KPK Siapkan Supervisi Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Sesuai SOP

Berita Hukum

KPK Siapkan Supervisi Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Sesuai SOP

Komisi Pemberantasan Korupsi menyiapkan tindak lanjut atas permintaan supervisi terhadap penanganan perkara yang diberitakan berkaitan dengan Febrie Adriansyah. Mekanisme tersebut akan dibahas setelah permintaan tertulis diterima dan diproses sesuai ketentuan internal KPK.

Berita Hukum KPK Supervisi KPK Febrie Adriansyah

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto menyatakan bahwa KPK menyiapkan mekanisme supervisi terhadap penanganan perkara yang dalam pemberitaan dikaitkan dengan Febrie Adriansyah. Permintaan yang telah disampaikan secara lisan akan ditindaklanjuti melalui permohonan tertulis dan dibahas berdasarkan ketentuan serta prosedur operasional yang berlaku di KPK.

Uraian Peristiwa

Pernyataan mengenai rencana supervisi tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto setelah menghadiri peluncuran buku Anotasi KUHAP di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Juli 2026. Menurut Setyo, kewenangan koordinasi dan supervisi telah memiliki dasar dalam peraturan yang mengatur tugas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setyo menjelaskan bahwa permintaan supervisi sejauh ini telah disampaikan secara lisan. KPK selanjutnya menunggu penyampaian permintaan secara tertulis agar dapat dibahas berdasarkan mekanisme internal dan standar operasional yang berlaku. Keputusan mengenai tahapan lanjutan akan ditentukan oleh pimpinan KPK setelah proses tersebut dilakukan.

KPK juga menyampaikan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan pengambilalihan penanganan perkara belum dilakukan. Penanganan perkara saat ini masih berlangsung di Kejaksaan Agung dan dinilai berada pada tahap awal, termasuk dalam proses pendalaman barang bukti, pemeriksaan dokumen, serta koordinasi antarlembaga.

Dalam perkembangan yang diberitakan, Komisi III DPR menyatakan akan memberikan perhatian terhadap proses hukum yang berkaitan dengan sejumlah perkara yang menjadi sorotan publik, termasuk perkara batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. Pengawasan tersebut diarahkan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai koridor hukum serta tidak menimbulkan gesekan antarinstitusi penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan berkaitan dengan tindakan individu atau oknum dan tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan antarinstitusi. Seluruh lembaga penegak hukum diharapkan tetap bekerja secara profesional dengan menghormati kewenangan masing-masing.

Fakta Utama

• Lembaga yang menyiapkan supervisi: Komisi Pemberantasan Korupsi.
• Perkara: Penanganan perkara yang dalam pemberitaan dikaitkan dengan Febrie Adriansyah.
• Permintaan supervisi: Telah disampaikan secara lisan dan akan ditindaklanjuti melalui permintaan tertulis.
• Mekanisme tindak lanjut: Permintaan akan dibahas berdasarkan ketentuan dan standar operasional yang berlaku di KPK.
• Status penanganan: Perkara masih ditangani oleh Kejaksaan Agung dan berada dalam tahap awal.
• Pengambilalihan perkara: KPK menyatakan pembahasan mengenai langkah tersebut masih terlalu dini.
• Proses yang masih berlangsung: Pendalaman barang bukti, pemeriksaan dokumen, serta koordinasi antarlembaga.
• Perhatian DPR: Komisi III DPR menyatakan akan mengawal proses hukum agar berjalan sesuai kewenangan dan tidak menimbulkan gesekan antarinstitusi.

Catatan AKSHYA

Supervisi merupakan salah satu tugas yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK memiliki fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam kerangka hukum tersebut, supervisi dapat mencakup kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap penanganan perkara oleh lembaga penegak hukum. Tujuannya antara lain mendukung percepatan penyelesaian perkara serta membangun koordinasi dan sinergi antarlembaga.

Pelaksanaan supervisi tidak serta-merta berarti bahwa penanganan suatu perkara langsung diambil alih oleh KPK. Supervisi dan pengambilalihan perkara merupakan tindakan yang memiliki proses serta mekanisme hukum masing-masing. Oleh karena itu, permintaan tertulis, pembahasan internal, pendalaman perkara, dan keputusan pimpinan menjadi tahapan yang penting sebelum menentukan langkah berikutnya.

Karena proses hukum masih berlangsung dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Penilaian mengenai pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada alat bukti dan proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga

• Polres Bogor Tangkap Tukang Fotokopi dalam Kasus Dugaan Pencabulan Anak di Ciampea
• Polda Metro Ungkap 3.800 Kasus Narkoba, Sita Barang Bukti Senilai Rp1,7 Triliun
• Kejati DKI Tetapkan Dua Tersangka Baru Dugaan Proyek Fiktif Rp16 Miliar di Kementerian PU

Penutup

Rencana supervisi KPK masih berada dalam tahapan tindak lanjut dan menunggu proses administratif serta pembahasan sesuai mekanisme internal. Sementara itu, penanganan perkara tetap berlangsung di Kejaksaan Agung dengan pendalaman terhadap bukti, dokumen, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan perkara.

Publik perlu menunggu perkembangan dan keterangan resmi dari lembaga yang berwenang. Koordinasi yang profesional, transparan, dan sesuai batas kewenangan masing-masing institusi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas serta kepercayaan terhadap proses penegakan hukum.

Sumber: DetikNews, “KPK Siapkan Supervisi Kasus Febrie Adriansyah, Ditangani Sesuai SOP” , diterbitkan 14 Juli 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.