AKSHYA INSTITUTE • BERITA HUKUM

Terdakwa Bea Cukai Akui Beli Jam Rp50 Juta untuk Teman Dekat Pakai Dana Operasional

Sisprian Subiaksono mengaku memberikan jam tangan Garmin sekitar Rp50 juta kepada mantan rekan kerjanya. Di persidangan, ia menyebut dana pembelian berasal dari uang operasional tidak resmi.

Rabu, 23 September 2026 • Berita Hukum

Jakarta — Terdakwa perkara dugaan suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mengaku pernah memberikan jam tangan Garmin kepada mantan rekan kerjanya, Kunto. Jam tersebut disebut bernilai sekitar Rp50 juta dan diberikan sebagai kenang-kenangan.

Uraian Peristiwa

Pengakuan tersebut disampaikan Sisprian ketika memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan gratifikasi dengan terdakwa Budiman Bayu Prasojo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu, 23 September 2026.

Dalam persidangan, jaksa menanyakan mengenai pemberian jam tangan kepada Kunto, yang merupakan mantan Kasubdit Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Sisprian membenarkan bahwa jam tangan Garmin tersebut diberikan kepada Kunto sebagai kenang-kenangan. Ketika ditanya mengenai sumber dana pembelian, Sisprian menyebut uang tersebut berasal dari dana operasional.

Menurut keterangan Sisprian, dana operasional tersebut merupakan dana operasional tidak resmi yang diterima dari pengusaha swasta. Dana tersebut disebut dikelola oleh anak buahnya, Salisa Asmoaji alias Ajos.

Sisprian mengatakan pemberian tersebut dilakukan karena dirinya merasa dekat dengan Kunto. Ia juga menyebut pemberian semacam itu bukan merupakan kebiasaan di lingkungan Bea Cukai.

Sebelum memilih jam tangan, Sisprian mengaku sempat merencanakan pemberian logam mulia seberat 100 gram kepada Kunto. Namun, rencana tersebut kemudian diganti dengan jam tangan Garmin.

Sisprian juga mengatakan dirinya tidak memberitahukan kepada Kunto mengenai asal-usul uang yang digunakan untuk membeli jam tersebut.

Dalam persidangan yang sama, Kunto hadir sebagai saksi. Ia menjelaskan bahwa jam tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik KPK setelah penyidik menyampaikan bahwa barang tersebut dikembalikan kepada negara melalui dirinya.

Selain pemberian kepada Kunto, Sisprian juga mengakui bahwa uang untuk membeli hadiah kenang-kenangan bagi Rizal, Direktur Penindakan dan Penyidikan, bukan berasal dari uang pribadinya. Dalam keterangannya, Sisprian menyebut uang tersebut berasal dari suap.

Fakta Utama

• Terdakwa yang memberikan keterangan: Sisprian Subiaksono, yang merupakan terdakwa dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi Bea Cukai.
• Barang yang diberikan: Jam tangan Garmin sebagai hadiah atau kenang-kenangan untuk Kunto, mantan Kasubdit Patroli Laut Ditjen Bea Cukai.
• Nilai jam: Dalam persidangan disebut berada pada kisaran Rp30 juta hingga Rp50 juta, dengan Sisprian membenarkan nilai sekitar Rp50 juta.
• Sumber dana menurut Sisprian: Uang pembelian disebut berasal dari dana operasional tidak resmi yang diterima dari pengusaha swasta.
• Alasan pemberian: Sisprian mengatakan dirinya merasa dekat dengan Kunto dan memberikan jam tersebut sebagai kenang-kenangan.
• Jam dikembalikan: Kunto menyatakan jam tersebut telah diserahkan kepada penyidik KPK untuk dikembalikan kepada negara.
• Perkara utama: Budiman Bayu Prasojo didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp7,6 miliar, sedangkan Sisprian bersama Rizal dan Orlando Hamonangan diadili dalam perkara terpisah terkait dugaan suap dan gratifikasi.

Catatan AKSHYA

Keterangan mengenai sumber dana pembelian jam tangan merupakan keterangan Sisprian Subiaksono dalam persidangan. Informasi tersebut perlu ditempatkan dalam konteks pemeriksaan perkara dan pembuktian di pengadilan.

Status seseorang sebagai terdakwa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh dakwaan telah terbukti. Pembuktian mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban masing-masing terdakwa tetap menjadi kewenangan pengadilan berdasarkan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.

Penyerahan jam tangan kepada penyidik KPK sebagaimana diterangkan Kunto merupakan tindakan yang dilakukan setelah barang tersebut diterima sebagai hadiah. Proses hukum terhadap perkara dugaan suap dan gratifikasi tersebut masih berlangsung.

Baca Juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi Bea Cukai kembali mengungkap keterangan mengenai penggunaan dana operasional tidak resmi untuk pemberian hadiah kepada rekan kerja. Salah satu barang yang disebut dalam persidangan, yakni jam tangan Garmin sekitar Rp50 juta, telah diserahkan kepada penyidik KPK.

Keterangan para saksi dan terdakwa selanjutnya menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan untuk menilai fakta dan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak.

Sumber: detikNews — “Terdakwa Kasus Bea Cukai Pakai Duit Suap Beli Jam Rp 50 Juta untuk Teman Dekat”, 23 September 2026.

Dedi Congor Bantah Jadi Stafsus BIN dan Menko Polhukam dalam Sidang Kasus Bea Cukai

Berita Hukum

Dedi Congor Bantah Jadi Stafsus BIN dan Menko Polhukam dalam Sidang Kasus Bea Cukai

Ahmad Dedi alias Dedi Congor membantah pernah menjadi staf khusus Kepala BIN maupun Menko Polhukam. Bantahan tersebut disampaikan saat dirinya menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Berita Hukum Bea Cukai Suap Gratifikasi

Ahmad Dedi alias Dedi Congor, pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, membantah pernah menjadi staf khusus Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) maupun staf khusus Menko Polhukam. Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang perkara dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

Uraian Peristiwa

Dedi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menempatkan Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan, sebagai terdakwa. Dalam persidangan, Dedi menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi PNS di Direktorat Jenderal Bea Cukai sejak 1993 dan saat ini bekerja sebagai pegawai fungsional pada Direktorat Fasilitas.

Ketika ditanya jaksa mengenai tugas dan kewenangannya, Dedi menyebut pekerjaannya berkaitan dengan analisis maupun revisi aturan. Ia juga menyatakan tidak memiliki staf, otoritas, ataupun kewenangan tertentu dalam jabatannya.

Jaksa kemudian menanyakan mengenai keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebut Dedi sebagai staf khusus Kepala BIN dan staf khusus Menko Polhukam. Dedi membantah kedua keterangan tersebut. Ia menyatakan tidak memiliki Keputusan Presiden sebagai staf khusus dan tidak pernah menerima gaji sebagai staf khusus.

Persidangan juga mendalami keberadaan foto ID card yang mencantumkan nama Dedi. Dedi mengatakan dirinya pernah menerima gambar ID tersebut dan kemudian mengirimkannya kepada beberapa teman untuk keperluan bercanda. Ia menegaskan tidak memiliki ID card resmi sebagai staf khusus BIN ataupun Menko Polhukam.

Selain persoalan ID card, jaksa dan hakim mendalami keterangan Dedi mengenai sebuah goodie bag yang pernah diantarkan kepadanya oleh Orlando atas perintah Sisprian Subiaksono. Dedi mengaku tidak mengetahui secara pasti isi bingkisan tersebut. Ia juga mengatakan pernah diminta membantu menyampaikan sesuatu dari unit intelijen kepada sebuah organisasi masyarakat yang dikenalnya, tetapi tidak menyebutkan nama organisasi tersebut secara terbuka dalam persidangan.

Dedi juga membantah pernah meminta dana operasional kepada Budiman Bayu Prasojo. Ia menyatakan tidak mengenal Bayu dan tidak memiliki posisi yang membuatnya berwenang meminta dana operasional kepada yang bersangkutan.

Dalam persidangan yang sama, Orlando membenarkan bahwa dirinya pernah mengantarkan goodie bag kepada Dedi berdasarkan perintah Sisprian. Orlando menyatakan dirinya hanya menjalankan perintah untuk mengantarkan bingkisan tersebut.

Perkara tersebut berkaitan dengan dakwaan terhadap tiga pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan. Ketiganya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai yang disebut jaksa mencapai Rp78,8 miliar dalam bentuk mata uang rupiah dan asing.

Fakta Utama

• Saksi: Ahmad Dedi alias Dedi Congor, pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
• Persidangan: Digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 18 September 2026.
• Bantahan: Dedi membantah pernah menjadi staf khusus Kepala BIN maupun Menko Polhukam.
• Foto ID: Dedi mengaku pernah menerima dan mengirim foto ID kepada sejumlah teman untuk keperluan bercanda.
• Goodie bag: Dedi mengaku tidak mengetahui secara pasti isi bingkisan yang diantarkan Orlando kepadanya.
• Dana operasional: Dedi membantah pernah meminta dana operasional kepada Budiman Bayu Prasojo.
• Dakwaan: Tiga pejabat Bea Cukai didakwa menerima suap dan gratifikasi yang menurut jaksa berjumlah Rp78,8 miliar.

Catatan AKSHYA

Keterangan saksi dalam persidangan merupakan bagian dari proses pembuktian yang harus dinilai bersama dengan alat bukti lainnya. Bantahan atau penjelasan seorang saksi tidak dengan sendirinya menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara. Penilaian terhadap fakta hukum berada dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam perkara ini, persoalan mengenai status Dedi sebagai staf khusus, keberadaan foto ID, serta penyerahan goodie bag menjadi bagian dari hal yang didalami dalam persidangan. Keterangan masing-masing pihak perlu dilihat berdasarkan konteks, alat bukti, dan keterangan saksi lainnya yang muncul selama proses persidangan.

Adapun dugaan suap dan gratifikasi terhadap pejabat Bea Cukai merupakan materi perkara yang masih diperiksa melalui mekanisme peradilan. Nilai Rp78,8 miliar yang disebut dalam pemberitaan merupakan jumlah yang didakwakan jaksa, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan akhir mengenai kesalahan para terdakwa.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, keterangan dalam persidangan perlu dipahami sebagai bagian dari proses pembuktian dan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Kesaksian Dedi Congor dalam persidangan menjadi bagian dari pendalaman perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dedi membantah pernah menjabat sebagai staf khusus BIN maupun Menko Polhukam dan memberikan penjelasan mengenai foto ID serta goodie bag yang turut didalami dalam persidangan.

Proses persidangan masih berjalan dan berbagai keterangan yang muncul perlu diuji melalui pembuktian di pengadilan. Perkembangan selanjutnya perlu mengikuti keterangan resmi serta putusan pengadilan yang berlaku.

Sumber: detikNews, “Dedi Congor Bantah Jadi Stafsus BIN-Menko Polhukam, Kirim ID buat Lucu-lucuan” , diterbitkan 18 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Jaksa Ungkap Adik Eks Ketua Ombudsman Jadi Perantara dalam Dakwaan Suap Rp4,8 Miliar

Berita Hukum

Jaksa Ungkap Adik Eks Ketua Ombudsman Jadi Perantara dalam Dakwaan Suap Rp4,8 Miliar

Jaksa menyebut Edi Sugandi, adik mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto, berperan sebagai perantara sebagian penerimaan dalam dakwaan suap Rp4,8 miliar.

Berita Hukum Ombudsman Suap Tipikor

Jaksa Penuntut Umum mengungkap dugaan peran Edi Sugandi, adik mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto, dalam perkara dugaan suap senilai Rp4,8 miliar yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juni 2026.

Uraian Peristiwa

Dalam pembacaan surat dakwaan, jaksa menyebut Edi Sugandi menjadi pihak yang diduga membantu proses penerimaan sebagian uang untuk terdakwa Hery Susanto. Peran tersebut diuraikan jaksa ketika menjelaskan aliran penerimaan yang disebut terkait dengan perkara dugaan suap terhadap mantan Ketua Ombudsman tersebut.

Menurut dakwaan yang diberitakan, Edi disebut membantu Hery menerima uang dari Direktur PT Tosida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, sebesar Rp675 juta melalui Lukman Malanuang. Selain itu, jaksa juga menyebut adanya penerimaan Rp1,2 miliar dari Agung Winarno yang disebut melalui Edi Sugandi.

Jaksa menyatakan bahwa dugaan suap tersebut berkaitan dengan permintaan agar Hery menyatakan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan atas nama PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh KLHK sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, perkara ini juga disebut berkaitan dengan permintaan agar penolakan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya dinyatakan sebagai perbuatan maladministrasi.

Fakta Utama

• Perkara: Dugaan suap terhadap mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto dengan nilai total yang didakwakan sebesar Rp4,8 miliar.
• Persidangan: Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juni 2026.
• Pihak yang disebut: Edi Sugandi, adik Hery Susanto, disebut jaksa sebagai perantara sebagian penerimaan.
• Rincian melalui Edi: Jaksa menyebut penerimaan Rp675 juta melalui Lukman Malanuang dan Edi Sugandi, serta Rp1,2 miliar dari Agung Winarno melalui Edi Sugandi.
• Objek perkara: Perkara berkaitan dengan isu maladministrasi terkait PNBP penggunaan kawasan hutan dan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan.
• Rincian dakwaan lain: Jaksa juga menguraikan penerimaan lain berupa uang dan rumah yang disebut masuk dalam total Rp4,8 miliar.
• Status hukum: Informasi ini masih berada dalam tahap persidangan berdasarkan surat dakwaan, sehingga proses pembuktian masih berjalan.

Catatan AKSHYA

Dakwaan merupakan dokumen awal penuntutan yang memuat uraian perbuatan yang didakwakan oleh jaksa kepada terdakwa. Pada tahap ini, pengadilan belum menilai secara final apakah dakwaan tersebut terbukti atau tidak. Pembuktian akan berlangsung melalui pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa di persidangan.

Dalam perkara korupsi atau suap, uraian mengenai aliran uang menjadi bagian penting karena berkaitan dengan pembuktian unsur pemberian, penerimaan, tujuan pemberian, serta hubungan antara pemberian dengan kewenangan atau jabatan pihak yang didakwa.

Isu maladministrasi juga penting dipahami karena Ombudsman memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan atau pengaruh jabatan dalam proses penilaian maladministrasi perlu diuji secara hati-hati melalui mekanisme peradilan.

AKSHYA Institute menekankan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah. Status bersalah atau tidak bersalah hanya dapat ditentukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

• Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Uang dan Rumah Rp4,8 Miliar
• Saksi Cabut Keterangan BAP dalam Perkara Korupsi LPEI
• Sidang Uji Materi UU Perjanjian Internasional Ditunda

Penutup

Perkara dugaan suap yang menyeret mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto masih berada dalam proses pembuktian di pengadilan. Keterangan jaksa dalam dakwaan menjadi dasar awal penuntutan yang selanjutnya akan diuji dalam persidangan.

Publik perlu menunggu proses hukum berjalan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Setiap perkembangan perkara sebaiknya dilihat berdasarkan fakta persidangan serta putusan pengadilan yang sah.

Sumber: detikNews, “Jaksa Ungkap Adik Jadi Perantara di Kasus Suap Rp 4,8 M Eks Ketua Ombudsman”, diterbitkan Kamis, 25 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp4,8 Miliar

Berita Hukum

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp4,8 Miliar

Mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, didakwa menerima suap berupa uang dan rumah dengan total sekitar Rp4,85 miliar dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan nikel.

Berita Hukum Ombudsman Pengadilan Tipikor Suap

Mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait dugaan penerimaan suap berupa uang dan rumah senilai total sekitar Rp4,85 miliar. Jaksa menyebut pemberian tersebut berkaitan dengan dugaan upaya memengaruhi hasil pemeriksaan Ombudsman dalam perkara yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran perusahaan nikel.

Uraian Peristiwa

Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap Hery Susanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juni 2026. Dalam dakwaan tersebut, Hery disebut menerima pemberian berupa uang dan rumah dalam kurun waktu perkara yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan nikel.

Menurut uraian jaksa, pemberian itu diduga dimaksudkan agar Hery, dalam kapasitasnya sebagai anggota Ombudsman RI, menyatakan adanya maladministrasi dalam perhitungan kewajiban pembayaran yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap perusahaan tertentu.

Selain menyangkut perhitungan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan, dakwaan juga menyinggung permohonan peningkatan izin usaha pertambangan dari tahap eksplorasi menjadi operasi produksi. Jaksa menyebut hal tersebut berkaitan dengan sejumlah perusahaan yang masuk dalam perkara.

Dalam dakwaan, jaksa menguraikan beberapa sumber pemberian yang diduga diterima Hery. Nilainya terdiri atas uang tunai dan satu unit rumah di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur. Jika digabungkan, total nilai pemberian yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp4.850.000.000.

Fakta Utama

• Terdakwa: Hery Susanto, mantan Ketua Ombudsman RI.
• Tempat sidang: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
• Perkara: Dakwaan penerimaan suap berupa uang dan rumah.
• Nilai yang disebut jaksa: Sekitar Rp4,85 miliar.
• Objek pemberian: Uang tunai dan satu unit rumah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.
• Isu yang berkaitan: Dugaan pengaruh terhadap laporan hasil Ombudsman mengenai maladministrasi.
• Konteks perkara: Berkaitan dengan kewajiban pembayaran dan izin usaha pertambangan perusahaan nikel.

Catatan AKSHYA

Dakwaan merupakan tahap awal dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pada tahap ini, jaksa menyampaikan uraian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk waktu, tempat, cara, dan pasal yang menjadi dasar penuntutan. Karena itu, dakwaan belum sama dengan putusan bersalah.

Dalam perkara dugaan suap, hal penting yang biasanya diperiksa adalah ada atau tidaknya pemberian, hubungan pemberian dengan jabatan, serta apakah pemberian tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi tindakan pejabat dalam menjalankan kewenangannya. Pembuktian unsur-unsur tersebut akan dinilai melalui proses persidangan.

Perkara ini juga menunjukkan pentingnya integritas lembaga pengawas pelayanan publik. Ombudsman memiliki peran strategis dalam menilai dugaan maladministrasi. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemeriksaan harus diuji secara transparan, profesional, dan sesuai hukum acara.

Hery Susanto tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Publik perlu mengikuti perkembangan persidangan secara proporsional, tanpa menyimpulkan kesalahan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir.

Baca juga

• Saksi Cabut Keterangan BAP dalam Perkara Korupsi LPEI
• Sidang Uji Materi UU Perjanjian Internasional Ditunda
• Kapolri Persilakan Kejaksaan Jelaskan Alasan Roy Suryo dan Tifa Tidak Ditahan

Penutup

Persidangan terhadap Hery Susanto masih berada pada tahap pembacaan dakwaan. Proses berikutnya akan menentukan bagaimana jaksa membuktikan dakwaan dan bagaimana terdakwa menggunakan hak pembelaannya di hadapan majelis hakim.

Penegakan hukum dalam perkara ini perlu berjalan terbuka, objektif, dan menghormati hak semua pihak. Transparansi proses persidangan menjadi penting agar publik memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan perkara.

Sumber: detikNews, "Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Duit dan Rumah Rp 4,8 M", diterbitkan 25 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.