BERITA HUKUM

4 Terdakwa Korupsi LPEI Rp992,8 Miliar Divonis 6 hingga 9 Tahun Penjara

Empat terdakwa perkara korupsi pembiayaan ekspor LPEI tahun 2014-2015 dijatuhi hukuman pidana penjara antara 6 hingga 9 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

22 September 2026 | AKSHYA Institute

Jakarta — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2014-2015. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut serta menyebut kerugian keuangan negara mencapai Rp992,8 miliar.

Uraian Peristiwa

Sidang pembacaan putusan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa, 22 September 2026. Empat terdakwa yang menjalani sidang vonis terdiri atas Direktur PT Tebo Indah Liu Raymond, mantan Direktur Pelaksana 1 Unit Bisnis LPEI Dwi Wahyudi, Relation Manager Pembiayaan Syariah 1 LPEI Ryan Wahyudi, serta Handoko Limaho selaku Beneficial Owner PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit.

Ketua majelis hakim Edward Agus menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sebesar Rp992.820.628.200 atau sekitar Rp992,8 miliar.

Nilai tersebut berkaitan dengan pencairan fasilitas pembiayaan ekspor kepada PT Tebo Indah sebesar sekitar Rp646,3 miliar dan PT Pratama Agro Sawit sebesar sekitar Rp346,4 miliar.

Hakim menilai proses pemberian dan pencairan fasilitas pembiayaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan regulasi. Majelis juga menyatakan unit pengusul mengetahui sejak awal bahwa kedua perusahaan tersebut tidak mampu membayar pencairan fasilitas pembiayaan, tetapi proses tetap dilakukan.

Dalam putusannya, hakim tidak membebankan pembayaran uang pengganti secara pribadi kepada para terdakwa. Majelis berpendapat jaksa tidak dapat membuktikan adanya uang atau harta benda hasil perkara yang diterima dan dinikmati secara pribadi oleh masing-masing terdakwa.

Majelis hakim kemudian menyatakan pemulihan kerugian keuangan negara dapat dibebankan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebagai korporasi yang disebut menikmati manfaat dan keuntungan dari pencairan fasilitas pembiayaan tersebut.

Pertimbangan yang memberatkan hukuman antara lain perbuatan para terdakwa dinilai menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Sementara itu, hal yang meringankan antara lain para terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perkara LPEI tersebut merupakan perkara yang berbeda dari perkara LPEI yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fakta Utama

• Perkara: Korupsi terkait pembiayaan ekspor LPEI periode 2014-2015.
• Tempat sidang: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
• Kerugian negara: Rp992.820.628.200 atau sekitar Rp992,8 miliar menurut putusan majelis hakim.
• Liu Raymond: Divonis 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
• Dwi Wahyudi: Divonis 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 90 hari kurungan.
• Ryan Wahyudi: Divonis 6 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 90 hari kurungan.
• Handoko Limaho: Divonis 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
• Uang pengganti: Hakim tidak membebankan uang pengganti secara pribadi kepada empat terdakwa dan menyatakan pemulihan kerugian dapat dimintakan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebagai korporasi.
• Vonis terdakwa lainnya: Sehari sebelumnya, empat terdakwa lain yang disebut sebagai pihak pengusul juga telah divonis masing-masing 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 90 hari kurungan.

Catatan AKSHYA

Putusan yang dibacakan majelis hakim merupakan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam pemberitaan sumber, majelis hakim menyatakan empat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Besaran kerugian keuangan negara sebesar Rp992,8 miliar yang disebut dalam perkara ini merupakan nilai yang dinyatakan oleh majelis hakim dalam putusan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa fasilitas pembiayaan tersebut dinikmati oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebagai korporasi.

Tidak dibebankannya uang pengganti kepada para terdakwa secara pribadi tidak berarti kerugian keuangan negara dianggap tidak ada. Dalam putusan yang diberitakan, majelis hakim berpendapat pembayaran uang pengganti dapat dibebankan kepada korporasi yang dinilai menerima manfaat dari pencairan pembiayaan.

Perlu dibedakan pula antara putusan terhadap empat terdakwa dalam sidang 22 September 2026 dengan putusan terhadap empat terdakwa lainnya yang telah dibacakan sehari sebelumnya. Keduanya masih merupakan bagian dari perkara LPEI yang sama, tetapi memiliki posisi dan peran berbeda sebagaimana dijelaskan dalam pemberitaan.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Empat terdakwa perkara korupsi pembiayaan ekspor LPEI periode 2014-2015 telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hukuman yang dijatuhkan berkisar antara 6 hingga 9 tahun penjara dengan denda sesuai putusan masing-masing.

Majelis hakim menyatakan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp992,8 miliar. Hakim juga tidak membebankan pembayaran uang pengganti kepada para terdakwa secara pribadi karena dinilai tidak terbukti menerima atau menikmati hasil perkara secara pribadi.

Perkara tersebut masih dapat mengikuti tahapan hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Perkembangan selanjutnya perlu dilihat berdasarkan sikap para pihak terhadap putusan serta proses hukum setelah pembacaan vonis.

Sumber

Sumber utama: detikNews, “4 Terdakwa Kasus Korupsi LPEI Rp 992 M Divonis 6 hingga 9 Tahun Penjara” , diterbitkan 22 September 2026.

Artikel ini disusun ulang dengan gaya pemberitaan hukum AKSHYA Institute berdasarkan sumber berita tersebut.

BERITA HUKUM

Sidang Kasus Bea Cukai Memanas, Hakim Tegur Saksi Faizal Assegaf

Persidangan dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai memanas setelah terjadi perdebatan antara saksi Faizal Assegaf dan majelis hakim.

19 September 2026 | AKSHYA Institute

Jakarta — Persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan berlangsung memanas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat, 18 September 2026. Perdebatan terjadi ketika saksi Faizal Assegaf mempersoalkan status barang elektronik yang disebut diberikan oleh salah satu terdakwa.

Uraian Peristiwa

Faizal Assegaf, Advisor Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen & Partners, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Dalam keterangannya, Faizal membantah dirinya merupakan Direktur PT Sincos Multimedia Mandiri. Ia juga menjelaskan bahwa seperangkat alat podcast atau barang elektronik yang diterimanya dari Rizal, salah satu terdakwa dalam perkara tersebut, menurut versinya merupakan bantuan sosial yang diberikan menggunakan uang pribadi.

Faizal menerangkan bahwa dirinya dan sejumlah rekannya pernah bertemu dengan Rizal yang saat itu menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai pada November 2025. Setelah pertemuan tersebut, Faizal mengaku meminta bantuan peralatan elektronik untuk kegiatan rekan-rekannya.

Menurut Faizal, dirinya meminta agar bantuan tersebut berasal dari uang pribadi Rizal dan bukan dari sumber lain. Ia mengaku terkejut ketika sekitar dua bulan kemudian barang-barang tersebut dikirim kepadanya.

Setelah proses pemeriksaan saksi selesai, ketua majelis hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori mempersilakan Faizal meninggalkan ruang sidang. Namun, Faizal masih menyampaikan keberatan mengenai status barang yang diterimanya.

Faizal kemudian menyampaikan pernyataan mengenai hubungan sosial dan meminta agar status barang tersebut diperjelas. Pernyataan tersebut membuat majelis hakim mempertanyakan maksud ucapan Faizal dan meminta agar persidangan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.

Hakim kemudian menskors persidangan setelah situasi dinilai belum kondusif. Faizal masih menyampaikan sejumlah pernyataan sebelum persidangan dilanjutkan kemudian.

Dalam bagian lain persidangan, terdakwa Sisprian Subiaksono memberikan keterangan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Rizal. Sisprian membenarkan adanya pengiriman alat podcast kepada Faizal.

Sisprian menyebut barang yang dikirim antara lain kamera, mouse, dan monitor. Pengiriman dilakukan sebanyak dua kali dengan nilai sekitar Rp60 juta pada pengiriman pertama dan sekitar Rp50 juta pada pengiriman kedua. Dengan demikian, total nilai barang yang disebut dalam persidangan berada di atas Rp100 juta.

Sisprian menerangkan bahwa dirinya mendapat perintah dari Rizal untuk mencarikan alat podcast yang kemudian dikirim kepada Faizal. Menurut keterangannya, Rizal tidak menjelaskan secara rinci tujuan pengiriman barang tersebut.

Sisprian juga mengatakan bahwa barang tersebut awalnya diminta untuk dibeli menggunakan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara (DOKPPN). Namun, menurut keterangannya di persidangan, pembelian justru menggunakan dana operasional yang berasal dari pungutan ilegal yang dikumpulkan dari pengusaha importir.

Sebelumnya, tiga pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai sekitar Rp78,8 miliar dalam perkara importasi barang. Jaksa menyebut penerimaan tersebut dilakukan dalam mata uang rupiah dan asing.

Fakta Utama

• Persidangan: Perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai.
• Tempat: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
• Waktu: Jumat, 18 September 2026.
• Saksi: Faizal Assegaf, Advisor Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen & Partners.
• Barang elektronik: Sejumlah alat podcast berupa kamera, monitor, dan perlengkapan lainnya disebut dikirim kepada Faizal.
• Nilai barang: Menurut keterangan Sisprian Subiaksono, pengiriman dilakukan dua kali dengan nilai sekitar Rp60 juta dan Rp50 juta.
• Sumber dana: Sisprian menyatakan dalam persidangan bahwa barang tersebut dibeli menggunakan dana operasional yang menurut keterangannya berasal dari pungutan ilegal terhadap pengusaha importir.
• Nilai perkara: Tiga pejabat Bea Cukai didakwa menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp78,8 miliar.

Catatan AKSHYA

Perdebatan yang terjadi dalam persidangan merupakan bagian dari dinamika pemeriksaan saksi. Pernyataan masing-masing pihak perlu dilihat berdasarkan konteks persidangan dan diuji bersama alat bukti lain yang diajukan dalam perkara.

Perbedaan keterangan mengenai sumber dana pembelian barang elektronik menjadi hal yang perlu diperiksa dalam proses pembuktian. Faizal menyatakan barang tersebut merupakan pemberian pribadi, sedangkan Sisprian memberikan keterangan berbeda mengenai sumber dana pembelian barang tersebut.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang harus dinilai bersama alat bukti lainnya. Suatu pernyataan dalam persidangan tidak dengan sendirinya menjadi kesimpulan akhir mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.

Demikian pula, status seseorang dalam perkara pidana harus dibedakan antara saksi, terdakwa, dan pihak yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku selama proses peradilan berlangsung. Penentuan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat berlangsung dengan perdebatan antara saksi Faizal Assegaf dan majelis hakim.

Perdebatan tersebut berkaitan dengan status pemberian alat podcast kepada Faizal. Di sisi lain, keterangan Sisprian Subiaksono dalam persidangan memuat informasi berbeda mengenai sumber dana yang digunakan untuk membeli barang-barang tersebut.

Seluruh keterangan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian. Perkembangan perkara selanjutnya perlu mengikuti pemeriksaan alat bukti, keterangan para pihak, serta putusan pengadilan.

Sumber

Sumber utama: detikNews, “Memanas Sidang Kasus Bea Cukai Sampai Hakim Tanya 'Mau Bakar Rumah Saya?'” , diterbitkan 18 September 2026.

Artikel ini disusun ulang dengan gaya pemberitaan hukum AKSHYA Institute berdasarkan sumber berita tersebut.

Dedi Congor Bantah Jadi Stafsus BIN dan Menko Polhukam dalam Sidang Kasus Bea Cukai

Berita Hukum

Dedi Congor Bantah Jadi Stafsus BIN dan Menko Polhukam dalam Sidang Kasus Bea Cukai

Ahmad Dedi alias Dedi Congor membantah pernah menjadi staf khusus Kepala BIN maupun Menko Polhukam. Bantahan tersebut disampaikan saat dirinya menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Berita Hukum Bea Cukai Suap Gratifikasi

Ahmad Dedi alias Dedi Congor, pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, membantah pernah menjadi staf khusus Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) maupun staf khusus Menko Polhukam. Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang perkara dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

Uraian Peristiwa

Dedi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menempatkan Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan, sebagai terdakwa. Dalam persidangan, Dedi menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi PNS di Direktorat Jenderal Bea Cukai sejak 1993 dan saat ini bekerja sebagai pegawai fungsional pada Direktorat Fasilitas.

Ketika ditanya jaksa mengenai tugas dan kewenangannya, Dedi menyebut pekerjaannya berkaitan dengan analisis maupun revisi aturan. Ia juga menyatakan tidak memiliki staf, otoritas, ataupun kewenangan tertentu dalam jabatannya.

Jaksa kemudian menanyakan mengenai keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebut Dedi sebagai staf khusus Kepala BIN dan staf khusus Menko Polhukam. Dedi membantah kedua keterangan tersebut. Ia menyatakan tidak memiliki Keputusan Presiden sebagai staf khusus dan tidak pernah menerima gaji sebagai staf khusus.

Persidangan juga mendalami keberadaan foto ID card yang mencantumkan nama Dedi. Dedi mengatakan dirinya pernah menerima gambar ID tersebut dan kemudian mengirimkannya kepada beberapa teman untuk keperluan bercanda. Ia menegaskan tidak memiliki ID card resmi sebagai staf khusus BIN ataupun Menko Polhukam.

Selain persoalan ID card, jaksa dan hakim mendalami keterangan Dedi mengenai sebuah goodie bag yang pernah diantarkan kepadanya oleh Orlando atas perintah Sisprian Subiaksono. Dedi mengaku tidak mengetahui secara pasti isi bingkisan tersebut. Ia juga mengatakan pernah diminta membantu menyampaikan sesuatu dari unit intelijen kepada sebuah organisasi masyarakat yang dikenalnya, tetapi tidak menyebutkan nama organisasi tersebut secara terbuka dalam persidangan.

Dedi juga membantah pernah meminta dana operasional kepada Budiman Bayu Prasojo. Ia menyatakan tidak mengenal Bayu dan tidak memiliki posisi yang membuatnya berwenang meminta dana operasional kepada yang bersangkutan.

Dalam persidangan yang sama, Orlando membenarkan bahwa dirinya pernah mengantarkan goodie bag kepada Dedi berdasarkan perintah Sisprian. Orlando menyatakan dirinya hanya menjalankan perintah untuk mengantarkan bingkisan tersebut.

Perkara tersebut berkaitan dengan dakwaan terhadap tiga pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan. Ketiganya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai yang disebut jaksa mencapai Rp78,8 miliar dalam bentuk mata uang rupiah dan asing.

Fakta Utama

• Saksi: Ahmad Dedi alias Dedi Congor, pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
• Persidangan: Digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 18 September 2026.
• Bantahan: Dedi membantah pernah menjadi staf khusus Kepala BIN maupun Menko Polhukam.
• Foto ID: Dedi mengaku pernah menerima dan mengirim foto ID kepada sejumlah teman untuk keperluan bercanda.
• Goodie bag: Dedi mengaku tidak mengetahui secara pasti isi bingkisan yang diantarkan Orlando kepadanya.
• Dana operasional: Dedi membantah pernah meminta dana operasional kepada Budiman Bayu Prasojo.
• Dakwaan: Tiga pejabat Bea Cukai didakwa menerima suap dan gratifikasi yang menurut jaksa berjumlah Rp78,8 miliar.

Catatan AKSHYA

Keterangan saksi dalam persidangan merupakan bagian dari proses pembuktian yang harus dinilai bersama dengan alat bukti lainnya. Bantahan atau penjelasan seorang saksi tidak dengan sendirinya menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara. Penilaian terhadap fakta hukum berada dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam perkara ini, persoalan mengenai status Dedi sebagai staf khusus, keberadaan foto ID, serta penyerahan goodie bag menjadi bagian dari hal yang didalami dalam persidangan. Keterangan masing-masing pihak perlu dilihat berdasarkan konteks, alat bukti, dan keterangan saksi lainnya yang muncul selama proses persidangan.

Adapun dugaan suap dan gratifikasi terhadap pejabat Bea Cukai merupakan materi perkara yang masih diperiksa melalui mekanisme peradilan. Nilai Rp78,8 miliar yang disebut dalam pemberitaan merupakan jumlah yang didakwakan jaksa, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan akhir mengenai kesalahan para terdakwa.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, keterangan dalam persidangan perlu dipahami sebagai bagian dari proses pembuktian dan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Kesaksian Dedi Congor dalam persidangan menjadi bagian dari pendalaman perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dedi membantah pernah menjabat sebagai staf khusus BIN maupun Menko Polhukam dan memberikan penjelasan mengenai foto ID serta goodie bag yang turut didalami dalam persidangan.

Proses persidangan masih berjalan dan berbagai keterangan yang muncul perlu diuji melalui pembuktian di pengadilan. Perkembangan selanjutnya perlu mengikuti keterangan resmi serta putusan pengadilan yang berlaku.

Sumber: detikNews, “Dedi Congor Bantah Jadi Stafsus BIN-Menko Polhukam, Kirim ID buat Lucu-lucuan” , diterbitkan 18 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

BERITA HUKUM

Jaksa Dalami Siapa yang Atur Plotting Kuota Haji Tambahan, Nama Gus Alex Muncul

Saksi Abdul Muhyi menyebut data plotting kuota haji tambahan diberikan oleh M Agus Syafii dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

AKSHYA Institute | Selasa, 8 September 2026

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pihak yang menentukan plotting atau pembagian kuota haji tambahan dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026). Dalam persidangan, saksi Abdul Muhyi menyebut data tersebut diberikan oleh M Agus Syafii, sementara mekanisme penentuan angka plotting tidak dijelaskan secara rinci.

Uraian Peristiwa

Abdul Muhyi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Ia merupakan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama periode 2022-2024.

Dalam pemeriksaan, jaksa menanyakan istilah plotting dan real yang digunakan dalam pembagian kuota haji tambahan. Abdul menjelaskan bahwa data mengenai plotting tersebut berasal dari M Agus Syafii, yang saat itu menjabat sebagai Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.

Menurut keterangan Abdul, angka yang tercantum dalam data tersebut merupakan perkiraan dari Agus Syafii. Namun, Abdul tidak menjelaskan bagaimana Agus menentukan atau menyusun pembagian kuota tersebut.

Jaksa kemudian menunjukkan sebuah tabel yang memuat sejumlah nama dan angka kuota. Tabel tersebut memperlihatkan angka plotting dan realisasi. Salah satu nama yang disebut dalam pemeriksaan adalah Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, yang merupakan salah satu terdakwa dalam perkara tersebut.

Jaksa menanyakan contoh data Gus Alex yang menunjukkan angka plotting 1.260 dan kemudian meningkat menjadi realisasi 1.389. Abdul membenarkan angka tersebut. Ketika ditanya mengenai asal usul usulan, Abdul menyebut usulan tersebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Gus Alex.

Persidangan tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Perkara ini masih berjalan di pengadilan sehingga seluruh keterangan saksi dan dakwaan tetap harus dinilai dalam keseluruhan proses pembuktian.

Fakta Utama

• Abdul Muhyi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
• Jaksa mendalami pihak yang menentukan plotting kuota haji tambahan.
• Abdul menyebut data plotting diberikan oleh M Agus Syafii.
• Abdul tidak menjelaskan bagaimana Agus Syafii menentukan atau menyusun angka plotting.
• Tabel yang diperlihatkan jaksa memuat sejumlah nama, angka plotting, dan realisasi kuota.
• Nama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex tercantum dalam tabel tersebut.
• Untuk Gus Alex, angka yang disebut dalam persidangan berubah dari plotting 1.260 menjadi realisasi 1.389.
• Abdul menyebut usulan yang berkaitan dengan Gus Alex berasal dari pihak yang mengatasnamakan dirinya.

Catatan AKSHYA

Istilah plotting dalam perkara ini merujuk pada data pembagian atau penentuan kuota yang kemudian dibandingkan dengan angka realisasi. Keterangan saksi menunjukkan bahwa jaksa sedang menelusuri bagaimana angka tersebut disusun serta pihak yang berperan dalam proses tersebut.

Keterangan Abdul Muhyi mengenai M Agus Syafii merupakan bagian dari kesaksian di persidangan. Kesaksian tersebut perlu ditempatkan dalam konteks pembuktian perkara secara keseluruhan dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau kesalahan pidana seseorang.

Dalam perkara pidana yang masih diperiksa di pengadilan, keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti lainnya akan dinilai oleh majelis hakim. Karena itu, informasi mengenai pihak-pihak yang disebut dalam persidangan perlu dipahami berdasarkan status hukum dan proses pembuktian yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa menyebut perkara tersebut melibatkan Yaqut bersama sejumlah terdakwa lainnya. Dakwaan dan seluruh keterangan dalam persidangan tetap merupakan bagian dari proses hukum yang harus dibuktikan di hadapan majelis hakim.

Baca juga

• Terdakwa Kasus Satelit Kemhan Ajukan Banding atas Vonis 2,5 Tahun Penjara
• 3 Tersangka Penggelapan Saldo TikTok Vilmei Terancam 5 Tahun Penjara

Penutup

Persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 masih berlangsung. Keterangan Abdul Muhyi mengenai asal-usul data plotting menjadi salah satu bagian yang didalami jaksa untuk mengungkap proses penentuan dan realisasi kuota dalam perkara tersebut.

Sumber: detikNews, “Jaksa Tanya Eks Anak Buah Yaqut soal Siapa Atur 'Plotting' Kuota Haji Tambahan”, diterbitkan 8 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Jaksa KPK Dalami Siapa Pengatur Plotting Kuota Haji Tambahan di Sidang Kasus Korupsi

Berita Hukum

Jaksa KPK Dalami Siapa Pengatur Plotting Kuota Haji Tambahan di Sidang Kasus Korupsi

Jaksa KPK menggali asal-usul pembagian atau plotting kuota haji tambahan dalam sidang dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dengan menghadirkan mantan analis kebijakan Kementerian Agama sebagai saksi.

Berita Hukum Kuota Haji KPK Korupsi

Jaksa KPK mendalami pihak yang menentukan plotting kuota haji tambahan dalam sidang dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 8 September 2026. Saksi Abdul Muhyi menyebut data plotting tersebut berasal dari M Agus Syafii, pejabat pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama periode 2023-2024.

Uraian Peristiwa

Sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa, 8 September 2026. Dalam persidangan tersebut, jaksa menghadirkan Abdul Muhyi sebagai saksi. Abdul diketahui menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama untuk periode 2022-2024.

Jaksa kemudian meminta penjelasan mengenai istilah plotting dan real yang muncul dalam data pembagian kuota haji tambahan. Menurut keterangan Abdul, data plotting diberikan oleh M Agus Syafii, yang saat itu menjabat sebagai Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.

Dalam pemeriksaan tersebut, Abdul menyebut angka-angka dalam tabel plotting berasal dari perkiraan Agus Syafii. Namun, saksi tidak menjelaskan bagaimana proses Agus menentukan atau menyusun pembagian kuota tersebut. Jaksa selanjutnya memperlihatkan tabel yang memuat nama dan angka kuota, termasuk nama pihak yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, pihak travel, serta nama yang disebut sebagai anggota DPR.

Salah satu data yang ditanyakan jaksa berkaitan dengan Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex. Dalam tabel tersebut, jumlah kuota yang diplot untuk Gus Alex disebut sebesar 1.260 dan kemudian menjadi 1.389 pada kolom realisasi. Ketika ditanya mengenai asal usulan tersebut, saksi menyebut berasal dari pihak yang mengatasnamakan Gus Alex.

Perkara ini sebelumnya menempatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai terdakwa dalam dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Berdasarkan dakwaan jaksa, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41. Jaksa juga mendakwa perkara tersebut dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk Asrul Azis Taba, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, dan Ismail Adham.

Fakta Utama

• Sidang: Perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 8 September 2026.
• Saksi: Abdul Muhyi, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus periode Kemenag 2022-2024.
• Asal data: Saksi menyebut data plotting diberikan oleh M Agus Syafii.
• Data kuota: Tabel persidangan memuat sejumlah nama dan angka kuota yang diplot serta realisasinya.
• Gus Alex: Data yang ditampilkan jaksa menunjukkan angka plotting 1.260 dan realisasi 1.389 untuk Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex.
• Dugaan kerugian: Dalam dakwaan, eks Menag Yaqut Cholil Qoumas disebut didakwa terkait kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41.
• Status perkara: Proses hukum masih berlangsung dan keterangan saksi merupakan bagian dari proses pembuktian di persidangan.

Catatan AKSHYA

Istilah plotting dalam perkara ini merujuk pada pembagian atau penentuan angka kuota kepada nama atau pihak tertentu sebelum dibandingkan dengan realisasi. Dalam persidangan, jaksa sedang menggali bagaimana data tersebut disusun, siapa yang memberikan angka, serta hubungan antara angka yang diplot dengan realisasi kuota.

Keterangan Abdul Muhyi mengenai asal data merupakan bagian dari alat bukti yang sedang diuji di persidangan. Pernyataan saksi mengenai bahwa data berasal dari M Agus Syafii tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Hal tersebut tetap harus dinilai bersama alat bukti lainnya oleh majelis hakim.

Dalam perkara korupsi, pembuktian tidak hanya berkaitan dengan keberadaan angka atau perubahan jumlah kuota, tetapi juga perlu melihat kewenangan masing-masing pihak, proses pengambilan keputusan, hubungan antar-pihak, serta apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak yang sedang menjalani proses hukum. Status terdakwa maupun keterangan yang muncul di persidangan belum dapat dipandang sebagai bukti final mengenai kesalahan seseorang sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

• Terdakwa Kasus Satelit Kemhan Ajukan Banding atas Vonis 2,5 Tahun Penjara
• 3 Tersangka Penggelapan Saldo TikTok Vilmei Terancam 5 Tahun Penjara

Penutup

Sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 masih berlangsung. Keterangan Abdul Muhyi menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengurai asal-usul data plotting, angka kuota yang dialokasikan, serta realisasi yang tercatat dalam tabel persidangan.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada pemeriksaan saksi dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan. Publik perlu mengikuti keterangan resmi dan proses peradilan secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana para pihak.

Sumber: detikNews, “Jaksa Tanya Eks Anak Buah Yaqut soal Siapa Atur 'Plotting' Kuota Haji Tambahan”, diterbitkan 8 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Jaksa Ungkap Adik Eks Ketua Ombudsman Jadi Perantara dalam Dakwaan Suap Rp4,8 Miliar

Berita Hukum

Jaksa Ungkap Adik Eks Ketua Ombudsman Jadi Perantara dalam Dakwaan Suap Rp4,8 Miliar

Jaksa menyebut Edi Sugandi, adik mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto, berperan sebagai perantara sebagian penerimaan dalam dakwaan suap Rp4,8 miliar.

Berita Hukum Ombudsman Suap Tipikor

Jaksa Penuntut Umum mengungkap dugaan peran Edi Sugandi, adik mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto, dalam perkara dugaan suap senilai Rp4,8 miliar yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juni 2026.

Uraian Peristiwa

Dalam pembacaan surat dakwaan, jaksa menyebut Edi Sugandi menjadi pihak yang diduga membantu proses penerimaan sebagian uang untuk terdakwa Hery Susanto. Peran tersebut diuraikan jaksa ketika menjelaskan aliran penerimaan yang disebut terkait dengan perkara dugaan suap terhadap mantan Ketua Ombudsman tersebut.

Menurut dakwaan yang diberitakan, Edi disebut membantu Hery menerima uang dari Direktur PT Tosida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, sebesar Rp675 juta melalui Lukman Malanuang. Selain itu, jaksa juga menyebut adanya penerimaan Rp1,2 miliar dari Agung Winarno yang disebut melalui Edi Sugandi.

Jaksa menyatakan bahwa dugaan suap tersebut berkaitan dengan permintaan agar Hery menyatakan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan atas nama PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh KLHK sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, perkara ini juga disebut berkaitan dengan permintaan agar penolakan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya dinyatakan sebagai perbuatan maladministrasi.

Fakta Utama

• Perkara: Dugaan suap terhadap mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto dengan nilai total yang didakwakan sebesar Rp4,8 miliar.
• Persidangan: Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juni 2026.
• Pihak yang disebut: Edi Sugandi, adik Hery Susanto, disebut jaksa sebagai perantara sebagian penerimaan.
• Rincian melalui Edi: Jaksa menyebut penerimaan Rp675 juta melalui Lukman Malanuang dan Edi Sugandi, serta Rp1,2 miliar dari Agung Winarno melalui Edi Sugandi.
• Objek perkara: Perkara berkaitan dengan isu maladministrasi terkait PNBP penggunaan kawasan hutan dan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan.
• Rincian dakwaan lain: Jaksa juga menguraikan penerimaan lain berupa uang dan rumah yang disebut masuk dalam total Rp4,8 miliar.
• Status hukum: Informasi ini masih berada dalam tahap persidangan berdasarkan surat dakwaan, sehingga proses pembuktian masih berjalan.

Catatan AKSHYA

Dakwaan merupakan dokumen awal penuntutan yang memuat uraian perbuatan yang didakwakan oleh jaksa kepada terdakwa. Pada tahap ini, pengadilan belum menilai secara final apakah dakwaan tersebut terbukti atau tidak. Pembuktian akan berlangsung melalui pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa di persidangan.

Dalam perkara korupsi atau suap, uraian mengenai aliran uang menjadi bagian penting karena berkaitan dengan pembuktian unsur pemberian, penerimaan, tujuan pemberian, serta hubungan antara pemberian dengan kewenangan atau jabatan pihak yang didakwa.

Isu maladministrasi juga penting dipahami karena Ombudsman memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan atau pengaruh jabatan dalam proses penilaian maladministrasi perlu diuji secara hati-hati melalui mekanisme peradilan.

AKSHYA Institute menekankan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah. Status bersalah atau tidak bersalah hanya dapat ditentukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

• Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Uang dan Rumah Rp4,8 Miliar
• Saksi Cabut Keterangan BAP dalam Perkara Korupsi LPEI
• Sidang Uji Materi UU Perjanjian Internasional Ditunda

Penutup

Perkara dugaan suap yang menyeret mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto masih berada dalam proses pembuktian di pengadilan. Keterangan jaksa dalam dakwaan menjadi dasar awal penuntutan yang selanjutnya akan diuji dalam persidangan.

Publik perlu menunggu proses hukum berjalan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Setiap perkembangan perkara sebaiknya dilihat berdasarkan fakta persidangan serta putusan pengadilan yang sah.

Sumber: detikNews, “Jaksa Ungkap Adik Jadi Perantara di Kasus Suap Rp 4,8 M Eks Ketua Ombudsman”, diterbitkan Kamis, 25 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp4,8 Miliar

Berita Hukum

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp4,8 Miliar

Mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, didakwa menerima suap berupa uang dan rumah dengan total sekitar Rp4,85 miliar dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan nikel.

Berita Hukum Ombudsman Pengadilan Tipikor Suap

Mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait dugaan penerimaan suap berupa uang dan rumah senilai total sekitar Rp4,85 miliar. Jaksa menyebut pemberian tersebut berkaitan dengan dugaan upaya memengaruhi hasil pemeriksaan Ombudsman dalam perkara yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran perusahaan nikel.

Uraian Peristiwa

Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap Hery Susanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juni 2026. Dalam dakwaan tersebut, Hery disebut menerima pemberian berupa uang dan rumah dalam kurun waktu perkara yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan nikel.

Menurut uraian jaksa, pemberian itu diduga dimaksudkan agar Hery, dalam kapasitasnya sebagai anggota Ombudsman RI, menyatakan adanya maladministrasi dalam perhitungan kewajiban pembayaran yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap perusahaan tertentu.

Selain menyangkut perhitungan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan, dakwaan juga menyinggung permohonan peningkatan izin usaha pertambangan dari tahap eksplorasi menjadi operasi produksi. Jaksa menyebut hal tersebut berkaitan dengan sejumlah perusahaan yang masuk dalam perkara.

Dalam dakwaan, jaksa menguraikan beberapa sumber pemberian yang diduga diterima Hery. Nilainya terdiri atas uang tunai dan satu unit rumah di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur. Jika digabungkan, total nilai pemberian yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp4.850.000.000.

Fakta Utama

• Terdakwa: Hery Susanto, mantan Ketua Ombudsman RI.
• Tempat sidang: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
• Perkara: Dakwaan penerimaan suap berupa uang dan rumah.
• Nilai yang disebut jaksa: Sekitar Rp4,85 miliar.
• Objek pemberian: Uang tunai dan satu unit rumah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.
• Isu yang berkaitan: Dugaan pengaruh terhadap laporan hasil Ombudsman mengenai maladministrasi.
• Konteks perkara: Berkaitan dengan kewajiban pembayaran dan izin usaha pertambangan perusahaan nikel.

Catatan AKSHYA

Dakwaan merupakan tahap awal dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pada tahap ini, jaksa menyampaikan uraian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk waktu, tempat, cara, dan pasal yang menjadi dasar penuntutan. Karena itu, dakwaan belum sama dengan putusan bersalah.

Dalam perkara dugaan suap, hal penting yang biasanya diperiksa adalah ada atau tidaknya pemberian, hubungan pemberian dengan jabatan, serta apakah pemberian tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi tindakan pejabat dalam menjalankan kewenangannya. Pembuktian unsur-unsur tersebut akan dinilai melalui proses persidangan.

Perkara ini juga menunjukkan pentingnya integritas lembaga pengawas pelayanan publik. Ombudsman memiliki peran strategis dalam menilai dugaan maladministrasi. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemeriksaan harus diuji secara transparan, profesional, dan sesuai hukum acara.

Hery Susanto tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Publik perlu mengikuti perkembangan persidangan secara proporsional, tanpa menyimpulkan kesalahan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir.

Baca juga

• Saksi Cabut Keterangan BAP dalam Perkara Korupsi LPEI
• Sidang Uji Materi UU Perjanjian Internasional Ditunda
• Kapolri Persilakan Kejaksaan Jelaskan Alasan Roy Suryo dan Tifa Tidak Ditahan

Penutup

Persidangan terhadap Hery Susanto masih berada pada tahap pembacaan dakwaan. Proses berikutnya akan menentukan bagaimana jaksa membuktikan dakwaan dan bagaimana terdakwa menggunakan hak pembelaannya di hadapan majelis hakim.

Penegakan hukum dalam perkara ini perlu berjalan terbuka, objektif, dan menghormati hak semua pihak. Transparansi proses persidangan menjadi penting agar publik memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan perkara.

Sumber: detikNews, "Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Duit dan Rumah Rp 4,8 M", diterbitkan 25 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Saksi Cabut Keterangan BAP dalam Sidang Dugaan Korupsi LPEI Rp992,8 Miliar

Berita Hukum

Saksi Cabut Keterangan BAP dalam Sidang Dugaan Korupsi LPEI Rp992,8 Miliar

Seorang saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor LPEI mencabut sebagian keterangan dalam BAP terkait data faktur penjualan.

Berita Hukum LPEI Korupsi Pengadilan Tipikor

Sidang perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam persidangan tersebut, saksi Supardi Tjhin mencabut sebagian keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP terkait data faktur penjualan yang sebelumnya dikaitkan dengan perkara tersebut.

Uraian Peristiwa

Supardi Tjhin, mantan sales manager di PT Tebo Indah, dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor LPEI. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu, 24 Juni 2026.

Dalam persidangan, majelis hakim menanyakan keterangan saksi mengenai tabel faktur penjualan yang tercantum dalam BAP. Keterangan tersebut menjadi perhatian karena dalam BAP sebelumnya disebutkan adanya dokumen faktur penjualan yang dikaitkan dengan saksi.

Supardi kemudian menjelaskan bahwa ia tidak membuat seluruh dokumen yang tercantum dalam tabel tersebut. Ia menyatakan sebagian informasi yang masuk dalam BAP berasal dari keterangan pihak lain, yaitu BAP seorang pegawai PT Budi Nabati Perkasa bernama Elana. Atas dasar itu, saksi mencabut keterangan yang berkaitan dengan data faktur penjualan dalam tabel tersebut.

Meski demikian, dalam persidangan saksi juga mengakui pernah membuat dokumen faktur penjualan yang tidak sesuai transaksi sebenarnya. Ia menyebut beberapa elemen dalam dokumen tersebut, seperti tanggal, jumlah uang, tanda tangan, dan meterai, dibuat tidak sesuai kondisi faktual. Keterangan ini menjadi bagian dari pemeriksaan persidangan dan masih harus dinilai lebih lanjut oleh majelis hakim.

Dalam perkara ini, beberapa pejabat LPEI didakwa terkait dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada periode 2014-2015. Jaksa menyebut dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp992,8 miliar berdasarkan hasil audit yang dimuat dalam dakwaan.

Fakta Utama

• Perkara: Dugaan korupsi pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.
• Tempat sidang: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
• Waktu sidang: Rabu, 24 Juni 2026.
• Saksi: Supardi Tjhin, mantan sales manager PT Tebo Indah.
• Pokok keterangan: Saksi mencabut sebagian keterangan BAP terkait tabel faktur penjualan.
• Alasan pencabutan: Saksi menyatakan sebagian data yang masuk dalam BAP berasal dari keterangan pihak lain dan bukan seluruhnya berdasarkan data yang ia miliki sendiri.
• Nilai perkara: Jaksa menyebut dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp992,8 miliar.
• Status perkara: Perkara masih berjalan di persidangan sehingga seluruh keterangan masih menjadi bahan pembuktian di hadapan majelis hakim.

Catatan AKSHYA

Pencabutan keterangan dalam BAP pada tahap persidangan merupakan hal yang dapat terjadi dalam proses pembuktian pidana. Namun, pencabutan tersebut tidak otomatis menghapus nilai pembuktian suatu keterangan. Majelis hakim tetap akan menilai konsistensi keterangan saksi, alasan pencabutan, hubungan dengan alat bukti lain, serta fakta yang muncul selama persidangan.

Dalam perkara pidana korupsi, BAP pada dasarnya merupakan hasil pemeriksaan di tahap penyidikan. Ketika perkara masuk ke pengadilan, keterangan saksi di persidangan menjadi bagian penting karena disampaikan langsung di hadapan hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum. Karena itu, perbedaan antara keterangan dalam BAP dan keterangan di persidangan dapat memengaruhi arah pembuktian.

Perkara yang berkaitan dengan pembiayaan ekspor LPEI ini juga menunjukkan pentingnya pembuktian dokumen dalam tindak pidana korupsi sektor keuangan. Faktur, data transaksi, dokumen pembiayaan, tanda tangan, dan bukti administrasi lain dapat menjadi bagian penting untuk melihat apakah suatu transaksi benar terjadi atau hanya dibuat untuk memenuhi persyaratan tertentu.

Meski dakwaan telah dibacakan dan sejumlah keterangan telah muncul dalam persidangan, para terdakwa tetap harus dipandang belum bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah perlu dijaga agar proses hukum berjalan objektif, adil, dan tidak mendahului penilaian majelis hakim.

Baca juga

• Kapolri Persilakan Kejaksaan Jelaskan Alasan Roy Suryo dan Tifa Tidak Ditahan
• Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa
• Kejagung Tangkap Richard Muljadi DPO Penipuan Batu Bara

Penutup

Pencabutan sebagian keterangan saksi dalam sidang dugaan korupsi LPEI menjadi salah satu dinamika pembuktian yang perlu dicermati. Keterangan tersebut akan diuji bersama alat bukti lain untuk melihat sejauh mana keterkaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Publik perlu menunggu proses persidangan berjalan hingga selesai. Transparansi pemeriksaan, kehati-hatian dalam menilai bukti, serta penghormatan terhadap hak para pihak menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas penegakan hukum.

Sumber: detikNews, "Saksi Kasus Korupsi LPEI Rp 992 M Tiba-tiba Cabut Keterangan di Sidang", diterbitkan 24 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Enam Terdakwa Kasus Korupsi Investasi TaniHub Divonis 2 sampai 9 Tahun Penjara

Berita Hukum

Enam Terdakwa Kasus Korupsi Investasi TaniHub Divonis 2 sampai 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis terhadap enam terdakwa perkara korupsi investasi TaniHub dengan pidana penjara antara 2 sampai 9 tahun.

Berita Hukum Korupsi TaniHub Pengadilan Tipikor Kerugian Negara 18 Juni 2026

Enam terdakwa dalam perkara korupsi terkait investasi PT BVI dan PT MDI Ventures ke startup TaniHub dijatuhi vonis pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026. Majelis hakim menyatakan perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar USD 25 juta dan menjatuhkan hukuman penjara bervariasi antara 2 sampai 9 tahun.

Uraian Peristiwa

Sidang pembacaan putusan perkara korupsi investasi TaniHub digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana atas perbuatan para terdakwa.

Majelis hakim juga menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai USD 25 juta. Kerugian tersebut disebut didasarkan pada laporan hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPKP tertanggal 21 November 2025. Nilai kerugian itu berasal dari investasi PT BVI tahap 1 seri A+ sebesar USD 2 juta, investasi PT BVI tahap 2 seri C sebesar USD 3 juta, serta investasi PT MDI sebesar USD 20 juta.

Dalam putusan, hakim menilai kerugian negara tersebut telah nyata dan pasti. Pertimbangan itu antara lain dikaitkan dengan penurunan nilai investasi, kerugian operasional TaniHub Group, adanya piutang fiktif, piutang tak tertagih, pembubaran PT Tani Fund Madani dengan aset nihil, serta proses PKPU yang menunjukkan ketidakmampuan TaniHub Group memenuhi kewajiban kepada para kreditur.

Atas vonis tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Terdakwa William Gozali menyatakan banding, sedangkan lima terdakwa lainnya menyatakan pikir-pikir. Majelis hakim juga memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Fakta Utama

• Perkara: Dugaan korupsi terkait investasi PT BVI dan PT MDI Ventures ke startup TaniHub.
• Pengadilan: Putusan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026.
• Kerugian negara: Majelis hakim menyatakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar USD 25 juta.
• Dasar perhitungan: Kerugian disebut merujuk pada laporan hasil audit perhitungan kerugian negara BPKP tertanggal 21 November 2025.
• Rincian investasi: PT BVI tahap 1 seri A+ sebesar USD 2 juta, PT BVI tahap 2 seri C sebesar USD 3 juta, dan PT MDI sebesar USD 20 juta.
• Vonis terdakwa: Nicko Widjaja 3 tahun, William Gozali 2 tahun, Ivan Arie Sustiawan 9 tahun, Edison TPL Tobing 7 tahun, Aldi Adrian Hartanto 2 tahun, dan Donald Surjana Wihardja 5 tahun penjara.
• Sikap atas putusan: Jaksa menyatakan pikir-pikir, William Gozali menyatakan banding, sedangkan lima terdakwa lainnya menyatakan pikir-pikir.

Catatan AKSHYA

Putusan dalam perkara TaniHub ini penting diperhatikan karena menyangkut relasi antara investasi, tata kelola korporasi, dan pertanggungjawaban hukum atas penggunaan dana yang dinilai berkaitan dengan keuangan negara. Dalam perkara tindak pidana korupsi, salah satu unsur penting yang sering menjadi perhatian adalah ada atau tidaknya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam konteks putusan pengadilan tingkat pertama, vonis majelis hakim merupakan penilaian hukum atas fakta persidangan, alat bukti, dan argumentasi para pihak. Namun, apabila masih tersedia atau ditempuh upaya hukum, maka perkembangan perkara dapat berlanjut ke tingkat berikutnya. Karena itu, sikap jaksa maupun terdakwa setelah putusan menjadi bagian penting dari proses hukum.

Perkara ini juga memberi catatan bagi dunia usaha, khususnya ekosistem startup dan investasi, bahwa tata kelola, transparansi penggunaan dana, pencatatan keuangan, manajemen risiko, dan akuntabilitas keputusan bisnis dapat menjadi aspek yang sangat menentukan ketika suatu kegiatan investasi bersentuhan dengan kepentingan keuangan negara.

Meski majelis hakim telah menjatuhkan vonis, publik tetap perlu memahami bahwa proses hukum dapat berlanjut apabila para pihak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum. Karena itu, pembacaan atas perkara ini sebaiknya tetap ditempatkan secara proporsional, dengan memperhatikan putusan pengadilan, hak para terdakwa, serta perkembangan resmi dari aparat penegak hukum.

Penutup

Vonis terhadap enam terdakwa perkara korupsi investasi TaniHub menjadi salah satu perkembangan penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan investasi dan tata kelola perusahaan. Majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada para terdakwa sesuai peran dan pertimbangan hukum masing-masing.

Ke depan, publik masih perlu mengikuti apakah putusan ini akan diterima seluruh pihak atau berlanjut melalui upaya hukum. Penegakan hukum dalam perkara seperti ini perlu berjalan transparan, profesional, dan tetap menghormati hak hukum para pihak yang terlibat.

Sumber: detikNews, “6 Terdakwa Kasus Korupsi TaniHub USD 25 Juta Divonis 2-9 Tahun Penjara”, diterbitkan 18 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.