KPK Sebut Penetapan Silmy Karim sebagai Tersangka Didukung Lebih dari 2 Alat Bukti
KPK Cecar Anggota DPRD Muara Enim Harmison soal Aliran Uang Kasus Edison
KPK memeriksa anggota DPRD Muara Enim Harmison sebagai saksi dan mendalami dugaan aliran uang dari pihak swasta dalam perkara yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison.
Uraian Peristiwa
Pemeriksaan terhadap Harmison dilakukan pada Rabu, 23 September 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik mendalami pengetahuan Harmison mengenai dugaan aliran uang dari pihak swasta.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa anggota DPRD Muara Enim lainnya, Hera Elyana, sebagai saksi pada 15 September 2026.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 8 Juni 2026 yang kemudian berujung pada penetapan Bupati Muara Enim nonaktif Edison sebagai tersangka pada 9 Juni 2026.
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026 Abi Nurwardani, keponakan Edison Adi Triyadi, serta marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.
KPK menduga terdapat pemberian uang sebesar Rp500 juta kepada Edison melalui Abi Nurwardani. Menurut KPK, uang tersebut berkaitan dengan upaya menjaga hubungan baik setelah PT Millenium Solusi Abadi memperoleh proyek pengadaan dari Pemkab Muara Enim pada 2025.
Dalam perkara tersebut, KPK juga menyita uang sekitar Rp1,9 miliar. Selain perkara pengadaan barang dan jasa, KPK menangani perkara lain yang berkaitan dengan dugaan suap terhadap pihak BPK dalam proses audit Pemkab Muara Enim.
Fakta Utama
- Harmison diperiksa sebagai saksi: Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim tersebut diperiksa KPK pada 23 September 2026.
- Materi pemeriksaan: Penyidik mendalami pengetahuan Harmison mengenai dugaan aliran uang dari pihak swasta.
- Perkara berkaitan dengan pengadaan: Penyidikan berkaitan dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemkab Muara Enim.
- Edison menjadi tersangka: KPK menetapkan Bupati Muara Enim nonaktif Edison sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Juni 2026.
- Empat tersangka dalam perkara awal: Selain Edison, KPK menetapkan Abi Nurwardani, Adi Triyadi, dan Cory Erin Hardi sebagai tersangka.
- Dugaan uang Rp500 juta: KPK menduga Edison menerima uang tersebut dari Cory melalui Abi Nurwardani.
- Penyitaan uang: KPK menyita sekitar Rp1,9 miliar dalam perkara tersebut.
Pemeriksaan Harmison dalam perkara ini berstatus sebagai pemeriksaan terhadap saksi. Pendalaman mengenai dugaan aliran uang merupakan bagian dari proses penyidikan KPK dan belum dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan pidana Harmison.
Adapun dugaan suap terhadap Edison dan pihak lainnya merupakan perkara yang sedang diproses melalui mekanisme hukum. Penentuan kesalahan pidana seseorang tetap harus didasarkan pada pembuktian dalam proses peradilan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Informasi mengenai aliran uang, pemberian uang, maupun hubungan antara pihak-pihak dalam perkara ini perlu dipahami sebagai bagian dari dugaan dan materi penyidikan KPK sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Baca Juga
Penutup
Pemeriksaan terhadap Harmison menunjukkan bahwa KPK masih mendalami pihak-pihak dan aliran dana yang berkaitan dengan perkara dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Proses penyidikan masih berjalan dan informasi mengenai pihak lain yang diperiksa dapat berkembang sesuai hasil penyidikan.
Setiap pihak yang disebut dalam proses hukum tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Komentar
Posting Komentar