AKSHYA INSTITUTE • BERITA HUKUM

Terdakwa Bea Cukai Akui Beli Jam Rp50 Juta untuk Teman Dekat Pakai Dana Operasional

Sisprian Subiaksono mengaku memberikan jam tangan Garmin sekitar Rp50 juta kepada mantan rekan kerjanya. Di persidangan, ia menyebut dana pembelian berasal dari uang operasional tidak resmi.

Rabu, 23 September 2026 • Berita Hukum

Jakarta — Terdakwa perkara dugaan suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mengaku pernah memberikan jam tangan Garmin kepada mantan rekan kerjanya, Kunto. Jam tersebut disebut bernilai sekitar Rp50 juta dan diberikan sebagai kenang-kenangan.

Uraian Peristiwa

Pengakuan tersebut disampaikan Sisprian ketika memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan gratifikasi dengan terdakwa Budiman Bayu Prasojo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu, 23 September 2026.

Dalam persidangan, jaksa menanyakan mengenai pemberian jam tangan kepada Kunto, yang merupakan mantan Kasubdit Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Sisprian membenarkan bahwa jam tangan Garmin tersebut diberikan kepada Kunto sebagai kenang-kenangan. Ketika ditanya mengenai sumber dana pembelian, Sisprian menyebut uang tersebut berasal dari dana operasional.

Menurut keterangan Sisprian, dana operasional tersebut merupakan dana operasional tidak resmi yang diterima dari pengusaha swasta. Dana tersebut disebut dikelola oleh anak buahnya, Salisa Asmoaji alias Ajos.

Sisprian mengatakan pemberian tersebut dilakukan karena dirinya merasa dekat dengan Kunto. Ia juga menyebut pemberian semacam itu bukan merupakan kebiasaan di lingkungan Bea Cukai.

Sebelum memilih jam tangan, Sisprian mengaku sempat merencanakan pemberian logam mulia seberat 100 gram kepada Kunto. Namun, rencana tersebut kemudian diganti dengan jam tangan Garmin.

Sisprian juga mengatakan dirinya tidak memberitahukan kepada Kunto mengenai asal-usul uang yang digunakan untuk membeli jam tersebut.

Dalam persidangan yang sama, Kunto hadir sebagai saksi. Ia menjelaskan bahwa jam tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik KPK setelah penyidik menyampaikan bahwa barang tersebut dikembalikan kepada negara melalui dirinya.

Selain pemberian kepada Kunto, Sisprian juga mengakui bahwa uang untuk membeli hadiah kenang-kenangan bagi Rizal, Direktur Penindakan dan Penyidikan, bukan berasal dari uang pribadinya. Dalam keterangannya, Sisprian menyebut uang tersebut berasal dari suap.

Fakta Utama

• Terdakwa yang memberikan keterangan: Sisprian Subiaksono, yang merupakan terdakwa dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi Bea Cukai.
• Barang yang diberikan: Jam tangan Garmin sebagai hadiah atau kenang-kenangan untuk Kunto, mantan Kasubdit Patroli Laut Ditjen Bea Cukai.
• Nilai jam: Dalam persidangan disebut berada pada kisaran Rp30 juta hingga Rp50 juta, dengan Sisprian membenarkan nilai sekitar Rp50 juta.
• Sumber dana menurut Sisprian: Uang pembelian disebut berasal dari dana operasional tidak resmi yang diterima dari pengusaha swasta.
• Alasan pemberian: Sisprian mengatakan dirinya merasa dekat dengan Kunto dan memberikan jam tersebut sebagai kenang-kenangan.
• Jam dikembalikan: Kunto menyatakan jam tersebut telah diserahkan kepada penyidik KPK untuk dikembalikan kepada negara.
• Perkara utama: Budiman Bayu Prasojo didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp7,6 miliar, sedangkan Sisprian bersama Rizal dan Orlando Hamonangan diadili dalam perkara terpisah terkait dugaan suap dan gratifikasi.

Catatan AKSHYA

Keterangan mengenai sumber dana pembelian jam tangan merupakan keterangan Sisprian Subiaksono dalam persidangan. Informasi tersebut perlu ditempatkan dalam konteks pemeriksaan perkara dan pembuktian di pengadilan.

Status seseorang sebagai terdakwa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh dakwaan telah terbukti. Pembuktian mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban masing-masing terdakwa tetap menjadi kewenangan pengadilan berdasarkan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.

Penyerahan jam tangan kepada penyidik KPK sebagaimana diterangkan Kunto merupakan tindakan yang dilakukan setelah barang tersebut diterima sebagai hadiah. Proses hukum terhadap perkara dugaan suap dan gratifikasi tersebut masih berlangsung.

Baca Juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi Bea Cukai kembali mengungkap keterangan mengenai penggunaan dana operasional tidak resmi untuk pemberian hadiah kepada rekan kerja. Salah satu barang yang disebut dalam persidangan, yakni jam tangan Garmin sekitar Rp50 juta, telah diserahkan kepada penyidik KPK.

Keterangan para saksi dan terdakwa selanjutnya menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan untuk menilai fakta dan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak.

Sumber: detikNews — “Terdakwa Kasus Bea Cukai Pakai Duit Suap Beli Jam Rp 50 Juta untuk Teman Dekat”, 23 September 2026.

BERITA HUKUM

Sidang Kasus Bea Cukai Memanas, Hakim Tegur Saksi Faizal Assegaf

Persidangan dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai memanas setelah terjadi perdebatan antara saksi Faizal Assegaf dan majelis hakim.

19 September 2026 | AKSHYA Institute

Jakarta — Persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan berlangsung memanas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat, 18 September 2026. Perdebatan terjadi ketika saksi Faizal Assegaf mempersoalkan status barang elektronik yang disebut diberikan oleh salah satu terdakwa.

Uraian Peristiwa

Faizal Assegaf, Advisor Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen & Partners, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Dalam keterangannya, Faizal membantah dirinya merupakan Direktur PT Sincos Multimedia Mandiri. Ia juga menjelaskan bahwa seperangkat alat podcast atau barang elektronik yang diterimanya dari Rizal, salah satu terdakwa dalam perkara tersebut, menurut versinya merupakan bantuan sosial yang diberikan menggunakan uang pribadi.

Faizal menerangkan bahwa dirinya dan sejumlah rekannya pernah bertemu dengan Rizal yang saat itu menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai pada November 2025. Setelah pertemuan tersebut, Faizal mengaku meminta bantuan peralatan elektronik untuk kegiatan rekan-rekannya.

Menurut Faizal, dirinya meminta agar bantuan tersebut berasal dari uang pribadi Rizal dan bukan dari sumber lain. Ia mengaku terkejut ketika sekitar dua bulan kemudian barang-barang tersebut dikirim kepadanya.

Setelah proses pemeriksaan saksi selesai, ketua majelis hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori mempersilakan Faizal meninggalkan ruang sidang. Namun, Faizal masih menyampaikan keberatan mengenai status barang yang diterimanya.

Faizal kemudian menyampaikan pernyataan mengenai hubungan sosial dan meminta agar status barang tersebut diperjelas. Pernyataan tersebut membuat majelis hakim mempertanyakan maksud ucapan Faizal dan meminta agar persidangan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.

Hakim kemudian menskors persidangan setelah situasi dinilai belum kondusif. Faizal masih menyampaikan sejumlah pernyataan sebelum persidangan dilanjutkan kemudian.

Dalam bagian lain persidangan, terdakwa Sisprian Subiaksono memberikan keterangan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Rizal. Sisprian membenarkan adanya pengiriman alat podcast kepada Faizal.

Sisprian menyebut barang yang dikirim antara lain kamera, mouse, dan monitor. Pengiriman dilakukan sebanyak dua kali dengan nilai sekitar Rp60 juta pada pengiriman pertama dan sekitar Rp50 juta pada pengiriman kedua. Dengan demikian, total nilai barang yang disebut dalam persidangan berada di atas Rp100 juta.

Sisprian menerangkan bahwa dirinya mendapat perintah dari Rizal untuk mencarikan alat podcast yang kemudian dikirim kepada Faizal. Menurut keterangannya, Rizal tidak menjelaskan secara rinci tujuan pengiriman barang tersebut.

Sisprian juga mengatakan bahwa barang tersebut awalnya diminta untuk dibeli menggunakan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara (DOKPPN). Namun, menurut keterangannya di persidangan, pembelian justru menggunakan dana operasional yang berasal dari pungutan ilegal yang dikumpulkan dari pengusaha importir.

Sebelumnya, tiga pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai sekitar Rp78,8 miliar dalam perkara importasi barang. Jaksa menyebut penerimaan tersebut dilakukan dalam mata uang rupiah dan asing.

Fakta Utama

• Persidangan: Perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai.
• Tempat: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
• Waktu: Jumat, 18 September 2026.
• Saksi: Faizal Assegaf, Advisor Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen & Partners.
• Barang elektronik: Sejumlah alat podcast berupa kamera, monitor, dan perlengkapan lainnya disebut dikirim kepada Faizal.
• Nilai barang: Menurut keterangan Sisprian Subiaksono, pengiriman dilakukan dua kali dengan nilai sekitar Rp60 juta dan Rp50 juta.
• Sumber dana: Sisprian menyatakan dalam persidangan bahwa barang tersebut dibeli menggunakan dana operasional yang menurut keterangannya berasal dari pungutan ilegal terhadap pengusaha importir.
• Nilai perkara: Tiga pejabat Bea Cukai didakwa menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp78,8 miliar.

Catatan AKSHYA

Perdebatan yang terjadi dalam persidangan merupakan bagian dari dinamika pemeriksaan saksi. Pernyataan masing-masing pihak perlu dilihat berdasarkan konteks persidangan dan diuji bersama alat bukti lain yang diajukan dalam perkara.

Perbedaan keterangan mengenai sumber dana pembelian barang elektronik menjadi hal yang perlu diperiksa dalam proses pembuktian. Faizal menyatakan barang tersebut merupakan pemberian pribadi, sedangkan Sisprian memberikan keterangan berbeda mengenai sumber dana pembelian barang tersebut.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang harus dinilai bersama alat bukti lainnya. Suatu pernyataan dalam persidangan tidak dengan sendirinya menjadi kesimpulan akhir mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.

Demikian pula, status seseorang dalam perkara pidana harus dibedakan antara saksi, terdakwa, dan pihak yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku selama proses peradilan berlangsung. Penentuan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat berlangsung dengan perdebatan antara saksi Faizal Assegaf dan majelis hakim.

Perdebatan tersebut berkaitan dengan status pemberian alat podcast kepada Faizal. Di sisi lain, keterangan Sisprian Subiaksono dalam persidangan memuat informasi berbeda mengenai sumber dana yang digunakan untuk membeli barang-barang tersebut.

Seluruh keterangan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian. Perkembangan perkara selanjutnya perlu mengikuti pemeriksaan alat bukti, keterangan para pihak, serta putusan pengadilan.

Sumber

Sumber utama: detikNews, “Memanas Sidang Kasus Bea Cukai Sampai Hakim Tanya 'Mau Bakar Rumah Saya?'” , diterbitkan 18 September 2026.

Artikel ini disusun ulang dengan gaya pemberitaan hukum AKSHYA Institute berdasarkan sumber berita tersebut.

Dedi Congor Bantah Jadi Stafsus BIN dan Menko Polhukam dalam Sidang Kasus Bea Cukai

Berita Hukum

Dedi Congor Bantah Jadi Stafsus BIN dan Menko Polhukam dalam Sidang Kasus Bea Cukai

Ahmad Dedi alias Dedi Congor membantah pernah menjadi staf khusus Kepala BIN maupun Menko Polhukam. Bantahan tersebut disampaikan saat dirinya menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Berita Hukum Bea Cukai Suap Gratifikasi

Ahmad Dedi alias Dedi Congor, pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, membantah pernah menjadi staf khusus Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) maupun staf khusus Menko Polhukam. Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang perkara dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

Uraian Peristiwa

Dedi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menempatkan Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan, sebagai terdakwa. Dalam persidangan, Dedi menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi PNS di Direktorat Jenderal Bea Cukai sejak 1993 dan saat ini bekerja sebagai pegawai fungsional pada Direktorat Fasilitas.

Ketika ditanya jaksa mengenai tugas dan kewenangannya, Dedi menyebut pekerjaannya berkaitan dengan analisis maupun revisi aturan. Ia juga menyatakan tidak memiliki staf, otoritas, ataupun kewenangan tertentu dalam jabatannya.

Jaksa kemudian menanyakan mengenai keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebut Dedi sebagai staf khusus Kepala BIN dan staf khusus Menko Polhukam. Dedi membantah kedua keterangan tersebut. Ia menyatakan tidak memiliki Keputusan Presiden sebagai staf khusus dan tidak pernah menerima gaji sebagai staf khusus.

Persidangan juga mendalami keberadaan foto ID card yang mencantumkan nama Dedi. Dedi mengatakan dirinya pernah menerima gambar ID tersebut dan kemudian mengirimkannya kepada beberapa teman untuk keperluan bercanda. Ia menegaskan tidak memiliki ID card resmi sebagai staf khusus BIN ataupun Menko Polhukam.

Selain persoalan ID card, jaksa dan hakim mendalami keterangan Dedi mengenai sebuah goodie bag yang pernah diantarkan kepadanya oleh Orlando atas perintah Sisprian Subiaksono. Dedi mengaku tidak mengetahui secara pasti isi bingkisan tersebut. Ia juga mengatakan pernah diminta membantu menyampaikan sesuatu dari unit intelijen kepada sebuah organisasi masyarakat yang dikenalnya, tetapi tidak menyebutkan nama organisasi tersebut secara terbuka dalam persidangan.

Dedi juga membantah pernah meminta dana operasional kepada Budiman Bayu Prasojo. Ia menyatakan tidak mengenal Bayu dan tidak memiliki posisi yang membuatnya berwenang meminta dana operasional kepada yang bersangkutan.

Dalam persidangan yang sama, Orlando membenarkan bahwa dirinya pernah mengantarkan goodie bag kepada Dedi berdasarkan perintah Sisprian. Orlando menyatakan dirinya hanya menjalankan perintah untuk mengantarkan bingkisan tersebut.

Perkara tersebut berkaitan dengan dakwaan terhadap tiga pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan. Ketiganya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai yang disebut jaksa mencapai Rp78,8 miliar dalam bentuk mata uang rupiah dan asing.

Fakta Utama

• Saksi: Ahmad Dedi alias Dedi Congor, pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
• Persidangan: Digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 18 September 2026.
• Bantahan: Dedi membantah pernah menjadi staf khusus Kepala BIN maupun Menko Polhukam.
• Foto ID: Dedi mengaku pernah menerima dan mengirim foto ID kepada sejumlah teman untuk keperluan bercanda.
• Goodie bag: Dedi mengaku tidak mengetahui secara pasti isi bingkisan yang diantarkan Orlando kepadanya.
• Dana operasional: Dedi membantah pernah meminta dana operasional kepada Budiman Bayu Prasojo.
• Dakwaan: Tiga pejabat Bea Cukai didakwa menerima suap dan gratifikasi yang menurut jaksa berjumlah Rp78,8 miliar.

Catatan AKSHYA

Keterangan saksi dalam persidangan merupakan bagian dari proses pembuktian yang harus dinilai bersama dengan alat bukti lainnya. Bantahan atau penjelasan seorang saksi tidak dengan sendirinya menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara. Penilaian terhadap fakta hukum berada dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam perkara ini, persoalan mengenai status Dedi sebagai staf khusus, keberadaan foto ID, serta penyerahan goodie bag menjadi bagian dari hal yang didalami dalam persidangan. Keterangan masing-masing pihak perlu dilihat berdasarkan konteks, alat bukti, dan keterangan saksi lainnya yang muncul selama proses persidangan.

Adapun dugaan suap dan gratifikasi terhadap pejabat Bea Cukai merupakan materi perkara yang masih diperiksa melalui mekanisme peradilan. Nilai Rp78,8 miliar yang disebut dalam pemberitaan merupakan jumlah yang didakwakan jaksa, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan akhir mengenai kesalahan para terdakwa.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, keterangan dalam persidangan perlu dipahami sebagai bagian dari proses pembuktian dan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Kesaksian Dedi Congor dalam persidangan menjadi bagian dari pendalaman perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dedi membantah pernah menjabat sebagai staf khusus BIN maupun Menko Polhukam dan memberikan penjelasan mengenai foto ID serta goodie bag yang turut didalami dalam persidangan.

Proses persidangan masih berjalan dan berbagai keterangan yang muncul perlu diuji melalui pembuktian di pengadilan. Perkembangan selanjutnya perlu mengikuti keterangan resmi serta putusan pengadilan yang berlaku.

Sumber: detikNews, “Dedi Congor Bantah Jadi Stafsus BIN-Menko Polhukam, Kirim ID buat Lucu-lucuan” , diterbitkan 18 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.