugaan suap, hal penting yang biasanya diperiksa adalah ada atau tidaknya pemberian, hubungan pemberian dengan jabatan, serta apakah pemberian tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi tindakan pejabat dalam menjalankan kewenangannya. Pembuktian unsur-unsur tersebut akan dinilai melalui proses persidangan.

Perkara ini juga menunjukkan pentingnya integritas lembaga pengawas pelayanan publik. Ombudsman memiliki peran strategis dalam menilai dugaan maladministrasi. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemeriksaan harus diuji secara transparan, profesional, dan sesuai hukum acara.

Hery Susanto tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Publik perlu mengikuti perkembangan persidangan secara proporsional, tanpa menyimpulkan kesalahan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir.

Baca juga

Penutup

Persidangan terhadap Hery Susanto masih berada pada tahap pembacaan dakwaan. Proses berikutnya akan menentukan bagaimana jaksa membuktikan dakwaan dan bagaimana terdakwa menggunakan hak pembelaannya di hadapan majelis hakim.

Penegakan hukum dalam perkara ini perlu berjalan terbuka, objektif, dan menghormati hak semua pihak. Transparansi proses persidangan menjadi penting agar publik memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan perkara.

Sumber: detikNews, "Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Duit dan Rumah Rp 4,8 M", diterbitkan 25 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.
Baca selengkapnya
Posting Komentar

Saksi Cabut Keterangan BAP dalam Sidang Dugaan Korupsi LPEI Rp992,8 Miliar

Berita Hukum
Saksi Cabut Keterangan BAP dalam Sidang Dugaan Korupsi LPEI Rp992,8 Miliar

Seorang saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor LPEI mencabut sebagian keterangan dalam BAP terkait data faktur penjualan.

Berita Hukum LPEI Korupsi Pengadilan Tipikor

Sidang perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam persidangan tersebut, saksi Supardi Tjhin mencabut sebagian keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP terkait data faktur penjualan yang sebelumnya dikaitkan dengan perkara tersebut.

Uraian Peristiwa

Supardi Tjhin, mantan sales manager di PT Tebo Indah, dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor LPEI. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu, 24 Juni 2026.

Dalam persidangan, majelis hakim menanyakan keterangan saksi mengenai tabel faktur penjualan yang tercantum dalam BAP. Keterangan tersebut menjadi perhatian karena dalam BAP sebelumnya disebutkan adanya dokumen faktur penjualan yang dikaitkan dengan saksi.

Supardi kemudian menjelaskan bahwa ia tidak membuat seluruh dokumen yang tercantum dalam tabel tersebut. Ia menyatakan sebagian informasi yang masuk dalam BAP berasal dari keterangan pihak lain, yaitu BAP seorang pegawai PT Budi Nabati Perkasa bernama Elana. Atas dasar itu, saksi mencabut keterangan yang berkaitan dengan data faktur penjualan dalam tabel tersebut.

Meski demikian, dalam persidangan saksi juga mengakui pernah membuat dokumen faktur penjualan yang tidak sesuai transaksi sebenarnya. Ia menyebut beberapa elemen dalam dokumen tersebut, seperti tanggal, jumlah uang, tanda tangan, dan meterai, dibuat tidak sesuai kondisi faktual. Keterangan ini menjadi bagian dari pemeriksaan persidangan dan masih harus dinilai lebih lanjut oleh majelis hakim.

Dalam perkara ini, beberapa pejabat LPEI didakwa terkait dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada periode 2014-2015. Jaksa menyebut dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp992,8 miliar berdasarkan hasil audit yang dimuat dalam dakwaan.

Fakta Utama

  • Perkara: Dugaan korupsi pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.
  • Tempat sidang: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
  • Waktu sidang: Rabu, 24 Juni 2026.
  • Saksi: Supardi Tjhin, mantan sales manager PT Tebo Indah.
  • Pokok keterangan: Saksi mencabut sebagian keterangan BAP terkait tabel faktur penjualan.
  • Alasan pencabutan: Saksi menyatakan sebagian data yang masuk dalam BAP berasal dari keterangan pihak lain dan bukan seluruhnya berdasarkan data yang ia miliki sendiri.
  • Nilai perkara: Jaksa menyebut dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp992,8 miliar.
  • Status perkara: Perkara masih berjalan di persidangan sehingga seluruh keterangan masih menjadi bahan pembuktian di hadapan majelis hakim.

Catatan AKSHYA

Pencabutan keterangan dalam BAP pada tahap persidangan merupakan hal yang dapat terjadi dalam proses pembuktian pidana. Namun, pencabutan tersebut tidak otomatis menghapus nilai pembuktian suatu keterangan. Majelis hakim tetap akan menilai konsistensi keterangan saksi, alasan pencabutan, hubungan dengan alat bukti lain, serta fakta yang muncul selama persidangan.

Dalam perkara pidana korupsi, BAP pada dasarnya merupakan hasil pemeriksaan di tahap penyidikan. Ketika perkara masuk ke pengadilan, keterangan saksi di persidangan menjadi bagian penting karena disampaikan langsung di hadapan hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum. Karena itu, perbedaan antara keterangan dalam BAP dan keterangan di persidangan dapat memengaruhi arah pembuktian.

Perkara yang berkaitan dengan pembiayaan ekspor LPEI ini juga menunjukkan pentingnya pembuktian dokumen dalam tindak pidana korupsi sektor keuangan. Faktur, data transaksi, dokumen pembiayaan, tanda tangan, dan bukti administrasi lain dapat menjadi bagian penting untuk melihat apakah suatu transaksi benar terjadi atau hanya dibuat untuk memenuhi persyaratan tertentu.

Meski dakwaan telah dibacakan dan sejumlah keterangan telah muncul dalam persidangan, para terdakwa tetap harus dipandang belum bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah perlu dijaga agar proses hukum berjalan objektif, adil, dan tidak mendahului penilaian majelis hakim.

Baca juga

Penutup

Pencabutan sebagian keterangan saksi dalam sidang dugaan korupsi LPEI menjadi salah satu dinamika pembuktian yang perlu dicermati. Keterangan tersebut akan diuji bersama alat bukti lain untuk melihat sejauh mana keterkaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Publik perlu menunggu proses persidangan berjalan hingga selesai. Transparansi pemeriksaan, kehati-hatian dalam menilai bukti, serta penghormatan terhadap hak para pihak menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas penegakan hukum.

Sumber: detikNews, "Saksi Kasus Korupsi LPEI Rp 992 M Tiba-tiba Cabut Keterangan di Sidang", diterbitkan 24 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.
Baca selengkapnya
Posting Komentar

Sidang Uji Materi UU Perjanjian Internasional Ditunda, MK Jadwalkan Pemeriksaan Ahli Pemohon

Berita Hukum
Sidang Uji Materi UU Perjanjian Internasional Ditunda, MK Jadwalkan Pemeriksaan Ahli Pemohon

Mahkamah Konstitusi menunda sidang uji materi Undang-Undang Perjanjian Internasional yang menyoroti ketiadaan batas waktu pengajuan persetujuan DPR.

Berita Hukum Mahkamah Konstitusi Perjanjian Internasional Persetujuan DPR

Mahkamah Konstitusi menunda sidang uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dalam perkara Nomor 143/PUU-XXIV/2026. Sidang yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Selasa, 23 Juni 2026, berkaitan dengan permohonan yang menyoal tidak adanya batas waktu pengajuan persetujuan DPR dalam perjanjian internasional.

Uraian Peristiwa

Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa permohonan uji materi terhadap UU Perjanjian Internasional. Permohonan tersebut diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI, Rus Utaryono, dan Tresno Subagyo.

Sidang keempat tersebut semula diagendakan untuk mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi dari pihak Pemohon, serta keterangan tambahan dari DPR dan Presiden. Namun, Mahkamah memutuskan untuk menunda persidangan karena keterangan tertulis ahli baru diterima satu hari sebelum sidang dilaksanakan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyampaikan bahwa keterangan tambahan dari Pemerintah tetap diterima untuk dibaca oleh Mahkamah. Apabila masih diperlukan penjelasan lebih lanjut, Mahkamah dapat meminta keterangan tersebut dalam persidangan berikutnya bersamaan dengan pemeriksaan ahli dan/atau saksi dari Pemohon.

Sidang kemudian dijadwalkan kembali pada Rabu, 1 Juli 2026, pukul 13.30 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi dari Pemohon. Penundaan ini membuat proses pemeriksaan substansi permohonan masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi.

Fakta Utama

  • Perkara: Uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
  • Nomor perkara: Permohonan Nomor 143/PUU-XXIV/2026.
  • Pemohon: MAKI, LP3HI, Rus Utaryono, dan Tresno Subagyo.
  • Isu utama: Ketiadaan batas waktu pengajuan persetujuan DPR dalam perjanjian internasional.
  • Agenda sidang: Mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi Pemohon serta keterangan tambahan DPR dan Presiden.
  • Alasan penundaan: Keterangan tertulis ahli baru diterima Mahkamah satu hari sebelum sidang.
  • Jadwal lanjutan: Sidang dijadwalkan kembali pada Rabu, 1 Juli 2026, pukul 13.30 WIB.

Catatan AKSHYA

Perkara ini penting karena berkaitan dengan hubungan antara kewenangan Presiden dan fungsi persetujuan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perjanjian internasional tertentu tidak hanya dilihat sebagai tindakan diplomatik, tetapi juga dapat berdampak pada rakyat, keuangan negara, dan pembentukan atau perubahan undang-undang.

Para Pemohon menyoroti Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Inti persoalan yang dipersoalkan adalah apakah ketiadaan batas waktu pengajuan persetujuan DPR dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pengesahan perjanjian internasional.

Dari sudut pandang hukum tata negara, isu ini berkaitan dengan prinsip checks and balances. Persetujuan DPR dimaksudkan sebagai mekanisme pengawasan legislatif terhadap tindakan eksekutif, terutama jika suatu perjanjian menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat atau berkaitan dengan beban keuangan negara.

Permohonan ini masih berada dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, penilaian akhir mengenai konstitusionalitas ketentuan yang diuji tetap harus menunggu putusan Mahkamah.

Baca juga

Penutup

Penundaan sidang ini menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara uji materi UU Perjanjian Internasional masih berjalan. Publik perlu menunggu agenda sidang lanjutan untuk mengetahui keterangan ahli dan/atau saksi yang akan disampaikan dalam persidangan berikutnya.

Perkara ini menjadi salah satu isu penting dalam hukum tata negara karena menyangkut kepastian prosedur, pengawasan DPR, dan tata kelola pembuatan perjanjian internasional yang berdampak luas bagi negara dan masyarakat.

Sumber: Mahkamah Konstitusi RI, "Sidang Menyoal Ketiadaan Batas Waktu Pengajuan Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional Ditunda", diterbitkan 23 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.
Baca selengkapnya
Posting Komentar

Kapolri Persilakan Kejaksaan Jelaskan Alasan Roy Suryo dan dr Tifa Tidak Ditahan

Berita Hukum
Kapolri Persilakan Kejaksaan Jelaskan Alasan Roy Suryo dan dr Tifa Tidak Ditahan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempersilakan Kejaksaan menjelaskan alasan tidak dilakukannya penahanan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa setelah pelimpahan perkara ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Berita Hukum Roy Suryo dr Tifa Kejaksaan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempersilakan pihak Kejaksaan untuk menjelaskan alasan tidak ditahannya Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa dalam perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pernyataan tersebut muncul setelah perkara keduanya memasuki tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Uraian Peristiwa

Perkara yang melibatkan Roy Suryo dan dr Tifa kembali menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan terhadap keduanya usai proses pelimpahan tahap II. Dalam tahap ini, tanggung jawab tersangka dan barang bukti telah diserahkan dari penyidik kepolisian kepada pihak kejaksaan.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa penjelasan mengenai alasan tidak dilakukannya penahanan berada pada pihak kejaksaan. Hal ini karena setelah proses pelimpahan tahap II, kewenangan penanganan perkara berikutnya berada pada jaksa penuntut umum sesuai mekanisme hukum acara pidana.

Sebelumnya, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Berkas perkara Roy Suryo dan dr Tifa telah dinyatakan lengkap atau P-21, sehingga penyidik melanjutkan proses dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan.

Dalam pemberitaan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan disebut mempertimbangkan permohonan dari kuasa hukum dan keluarga, serta adanya pernyataan dari para tersangka untuk kooperatif dalam mengikuti proses hukum. Perkara ini selanjutnya menunggu proses lanjutan dari pihak kejaksaan.

Fakta Utama

  • Pihak yang diberitakan: Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa.
  • Perkara: Dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
  • Tahap perkara: Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan masuk tahap pelimpahan tersangka serta barang bukti.
  • Lembaga yang menangani: Penyidikan dilakukan oleh kepolisian, kemudian perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
  • Isu terbaru: Kejaksaan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa setelah pelimpahan tahap II.
  • Pernyataan Kapolri: Kapolri mempersilakan Kejaksaan menjelaskan alasan tidak dilakukannya penahanan.
  • Status hukum: Perkara masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Catatan AKSHYA

Dalam hukum acara pidana, pelimpahan tahap II merupakan proses penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Setelah tahap ini, jaksa memiliki peran penting dalam menentukan langkah penuntutan dan proses lanjutan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penahanan dalam perkara pidana bukan hanya bergantung pada status seseorang sebagai tersangka, tetapi juga mempertimbangkan syarat dan alasan hukum tertentu. Aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan aspek kooperatif, jaminan, kepentingan pemeriksaan, serta risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan.

Peristiwa ini penting dipahami karena menunjukkan adanya peralihan kewenangan dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan. Dalam konteks tersebut, penjelasan resmi dari kejaksaan menjadi penting agar publik memahami dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Karena perkara ini masih berjalan, seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah. Penilaian mengenai terbukti atau tidaknya suatu dugaan pidana hanya dapat ditentukan melalui proses peradilan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

Penutup

Perkembangan perkara Roy Suryo dan dr Tifa masih berada dalam proses hukum. Setelah pelimpahan tahap II, publik perlu menunggu penjelasan resmi dari pihak kejaksaan mengenai langkah penanganan berikutnya, termasuk alasan tidak dilakukannya penahanan.

Penegakan hukum yang transparan, profesional, dan sesuai prosedur menjadi penting agar proses perkara dapat berjalan dengan adil serta tetap menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.

Sumber: Kompas.com, “Kapolri Persilakan Kejaksaan Jelaskan Alasan Tak Menahan Roy Suryo dan Tifa”, diterbitkan 23 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.
Baca selengkapnya
Posting Komentar

Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Roy Suryo dan dr Tifa soal Dugaan Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

Berita Hukum
Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Roy Suryo dan dr Tifa soal Dugaan Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan terbaru perkara yang menyeret Roy Suryo dan dr Tifa terkait dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Berita Hukum Polda Metro Jaya Roy Suryo dr Tifa

Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah fakta baru dalam perkara yang menyeret Roy Suryo dan dr Tifa terkait dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam perkembangan yang diberitakan, penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan ahli, sementara berkas perkara disebut telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

Uraian Peristiwa

Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan perkara yang berkaitan dengan dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam perkara tersebut, Roy Suryo dan dr Tifa disebut dalam pemberitaan sebagai pihak yang terseret proses hukum.

Berdasarkan keterangan yang diberitakan, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 94 orang saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk memperjelas konstruksi perkara dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang dianggap relevan.

Selain saksi, penyidik juga meminta keterangan dari 26 orang ahli. Para ahli yang diperiksa disebut berasal dari beragam bidang, antara lain keterbukaan informasi publik, peraturan perundang-undangan, ekonomi, pers, anatomi, fisiologi, epidemiologi, neurosains, bahasa, linguistik, psikologi massa, komunikasi sosial, sosiologi hukum, forensik digital, forensik dokumen, serta hukum pidana dan hak asasi manusia.

Pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa proses penanganan perkara tersebut merupakan kelanjutan dari tahapan hukum yang telah berjalan. Dalam pemberitaan sumber, berkas perkara disebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan, sehingga proses berikutnya berada pada tahapan lanjutan sesuai mekanisme hukum acara pidana.

Fakta Utama

  • Perkara: Dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
  • Pihak yang disebut: Roy Suryo dan dr Tifa disebut dalam pemberitaan sebagai pihak yang terseret perkara tersebut.
  • Lembaga yang menangani: Polda Metro Jaya melalui jajaran Ditreskrimum.
  • Jumlah saksi: Penyidik disebut telah memeriksa 94 orang saksi.
  • Jumlah ahli: Penyidik juga telah meminta keterangan dari 26 orang ahli dari berbagai bidang keilmuan.
  • Status berkas: Berkas perkara disebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan.
  • Prinsip proses: Kepolisian menyatakan tahapan hukum dilakukan sesuai hukum acara pidana dan asas kesamaan di hadapan hukum.

Catatan AKSHYA

Dalam proses hukum pidana, pemeriksaan saksi dan ahli merupakan bagian penting untuk memperjelas peristiwa, kedudukan para pihak, serta relevansi alat bukti. Keterangan ahli biasanya digunakan ketika penyidik membutuhkan penjelasan khusus dari bidang ilmu tertentu yang berkaitan dengan perkara.

Status P21 berarti berkas perkara telah dinilai lengkap oleh kejaksaan dari sisi formil dan materiil. Setelah berkas dinyatakan lengkap, perkara biasanya memasuki tahapan lanjutan berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk diproses sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Perkara yang menyangkut tudingan, pernyataan publik, dokumen, atau informasi digital dapat melibatkan banyak disiplin keahlian. Karena itu, pemeriksaan ahli dari bidang bahasa, komunikasi, forensik digital, dokumen, hingga hukum pidana dapat menjadi bagian dari upaya penyidik untuk memastikan perkara dinilai secara proporsional.

AKSHYA Institute menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang disebut dalam proses hukum tetap harus dipandang belum bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada saat yang sama, aparat penegak hukum juga perlu menjaga transparansi, profesionalitas, dan perlindungan hak para pihak selama proses berlangsung.

Baca juga

Penutup

Perkembangan perkara Roy Suryo dan dr Tifa menunjukkan bahwa proses hukum masih bergerak melalui tahapan hukum acara pidana. Publik perlu menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum dan perkembangan lanjutan dari pihak kejaksaan maupun pengadilan.

Penegakan hukum dalam perkara yang menjadi perhatian publik perlu dijalankan secara hati-hati, terbuka, dan profesional. Hal tersebut penting agar proses hukum tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga tetap menghormati hak-hak para pihak yang terlibat.

Sumber: detikJabar, “Polisi Ungkap Fakta Baru soal Kasus yang Menyeret Roy Suryo-dr Tifa”, diterbitkan 19 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.
Baca selengkapnya
Posting Komentar
Langganan: Postingan (Atom)
↑