KPK Sebut Penetapan Silmy Karim sebagai Tersangka Didukung Lebih dari 2 Alat Bukti

AKSHYA INSTITUTE • BERITA HUKUM

KPK Cecar Anggota DPRD Muara Enim Harmison soal Aliran Uang Kasus Edison

KPK memeriksa anggota DPRD Muara Enim Harmison sebagai saksi dan mendalami dugaan aliran uang dari pihak swasta dalam perkara yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison.

Rabu, 23 September 2026 • Berita Hukum

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Harmison (HMS), sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Uraian Peristiwa

Pemeriksaan terhadap Harmison dilakukan pada Rabu, 23 September 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik mendalami pengetahuan Harmison mengenai dugaan aliran uang dari pihak swasta.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa anggota DPRD Muara Enim lainnya, Hera Elyana, sebagai saksi pada 15 September 2026.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 8 Juni 2026 yang kemudian berujung pada penetapan Bupati Muara Enim nonaktif Edison sebagai tersangka pada 9 Juni 2026.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026 Abi Nurwardani, keponakan Edison Adi Triyadi, serta marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.

KPK menduga terdapat pemberian uang sebesar Rp500 juta kepada Edison melalui Abi Nurwardani. Menurut KPK, uang tersebut berkaitan dengan upaya menjaga hubungan baik setelah PT Millenium Solusi Abadi memperoleh proyek pengadaan dari Pemkab Muara Enim pada 2025.

Dalam perkara tersebut, KPK juga menyita uang sekitar Rp1,9 miliar. Selain perkara pengadaan barang dan jasa, KPK menangani perkara lain yang berkaitan dengan dugaan suap terhadap pihak BPK dalam proses audit Pemkab Muara Enim.

Fakta Utama

• Harmison diperiksa sebagai saksi: Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim tersebut diperiksa KPK pada 23 September 2026.
• Materi pemeriksaan: Penyidik mendalami pengetahuan Harmison mengenai dugaan aliran uang dari pihak swasta.
• Perkara berkaitan dengan pengadaan: Penyidikan berkaitan dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemkab Muara Enim.
• Edison menjadi tersangka: KPK menetapkan Bupati Muara Enim nonaktif Edison sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Juni 2026.
• Empat tersangka dalam perkara awal: Selain Edison, KPK menetapkan Abi Nurwardani, Adi Triyadi, dan Cory Erin Hardi sebagai tersangka.
• Dugaan uang Rp500 juta: KPK menduga Edison menerima uang tersebut dari Cory melalui Abi Nurwardani.
• Penyitaan uang: KPK menyita sekitar Rp1,9 miliar dalam perkara tersebut.

Catatan AKSHYA

Pemeriksaan Harmison dalam perkara ini berstatus sebagai pemeriksaan terhadap saksi. Pendalaman mengenai dugaan aliran uang merupakan bagian dari proses penyidikan KPK dan belum dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan pidana Harmison.

Adapun dugaan suap terhadap Edison dan pihak lainnya merupakan perkara yang sedang diproses melalui mekanisme hukum. Penentuan kesalahan pidana seseorang tetap harus didasarkan pada pembuktian dalam proses peradilan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Informasi mengenai aliran uang, pemberian uang, maupun hubungan antara pihak-pihak dalam perkara ini perlu dipahami sebagai bagian dari dugaan dan materi penyidikan KPK sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Pemeriksaan terhadap Harmison menunjukkan bahwa KPK masih mendalami pihak-pihak dan aliran dana yang berkaitan dengan perkara dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Proses penyidikan masih berjalan dan informasi mengenai pihak lain yang diperiksa dapat berkembang sesuai hasil penyidikan.

Setiap pihak yang disebut dalam proses hukum tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber: detikNews — “KPK Cecar Anggota DPRD Muara Enim Terkait Aliran Duit Kasus Bupati Edison”, 23 September 2026.

BERITA HUKUM

KPK Sebut Penetapan Silmy Karim sebagai Tersangka Didukung Lebih dari 2 Alat Bukti

KPK meminta hakim menolak praperadilan Silmy Karim dan menyatakan penetapan tersangka, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, serta penahanan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

22 September 2026 | AKSHYA Institute

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim. Dalam persidangan, KPK menyatakan penetapan Silmy sebagai tersangka dilakukan berdasarkan lebih dari dua alat bukti.

Uraian Peristiwa

KPK menyampaikan tanggapannya dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 22 September 2026. Dalam persidangan tersebut, tim Biro Hukum KPK meminta hakim menolak permohonan praperadilan yang diajukan Silmy Karim.

KPK menjelaskan bahwa penetapan Silmy sebagai tersangka dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan. Menurut KPK, penetapan tersebut juga telah diberitahukan kepada Silmy sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu alasan yang disampaikan KPK adalah penetapan Silmy sebagai tersangka didasarkan pada lebih dari dua alat bukti. KPK juga menyatakan proses penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang sah.

Selain mengenai penetapan tersangka, KPK mempertahankan keabsahan tindakan penyidikan lainnya. KPK menyebut pemberitahuan dimulainya penyidikan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

KPK juga menyatakan penggeledahan dan penyitaan aset yang dilakukan terhadap Silmy Karim sah dan berdasarkan hukum. Hal yang sama disampaikan KPK mengenai penahanan Silmy.

Sebelumnya, Silmy Karim mengajukan permohonan praperadilan terhadap KPK. Melalui kuasa hukumnya, Silmy meminta hakim menyatakan sejumlah surat dan tindakan KPK dalam perkara tersebut tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Silmy antara lain mempersoalkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 3 Juni 2026, keputusan penetapan tersangka, surat pemberitahuan penetapan tersangka, surat perintah penahanan, serta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan.

Dalam permohonannya, Silmy juga meminta agar penyidikan terhadap dirinya dihentikan apabila hakim mengabulkan permohonan tersebut. Ia turut meminta agar dirinya dikeluarkan dari rumah tahanan dan barang bukti yang disita dikembalikan.

Perkara yang menjadi dasar penetapan tersangka berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen atau izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Selain Silmy Karim, terdapat sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Imigrasi yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

KPK juga menyatakan telah melakukan penyitaan sejumlah aset yang berkaitan dengan perkara tersebut. Nilai aset yang disebut KPK mencapai sekitar Rp150 miliar, berupa aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk kendaraan, tanah, dan bangunan.

Fakta Utama

• Perkara: Praperadilan yang diajukan Silmy Karim terhadap KPK.
• Tempat sidang: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
• Waktu: Selasa, 22 September 2026.
• Posisi KPK: KPK meminta hakim menolak permohonan praperadilan Silmy Karim.
• Dasar penetapan tersangka: KPK menyatakan Silmy ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan lebih dari dua alat bukti.
• Pemeriksaan: KPK menyatakan Silmy telah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
• Penyidikan: KPK menyatakan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang sah.
• Penggeledahan dan penyitaan: KPK menyatakan kedua tindakan tersebut sah dan berdasarkan hukum.
• Penahanan: KPK menyatakan penahanan terhadap Silmy Karim telah sesuai ketentuan.
• Aset: KPK menyebut telah menyita aset dengan nilai sekitar Rp150 miliar dalam perkara tersebut.
• Jumlah tersangka: KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA.

Catatan AKSHYA

Pernyataan KPK mengenai penetapan Silmy Karim berdasarkan lebih dari dua alat bukti merupakan argumentasi pihak termohon dalam sidang praperadilan. Penilaian mengenai sah atau tidaknya tindakan penyidik merupakan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus permohonan tersebut.

Praperadilan memiliki ruang pemeriksaan terhadap tindakan tertentu dalam proses hukum, termasuk persoalan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai objek permohonan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Silmy Karim melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan terhadap sejumlah tindakan KPK dan meminta agar penetapan tersangka serta tindakan penyidikan dinyatakan tidak sah. Keterangan tersebut merupakan posisi pihak pemohon dalam proses praperadilan.

Sebaliknya, KPK menyatakan seluruh proses telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan didukung alat bukti. Kedua posisi tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan praperadilan dan perlu dilihat berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan.

Status Silmy Karim sebagai tersangka juga tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

KPK menyatakan penetapan Silmy Karim sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA didasarkan pada lebih dari dua alat bukti. KPK juga mempertahankan keabsahan penyidikan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan dalam perkara tersebut.

Di sisi lain, Silmy Karim melalui permohonan praperadilan mempersoalkan sejumlah tindakan KPK dan meminta agar penetapan tersangka serta tindakan penyidikan terhadap dirinya dinyatakan tidak sah.

Perkembangan perkara selanjutnya bergantung pada putusan hakim praperadilan. Sementara proses tersebut berjalan, seluruh pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan argumentasi dan bukti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Sumber

Sumber utama: detikNews, “KPK: Penetapan Silmy Karim sebagai Tersangka Didasari Lebih dari 2 Alat Bukti” , diterbitkan 22 September 2026.

Artikel ini disusun ulang dengan gaya pemberitaan hukum AKSHYA Institute berdasarkan sumber berita tersebut.

Polda Metro Pastikan Proses Hukum Roy Suryo dan dr Tifa Berjalan Transparan

Berita Hukum

Polda Metro Pastikan Proses Hukum Roy Suryo dan dr Tifa Berjalan Transparan

Polda Metro Jaya menyatakan proses hukum terhadap Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai aturan hukum acara pidana.

Berita Hukum Polda Metro Jaya Roy Suryo dr Tifa 19 Juni 2026

Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa proses hukum terhadap Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa dalam perkara terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo tetap dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Uraian Peristiwa

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Polda Metro Jaya mengamankan Roy Suryo dan dr Tifa. Berdasarkan keterangan yang diberitakan, langkah itu dilakukan karena berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa sehingga proses hukum memasuki tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menyatakan bahwa penyidik akan menjaga agar proses tersebut dilakukan secara profesional, transparan, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menyebut bahwa proses penyidikan tetap mengacu pada hukum formil dan hukum materiil yang mengatur penanganan tindak pidana.

Dalam proses pelimpahan tersebut, penyidik disebut akan memastikan keberadaan dan kehadiran para tersangka. Selain itu, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani juga akan dilakukan sebelum perkara berlanjut ke tahap berikutnya.

Polda Metro Jaya juga menyampaikan bahwa penyidik akan melakukan konfirmasi atas barang bukti yang akan diserahkan kepada jaksa. Konfirmasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian barang bukti dengan hasil yang ditemukan dalam proses penyidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan bagian dari kelanjutan proses hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Polda Metro juga menyebut bahwa mekanisme praperadilan dapat digunakan oleh pihak tersangka, keluarga, atau kuasa hukum apabila terdapat keberatan terhadap prosedur hukum yang dijalankan.

Fakta Utama

• Objek perkara: Perkara berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
• Pihak yang diproses: Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa disebut sebagai tersangka dalam pemberitaan tersebut.
• Status berkas: Berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa.
• Tahap proses: Penyidik menyiapkan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.
• Pemeriksaan kesehatan: Penyidik akan melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terhadap tersangka.
• Mekanisme kontrol: Polda Metro menyebut pihak tersangka, keluarga, atau kuasa hukum dapat menggunakan mekanisme praperadilan sesuai KUHAP.
• Jumlah tersangka: Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka, sementara tiga di antaranya telah dihentikan penyidikannya melalui SP3.

Catatan AKSHYA

Dalam hukum acara pidana, status P21 menunjukkan bahwa berkas perkara hasil penyidikan telah dinilai lengkap oleh penuntut umum. Setelah tahap ini, proses biasanya berlanjut pada penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum.

Pelimpahan perkara tidak berarti seseorang telah dinyatakan bersalah. Pada tahap ini, proses hukum masih berjalan dan pembuktian tetap harus dilakukan sesuai mekanisme peradilan pidana. Pengadilanlah yang berwenang menilai apakah dakwaan terbukti atau tidak berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.

Mekanisme praperadilan yang disebut dalam pemberitaan merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, terutama terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan tindakan lain yang diatur dalam KUHAP.

Karena perkara ini masih berada dalam rangkaian proses hukum, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Setiap pihak yang disebut sebagai tersangka tetap memiliki hak hukum, termasuk hak atas pembelaan, hak didampingi kuasa hukum, dan hak untuk menguji prosedur melalui mekanisme yang tersedia.

Penutup

Perkembangan perkara ini menunjukkan bahwa proses hukum telah memasuki tahapan lanjutan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa. Publik tetap perlu menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum dan perkembangan berikutnya di tahap penuntutan maupun persidangan.

Transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak tersangka menjadi hal penting agar proses hukum berjalan secara adil, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber: DetikNews, “Polda Metro Pastikan Proses Hukum Roy Suryo-dr Tifa Transparan dan Akuntabel”, diterbitkan 19 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.