Jaksa Ungkap Adik Eks Ketua Ombudsman Jadi Perantara dalam Dakwaan Suap Rp4,8 Miliar

Berita Hukum

Jaksa Ungkap Adik Eks Ketua Ombudsman Jadi Perantara dalam Dakwaan Suap Rp4,8 Miliar

Jaksa menyebut Edi Sugandi, adik mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto, berperan sebagai perantara sebagian penerimaan dalam dakwaan suap Rp4,8 miliar.

Berita Hukum Ombudsman Suap Tipikor

Jaksa Penuntut Umum mengungkap dugaan peran Edi Sugandi, adik mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto, dalam perkara dugaan suap senilai Rp4,8 miliar yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juni 2026.

Uraian Peristiwa

Dalam pembacaan surat dakwaan, jaksa menyebut Edi Sugandi menjadi pihak yang diduga membantu proses penerimaan sebagian uang untuk terdakwa Hery Susanto. Peran tersebut diuraikan jaksa ketika menjelaskan aliran penerimaan yang disebut terkait dengan perkara dugaan suap terhadap mantan Ketua Ombudsman tersebut.

Menurut dakwaan yang diberitakan, Edi disebut membantu Hery menerima uang dari Direktur PT Tosida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, sebesar Rp675 juta melalui Lukman Malanuang. Selain itu, jaksa juga menyebut adanya penerimaan Rp1,2 miliar dari Agung Winarno yang disebut melalui Edi Sugandi.

Jaksa menyatakan bahwa dugaan suap tersebut berkaitan dengan permintaan agar Hery menyatakan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan atas nama PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh KLHK sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, perkara ini juga disebut berkaitan dengan permintaan agar penolakan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya dinyatakan sebagai perbuatan maladministrasi.

Fakta Utama

• Perkara: Dugaan suap terhadap mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto dengan nilai total yang didakwakan sebesar Rp4,8 miliar.
• Persidangan: Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juni 2026.
• Pihak yang disebut: Edi Sugandi, adik Hery Susanto, disebut jaksa sebagai perantara sebagian penerimaan.
• Rincian melalui Edi: Jaksa menyebut penerimaan Rp675 juta melalui Lukman Malanuang dan Edi Sugandi, serta Rp1,2 miliar dari Agung Winarno melalui Edi Sugandi.
• Objek perkara: Perkara berkaitan dengan isu maladministrasi terkait PNBP penggunaan kawasan hutan dan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan.
• Rincian dakwaan lain: Jaksa juga menguraikan penerimaan lain berupa uang dan rumah yang disebut masuk dalam total Rp4,8 miliar.
• Status hukum: Informasi ini masih berada dalam tahap persidangan berdasarkan surat dakwaan, sehingga proses pembuktian masih berjalan.

Catatan AKSHYA

Dakwaan merupakan dokumen awal penuntutan yang memuat uraian perbuatan yang didakwakan oleh jaksa kepada terdakwa. Pada tahap ini, pengadilan belum menilai secara final apakah dakwaan tersebut terbukti atau tidak. Pembuktian akan berlangsung melalui pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa di persidangan.

Dalam perkara korupsi atau suap, uraian mengenai aliran uang menjadi bagian penting karena berkaitan dengan pembuktian unsur pemberian, penerimaan, tujuan pemberian, serta hubungan antara pemberian dengan kewenangan atau jabatan pihak yang didakwa.

Isu maladministrasi juga penting dipahami karena Ombudsman memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan atau pengaruh jabatan dalam proses penilaian maladministrasi perlu diuji secara hati-hati melalui mekanisme peradilan.

AKSHYA Institute menekankan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah. Status bersalah atau tidak bersalah hanya dapat ditentukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

• Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Uang dan Rumah Rp4,8 Miliar
• Saksi Cabut Keterangan BAP dalam Perkara Korupsi LPEI
• Sidang Uji Materi UU Perjanjian Internasional Ditunda

Penutup

Perkara dugaan suap yang menyeret mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto masih berada dalam proses pembuktian di pengadilan. Keterangan jaksa dalam dakwaan menjadi dasar awal penuntutan yang selanjutnya akan diuji dalam persidangan.

Publik perlu menunggu proses hukum berjalan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Setiap perkembangan perkara sebaiknya dilihat berdasarkan fakta persidangan serta putusan pengadilan yang sah.

Sumber: detikNews, “Jaksa Ungkap Adik Jadi Perantara di Kasus Suap Rp 4,8 M Eks Ketua Ombudsman”, diterbitkan Kamis, 25 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp4,8 Miliar

Berita Hukum

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp4,8 Miliar

Mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, didakwa menerima suap berupa uang dan rumah dengan total sekitar Rp4,85 miliar dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan nikel.

Berita Hukum Ombudsman Pengadilan Tipikor Suap

Mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait dugaan penerimaan suap berupa uang dan rumah senilai total sekitar Rp4,85 miliar. Jaksa menyebut pemberian tersebut berkaitan dengan dugaan upaya memengaruhi hasil pemeriksaan Ombudsman dalam perkara yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran perusahaan nikel.

Uraian Peristiwa

Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap Hery Susanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juni 2026. Dalam dakwaan tersebut, Hery disebut menerima pemberian berupa uang dan rumah dalam kurun waktu perkara yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan nikel.

Menurut uraian jaksa, pemberian itu diduga dimaksudkan agar Hery, dalam kapasitasnya sebagai anggota Ombudsman RI, menyatakan adanya maladministrasi dalam perhitungan kewajiban pembayaran yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap perusahaan tertentu.

Selain menyangkut perhitungan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan, dakwaan juga menyinggung permohonan peningkatan izin usaha pertambangan dari tahap eksplorasi menjadi operasi produksi. Jaksa menyebut hal tersebut berkaitan dengan sejumlah perusahaan yang masuk dalam perkara.

Dalam dakwaan, jaksa menguraikan beberapa sumber pemberian yang diduga diterima Hery. Nilainya terdiri atas uang tunai dan satu unit rumah di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur. Jika digabungkan, total nilai pemberian yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp4.850.000.000.

Fakta Utama

• Terdakwa: Hery Susanto, mantan Ketua Ombudsman RI.
• Tempat sidang: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
• Perkara: Dakwaan penerimaan suap berupa uang dan rumah.
• Nilai yang disebut jaksa: Sekitar Rp4,85 miliar.
• Objek pemberian: Uang tunai dan satu unit rumah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.
• Isu yang berkaitan: Dugaan pengaruh terhadap laporan hasil Ombudsman mengenai maladministrasi.
• Konteks perkara: Berkaitan dengan kewajiban pembayaran dan izin usaha pertambangan perusahaan nikel.

Catatan AKSHYA

Dakwaan merupakan tahap awal dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pada tahap ini, jaksa menyampaikan uraian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk waktu, tempat, cara, dan pasal yang menjadi dasar penuntutan. Karena itu, dakwaan belum sama dengan putusan bersalah.

Dalam perkara dugaan suap, hal penting yang biasanya diperiksa adalah ada atau tidaknya pemberian, hubungan pemberian dengan jabatan, serta apakah pemberian tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi tindakan pejabat dalam menjalankan kewenangannya. Pembuktian unsur-unsur tersebut akan dinilai melalui proses persidangan.

Perkara ini juga menunjukkan pentingnya integritas lembaga pengawas pelayanan publik. Ombudsman memiliki peran strategis dalam menilai dugaan maladministrasi. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemeriksaan harus diuji secara transparan, profesional, dan sesuai hukum acara.

Hery Susanto tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Publik perlu mengikuti perkembangan persidangan secara proporsional, tanpa menyimpulkan kesalahan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir.

Baca juga

• Saksi Cabut Keterangan BAP dalam Perkara Korupsi LPEI
• Sidang Uji Materi UU Perjanjian Internasional Ditunda
• Kapolri Persilakan Kejaksaan Jelaskan Alasan Roy Suryo dan Tifa Tidak Ditahan

Penutup

Persidangan terhadap Hery Susanto masih berada pada tahap pembacaan dakwaan. Proses berikutnya akan menentukan bagaimana jaksa membuktikan dakwaan dan bagaimana terdakwa menggunakan hak pembelaannya di hadapan majelis hakim.

Penegakan hukum dalam perkara ini perlu berjalan terbuka, objektif, dan menghormati hak semua pihak. Transparansi proses persidangan menjadi penting agar publik memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan perkara.

Sumber: detikNews, "Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Duit dan Rumah Rp 4,8 M", diterbitkan 25 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Saksi Cabut Keterangan BAP dalam Sidang Dugaan Korupsi LPEI Rp992,8 Miliar

Berita Hukum

Saksi Cabut Keterangan BAP dalam Sidang Dugaan Korupsi LPEI Rp992,8 Miliar

Seorang saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor LPEI mencabut sebagian keterangan dalam BAP terkait data faktur penjualan.

Berita Hukum LPEI Korupsi Pengadilan Tipikor

Sidang perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam persidangan tersebut, saksi Supardi Tjhin mencabut sebagian keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP terkait data faktur penjualan yang sebelumnya dikaitkan dengan perkara tersebut.

Uraian Peristiwa

Supardi Tjhin, mantan sales manager di PT Tebo Indah, dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor LPEI. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu, 24 Juni 2026.

Dalam persidangan, majelis hakim menanyakan keterangan saksi mengenai tabel faktur penjualan yang tercantum dalam BAP. Keterangan tersebut menjadi perhatian karena dalam BAP sebelumnya disebutkan adanya dokumen faktur penjualan yang dikaitkan dengan saksi.

Supardi kemudian menjelaskan bahwa ia tidak membuat seluruh dokumen yang tercantum dalam tabel tersebut. Ia menyatakan sebagian informasi yang masuk dalam BAP berasal dari keterangan pihak lain, yaitu BAP seorang pegawai PT Budi Nabati Perkasa bernama Elana. Atas dasar itu, saksi mencabut keterangan yang berkaitan dengan data faktur penjualan dalam tabel tersebut.

Meski demikian, dalam persidangan saksi juga mengakui pernah membuat dokumen faktur penjualan yang tidak sesuai transaksi sebenarnya. Ia menyebut beberapa elemen dalam dokumen tersebut, seperti tanggal, jumlah uang, tanda tangan, dan meterai, dibuat tidak sesuai kondisi faktual. Keterangan ini menjadi bagian dari pemeriksaan persidangan dan masih harus dinilai lebih lanjut oleh majelis hakim.

Dalam perkara ini, beberapa pejabat LPEI didakwa terkait dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada periode 2014-2015. Jaksa menyebut dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp992,8 miliar berdasarkan hasil audit yang dimuat dalam dakwaan.

Fakta Utama

• Perkara: Dugaan korupsi pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.
• Tempat sidang: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
• Waktu sidang: Rabu, 24 Juni 2026.
• Saksi: Supardi Tjhin, mantan sales manager PT Tebo Indah.
• Pokok keterangan: Saksi mencabut sebagian keterangan BAP terkait tabel faktur penjualan.
• Alasan pencabutan: Saksi menyatakan sebagian data yang masuk dalam BAP berasal dari keterangan pihak lain dan bukan seluruhnya berdasarkan data yang ia miliki sendiri.
• Nilai perkara: Jaksa menyebut dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp992,8 miliar.
• Status perkara: Perkara masih berjalan di persidangan sehingga seluruh keterangan masih menjadi bahan pembuktian di hadapan majelis hakim.

Catatan AKSHYA

Pencabutan keterangan dalam BAP pada tahap persidangan merupakan hal yang dapat terjadi dalam proses pembuktian pidana. Namun, pencabutan tersebut tidak otomatis menghapus nilai pembuktian suatu keterangan. Majelis hakim tetap akan menilai konsistensi keterangan saksi, alasan pencabutan, hubungan dengan alat bukti lain, serta fakta yang muncul selama persidangan.

Dalam perkara pidana korupsi, BAP pada dasarnya merupakan hasil pemeriksaan di tahap penyidikan. Ketika perkara masuk ke pengadilan, keterangan saksi di persidangan menjadi bagian penting karena disampaikan langsung di hadapan hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum. Karena itu, perbedaan antara keterangan dalam BAP dan keterangan di persidangan dapat memengaruhi arah pembuktian.

Perkara yang berkaitan dengan pembiayaan ekspor LPEI ini juga menunjukkan pentingnya pembuktian dokumen dalam tindak pidana korupsi sektor keuangan. Faktur, data transaksi, dokumen pembiayaan, tanda tangan, dan bukti administrasi lain dapat menjadi bagian penting untuk melihat apakah suatu transaksi benar terjadi atau hanya dibuat untuk memenuhi persyaratan tertentu.

Meski dakwaan telah dibacakan dan sejumlah keterangan telah muncul dalam persidangan, para terdakwa tetap harus dipandang belum bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah perlu dijaga agar proses hukum berjalan objektif, adil, dan tidak mendahului penilaian majelis hakim.

Baca juga

• Kapolri Persilakan Kejaksaan Jelaskan Alasan Roy Suryo dan Tifa Tidak Ditahan
• Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa
• Kejagung Tangkap Richard Muljadi DPO Penipuan Batu Bara

Penutup

Pencabutan sebagian keterangan saksi dalam sidang dugaan korupsi LPEI menjadi salah satu dinamika pembuktian yang perlu dicermati. Keterangan tersebut akan diuji bersama alat bukti lain untuk melihat sejauh mana keterkaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Publik perlu menunggu proses persidangan berjalan hingga selesai. Transparansi pemeriksaan, kehati-hatian dalam menilai bukti, serta penghormatan terhadap hak para pihak menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas penegakan hukum.

Sumber: detikNews, "Saksi Kasus Korupsi LPEI Rp 992 M Tiba-tiba Cabut Keterangan di Sidang", diterbitkan 24 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Enam Terdakwa Kasus Korupsi Investasi TaniHub Divonis 2 sampai 9 Tahun Penjara

Berita Hukum

Enam Terdakwa Kasus Korupsi Investasi TaniHub Divonis 2 sampai 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis terhadap enam terdakwa perkara korupsi investasi TaniHub dengan pidana penjara antara 2 sampai 9 tahun.

Berita Hukum Korupsi TaniHub Pengadilan Tipikor Kerugian Negara 18 Juni 2026

Enam terdakwa dalam perkara korupsi terkait investasi PT BVI dan PT MDI Ventures ke startup TaniHub dijatuhi vonis pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026. Majelis hakim menyatakan perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar USD 25 juta dan menjatuhkan hukuman penjara bervariasi antara 2 sampai 9 tahun.

Uraian Peristiwa

Sidang pembacaan putusan perkara korupsi investasi TaniHub digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana atas perbuatan para terdakwa.

Majelis hakim juga menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai USD 25 juta. Kerugian tersebut disebut didasarkan pada laporan hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPKP tertanggal 21 November 2025. Nilai kerugian itu berasal dari investasi PT BVI tahap 1 seri A+ sebesar USD 2 juta, investasi PT BVI tahap 2 seri C sebesar USD 3 juta, serta investasi PT MDI sebesar USD 20 juta.

Dalam putusan, hakim menilai kerugian negara tersebut telah nyata dan pasti. Pertimbangan itu antara lain dikaitkan dengan penurunan nilai investasi, kerugian operasional TaniHub Group, adanya piutang fiktif, piutang tak tertagih, pembubaran PT Tani Fund Madani dengan aset nihil, serta proses PKPU yang menunjukkan ketidakmampuan TaniHub Group memenuhi kewajiban kepada para kreditur.

Atas vonis tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Terdakwa William Gozali menyatakan banding, sedangkan lima terdakwa lainnya menyatakan pikir-pikir. Majelis hakim juga memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Fakta Utama

• Perkara: Dugaan korupsi terkait investasi PT BVI dan PT MDI Ventures ke startup TaniHub.
• Pengadilan: Putusan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026.
• Kerugian negara: Majelis hakim menyatakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar USD 25 juta.
• Dasar perhitungan: Kerugian disebut merujuk pada laporan hasil audit perhitungan kerugian negara BPKP tertanggal 21 November 2025.
• Rincian investasi: PT BVI tahap 1 seri A+ sebesar USD 2 juta, PT BVI tahap 2 seri C sebesar USD 3 juta, dan PT MDI sebesar USD 20 juta.
• Vonis terdakwa: Nicko Widjaja 3 tahun, William Gozali 2 tahun, Ivan Arie Sustiawan 9 tahun, Edison TPL Tobing 7 tahun, Aldi Adrian Hartanto 2 tahun, dan Donald Surjana Wihardja 5 tahun penjara.
• Sikap atas putusan: Jaksa menyatakan pikir-pikir, William Gozali menyatakan banding, sedangkan lima terdakwa lainnya menyatakan pikir-pikir.

Catatan AKSHYA

Putusan dalam perkara TaniHub ini penting diperhatikan karena menyangkut relasi antara investasi, tata kelola korporasi, dan pertanggungjawaban hukum atas penggunaan dana yang dinilai berkaitan dengan keuangan negara. Dalam perkara tindak pidana korupsi, salah satu unsur penting yang sering menjadi perhatian adalah ada atau tidaknya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam konteks putusan pengadilan tingkat pertama, vonis majelis hakim merupakan penilaian hukum atas fakta persidangan, alat bukti, dan argumentasi para pihak. Namun, apabila masih tersedia atau ditempuh upaya hukum, maka perkembangan perkara dapat berlanjut ke tingkat berikutnya. Karena itu, sikap jaksa maupun terdakwa setelah putusan menjadi bagian penting dari proses hukum.

Perkara ini juga memberi catatan bagi dunia usaha, khususnya ekosistem startup dan investasi, bahwa tata kelola, transparansi penggunaan dana, pencatatan keuangan, manajemen risiko, dan akuntabilitas keputusan bisnis dapat menjadi aspek yang sangat menentukan ketika suatu kegiatan investasi bersentuhan dengan kepentingan keuangan negara.

Meski majelis hakim telah menjatuhkan vonis, publik tetap perlu memahami bahwa proses hukum dapat berlanjut apabila para pihak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum. Karena itu, pembacaan atas perkara ini sebaiknya tetap ditempatkan secara proporsional, dengan memperhatikan putusan pengadilan, hak para terdakwa, serta perkembangan resmi dari aparat penegak hukum.

Penutup

Vonis terhadap enam terdakwa perkara korupsi investasi TaniHub menjadi salah satu perkembangan penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan investasi dan tata kelola perusahaan. Majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada para terdakwa sesuai peran dan pertimbangan hukum masing-masing.

Ke depan, publik masih perlu mengikuti apakah putusan ini akan diterima seluruh pihak atau berlanjut melalui upaya hukum. Penegakan hukum dalam perkara seperti ini perlu berjalan transparan, profesional, dan tetap menghormati hak hukum para pihak yang terlibat.

Sumber: detikNews, “6 Terdakwa Kasus Korupsi TaniHub USD 25 Juta Divonis 2-9 Tahun Penjara”, diterbitkan 18 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.