Batas Ekspresi yang Dilindungi dan Dipidana dalam KUHP Dipersoalkan di MK

Berita Hukum

Batas Ekspresi yang Dilindungi dan Dipidana dalam KUHP Dipersoalkan di MK

Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan uji materiil Pasal 246 KUHP yang mempersoalkan batas antara kebebasan menyampaikan pendapat dan perbuatan yang dapat dipidana.

Berita Hukum Mahkamah Konstitusi Pasal 246 KUHP Kebebasan Berpendapat 18 Juni 2026

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 246, yang dipersoalkan karena dinilai belum memberikan batas yang jelas antara ekspresi yang dilindungi konstitusi dan ekspresi yang dapat dikenai pidana.

Uraian Peristiwa

Permohonan uji materiil tersebut diajukan oleh Matluk sebagai Pemohon I dan Chambali Safaludin sebagai Pemohon II. Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 202/PUU-XXIV/2026 berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 18 Juni 2026, dan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 246 KUHP yang mengatur pidana terhadap perbuatan menghasut di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, terutama terkait kepastian hukum, kebebasan menyampaikan pendapat, dan perlindungan diri sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dalam dalil permohonannya, para Pemohon menilai norma tersebut dapat menimbulkan efek pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Kekhawatiran itu muncul karena pernyataan kritis dari warga negara, mahasiswa, aktivis, jurnalis, akademisi, maupun tokoh masyarakat berpotensi ditafsirkan secara luas sebagai tindakan menghasut.

Para Pemohon juga mempersoalkan ketidakjelasan batas antara ekspresi yang masih berada dalam ruang perlindungan konstitusi dan ekspresi yang dapat dipidana. Karena itu, mereka meminta Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 246 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila rumusannya tetap dianggap kabur, tidak terukur, dan tidak memberi batas yang tegas.

Dalam persidangan, majelis hakim konstitusi memberikan sejumlah nasihat perbaikan permohonan. Para Pemohon diminta mempelajari tata beracara di Mahkamah Konstitusi, memperjelas kedudukan hukum, menguraikan kerugian konstitusional secara lebih konkret, serta merapikan alasan permohonan dan petitum.

Fakta Utama

• Perkara: Uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
• Norma yang diuji: Pasal 246 KUHP mengenai perbuatan menghasut di muka umum.
• Pemohon: Permohonan diajukan oleh Matluk dan Chambali Safaludin.
• Nomor perkara: Perkara teregistrasi dengan Nomor 202/PUU-XXIV/2026.
• Isu utama: Batas antara ekspresi yang dilindungi konstitusi dan ekspresi yang dapat dipidana dinilai belum jelas.
• Hak konstitusional yang dikaitkan: Para Pemohon mengaitkan permohonan dengan jaminan kepastian hukum, kebebasan berpendapat, dan perlindungan diri dalam UUD NRI Tahun 1945.
• Agenda sidang: Sidang yang digelar merupakan pemeriksaan pendahuluan.
• Perbaikan permohonan: Para Pemohon diberi waktu 14 hari untuk menyempurnakan permohonan, dengan batas penyerahan pada 1 Juli 2026 pukul 12.00 WIB.

Catatan AKSHYA

Perkara ini penting karena menyangkut relasi antara hukum pidana dan kebebasan berekspresi. Dalam negara hukum demokratis, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional, tetapi pelaksanaannya tetap dapat dibatasi oleh hukum sepanjang pembatasan tersebut jelas, terukur, proporsional, dan tidak membuka ruang penafsiran yang sewenang-wenang.

Persoalan utama dalam permohonan ini terletak pada kejelasan rumusan norma. Apabila suatu norma pidana menggunakan frasa yang dapat ditafsirkan terlalu luas, maka terdapat risiko bahwa kritik, protes, atau pernyataan publik yang sah dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Dalam hukum pidana, kejelasan rumusan delik penting agar warga negara dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang.

Istilah efek pengekangan atau chilling effect merujuk pada kondisi ketika seseorang enggan menggunakan haknya untuk berbicara, mengkritik, atau menyampaikan pendapat karena takut terkena konsekuensi hukum. Dalam konteks pengujian undang-undang, isu seperti ini biasanya berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional dan kepastian hukum.

Namun demikian, sidang pemeriksaan pendahuluan belum masuk pada penilaian akhir mengenai konstitusionalitas Pasal 246 KUHP. Pada tahap ini, Mahkamah masih memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki sistematika, argumentasi, kedudukan hukum, dan petitum agar permohonan dapat diperiksa lebih lanjut secara memadai.

Penutup

Permohonan uji materiil Pasal 246 KUHP ini menjadi salah satu perkara yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan batas hukum pidana terhadap ekspresi publik. Publik masih perlu menunggu perbaikan permohonan dan agenda sidang berikutnya untuk mengetahui bagaimana argumentasi para Pemohon akan dikembangkan.

Perkara ini juga menunjukkan pentingnya rumusan norma pidana yang jelas agar penegakan hukum tetap berjalan sejalan dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, dan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

Sumber: Mahkamah Konstitusi RI, “Batasan Ekspresi yang Dilindungi dan Dipidana dalam KUHP Dipertanyakan”, diterbitkan 18 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Tiyo Ardianto Diadukan ke Bareskrim Terkait Dugaan Penghinaan Presiden Prabowo

Berita Hukum

Tiyo Ardianto Diadukan ke Bareskrim Terkait Dugaan Penghinaan Presiden Prabowo

Mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, diadukan ke Bareskrim Polri oleh Garda Prabowo terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Berita Hukum Tiyo Ardianto Bareskrim Polri Prabowo Subianto 18 Juni 2026

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, diadukan ke Bareskrim Polri oleh Gerakan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo atau Garda Prabowo terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pengaduan masyarakat tersebut disampaikan di Jakarta Selatan pada Kamis, 18 Juni 2026.

Uraian Peristiwa

Pengaduan terhadap Tiyo Ardianto dilakukan oleh Garda Prabowo melalui mekanisme pengaduan masyarakat atau dumas ke Bareskrim Polri. Ketua LBH Garda Prabowo, Daeng Lukman, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati kebebasan berpendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Namun, menurut pihak Garda Prabowo, pernyataan yang dikaitkan dengan Tiyo dinilai telah melampaui batas kritik dan dianggap mengarah pada penghinaan serta serangan personal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Garda Prabowo memilih membawa persoalan tersebut ke kepolisian melalui jalur pengaduan masyarakat.

Dalam keterangannya, pihak Garda Prabowo menyebut tidak langsung membuat laporan polisi karena dugaan penghinaan tertentu mensyaratkan pelaporan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan masyarakat tersebut disebut sebagai langkah untuk menampung aspirasi pihak-pihak yang menilai ucapan terhadap presiden tidak semestinya disampaikan dengan cara yang merendahkan.

Selain Daeng Lukman, beberapa advokat turut mendampingi Garda Prabowo dalam pengaduan tersebut. Mereka menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap dapat dilakukan, tetapi sebaiknya disampaikan secara patut, santun, dan tidak menyerang martabat pribadi. Dalam pemberitaan yang sama, Tiyo juga disebut telah dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Selatan oleh pihak lain. Hingga berita sumber dimuat, detikcom menyatakan telah menghubungi pihak terkait untuk meminta tanggapan, tetapi belum memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Fakta Utama

• Pihak yang diadukan: Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada.
• Pihak pengadu: Gerakan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo atau Garda Prabowo.
• Lembaga tujuan: Bareskrim Polri melalui mekanisme pengaduan masyarakat.
• Isu utama: Dugaan penghinaan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
• Lokasi pengaduan: Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
• Waktu peristiwa: Kamis, 18 Juni 2026.
• Status perkara: Masih berupa pengaduan masyarakat dan belum dinyatakan sebagai putusan hukum yang final.

Catatan AKSHYA

Peristiwa ini menunjukkan titik temu antara kebebasan berpendapat dan batasan hukum dalam menyampaikan kritik kepada pejabat publik. Dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari partisipasi warga negara. Namun, kritik juga perlu disampaikan dengan memperhatikan norma hukum, etika komunikasi publik, serta penghormatan terhadap martabat seseorang.

Dari sudut pandang hukum, istilah pengaduan masyarakat atau dumas berbeda dengan putusan pengadilan. Dumas merupakan penyampaian informasi atau keberatan kepada aparat penegak hukum agar dilakukan penelaahan lebih lanjut. Karena itu, keberadaan pengaduan belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penghinaan, aparat penegak hukum perlu menilai secara hati-hati konteks ucapan, objek pernyataan, kedudukan pihak yang merasa dirugikan, serta ketentuan hukum yang relevan. Penilaian tersebut penting agar penegakan hukum tidak mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga tetap menjaga batasan hukum terhadap ujaran yang bersifat menghina atau merendahkan.

Karena perkara ini menyangkut dugaan pelanggaran hukum, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Tiyo Ardianto tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Publik juga perlu menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum dan tanggapan dari pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.

Penutup

Pengaduan terhadap Tiyo Ardianto ke Bareskrim Polri menjadi perhatian publik karena berada pada ruang sensitif antara kritik politik, kebebasan berekspresi, dan dugaan penghinaan terhadap kepala negara. Perkembangan perkara ini masih perlu dilihat dari proses hukum berikutnya, termasuk apakah pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

AKSHYA Institute menilai bahwa penegakan hukum dalam perkara semacam ini perlu dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan. Di sisi lain, ruang kritik publik tetap harus dijaga sebagai bagian dari demokrasi, sepanjang disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum.

Sumber: detikNews, “Tiyo Eks Ketua BEM UGM Diadukan ke Bareskrim soal Dugaan Hina Prabowo”, diterbitkan 18 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.