Sidang Uji Materi UU Perjanjian Internasional Ditunda, MK Jadwalkan Pemeriksaan Ahli Pemohon

Berita Hukum

Sidang Uji Materi UU Perjanjian Internasional Ditunda, MK Jadwalkan Pemeriksaan Ahli Pemohon

Mahkamah Konstitusi menunda sidang uji materi Undang-Undang Perjanjian Internasional yang menyoroti ketiadaan batas waktu pengajuan persetujuan DPR.

Berita Hukum Mahkamah Konstitusi Perjanjian Internasional Persetujuan DPR

Mahkamah Konstitusi menunda sidang uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dalam perkara Nomor 143/PUU-XXIV/2026. Sidang yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Selasa, 23 Juni 2026, berkaitan dengan permohonan yang menyoal tidak adanya batas waktu pengajuan persetujuan DPR dalam perjanjian internasional.

Uraian Peristiwa

Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa permohonan uji materi terhadap UU Perjanjian Internasional. Permohonan tersebut diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI, Rus Utaryono, dan Tresno Subagyo.

Sidang keempat tersebut semula diagendakan untuk mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi dari pihak Pemohon, serta keterangan tambahan dari DPR dan Presiden. Namun, Mahkamah memutuskan untuk menunda persidangan karena keterangan tertulis ahli baru diterima satu hari sebelum sidang dilaksanakan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyampaikan bahwa keterangan tambahan dari Pemerintah tetap diterima untuk dibaca oleh Mahkamah. Apabila masih diperlukan penjelasan lebih lanjut, Mahkamah dapat meminta keterangan tersebut dalam persidangan berikutnya bersamaan dengan pemeriksaan ahli dan/atau saksi dari Pemohon.

Sidang kemudian dijadwalkan kembali pada Rabu, 1 Juli 2026, pukul 13.30 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi dari Pemohon. Penundaan ini membuat proses pemeriksaan substansi permohonan masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi.

Fakta Utama

• Perkara: Uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
• Nomor perkara: Permohonan Nomor 143/PUU-XXIV/2026.
• Pemohon: MAKI, LP3HI, Rus Utaryono, dan Tresno Subagyo.
• Isu utama: Ketiadaan batas waktu pengajuan persetujuan DPR dalam perjanjian internasional.
• Agenda sidang: Mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi Pemohon serta keterangan tambahan DPR dan Presiden.
• Alasan penundaan: Keterangan tertulis ahli baru diterima Mahkamah satu hari sebelum sidang.
• Jadwal lanjutan: Sidang dijadwalkan kembali pada Rabu, 1 Juli 2026, pukul 13.30 WIB.

Catatan AKSHYA

Perkara ini penting karena berkaitan dengan hubungan antara kewenangan Presiden dan fungsi persetujuan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perjanjian internasional tertentu tidak hanya dilihat sebagai tindakan diplomatik, tetapi juga dapat berdampak pada rakyat, keuangan negara, dan pembentukan atau perubahan undang-undang.

Para Pemohon menyoroti Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Inti persoalan yang dipersoalkan adalah apakah ketiadaan batas waktu pengajuan persetujuan DPR dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pengesahan perjanjian internasional.

Dari sudut pandang hukum tata negara, isu ini berkaitan dengan prinsip checks and balances. Persetujuan DPR dimaksudkan sebagai mekanisme pengawasan legislatif terhadap tindakan eksekutif, terutama jika suatu perjanjian menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat atau berkaitan dengan beban keuangan negara.

Permohonan ini masih berada dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, penilaian akhir mengenai konstitusionalitas ketentuan yang diuji tetap harus menunggu putusan Mahkamah.

Baca juga

• Notaris Minta Laksanakan Kewenangan Tugas PPAT
• Kapolri Persilakan Kejaksaan Jelaskan Alasan Roy Suryo dan Tifa Tidak Ditahan
• Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa

Penutup

Penundaan sidang ini menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara uji materi UU Perjanjian Internasional masih berjalan. Publik perlu menunggu agenda sidang lanjutan untuk mengetahui keterangan ahli dan/atau saksi yang akan disampaikan dalam persidangan berikutnya.

Perkara ini menjadi salah satu isu penting dalam hukum tata negara karena menyangkut kepastian prosedur, pengawasan DPR, dan tata kelola pembuatan perjanjian internasional yang berdampak luas bagi negara dan masyarakat.

Sumber: Mahkamah Konstitusi RI, "Sidang Menyoal Ketiadaan Batas Waktu Pengajuan Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional Ditunda", diterbitkan 23 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Notaris Minta MK Tegaskan Kewenangan Membuat Akta Pertanahan dan Tugas PPAT

Berita Hukum

Notaris Minta MK Tegaskan Kewenangan Membuat Akta Pertanahan dan Tugas PPAT

Seorang notaris mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, hak tanggungan, dan rumah susun.

Berita Hukum Mahkamah Konstitusi Notaris PPAT 18 Juni 2026

Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Anisitus Amanat, seorang notaris, terkait kewenangan notaris dalam membuat akta pertanahan dan pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor 201/PUU-XXIV/2026 dan berkaitan dengan pengujian sejumlah norma dalam UU Jabatan Notaris, UU Hak Tanggungan, dan UU Rumah Susun.

Uraian Peristiwa

Pemohon menguji Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Selain itu, permohonan juga menyasar Pasal 1 ayat (4) juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Dalam permohonannya, Anisitus menyampaikan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan tugas dan kewenangan sebagai PPAT di Kabupaten Kendal. Hal tersebut dikaitkan dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tertanggal 13 Mei 2026 yang menyatakan bahwa Pemohon sejak 5 Juli 2025 tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai PPAT.

Pemohon berpendapat bahwa notaris seharusnya tetap memiliki kewenangan dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Ia juga mendalilkan bahwa norma dalam UU Jabatan Notaris belum memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai jenis akta pertanahan yang dapat dibuat oleh notaris.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma yang diuji. Pemohon menginginkan agar kewenangan notaris dimaknai mencakup beberapa jenis akta tertentu terkait hak atas tanah, antara lain jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan hak atas tanah ke dalam perusahaan, pembagian hak bersama, serta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik.

Majelis Hakim Konstitusi memberikan sejumlah nasihat terhadap permohonan tersebut. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menilai Pemohon perlu lebih memperjelas pertentangan norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh juga meminta Pemohon menguraikan kerugian konstitusional dari masing-masing norma yang diuji. Sementara itu, Ketua MK Suhartoyo mengingatkan perlunya argumentasi yang kuat agar pemberian kewenangan kepada notaris tidak menimbulkan ketidakpastian hukum baru, terutama berkaitan dengan kemungkinan tumpang tindih kewenangan dengan PPAT.

Fakta Utama

• Pemohon: Anisitus Amanat, seorang notaris.
• Nomor perkara: Permohonan Nomor 201/PUU-XXIV/2026.
• Lembaga pemeriksa: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
• Norma yang diuji: Ketentuan dalam UU Jabatan Notaris, UU Hak Tanggungan, dan UU Rumah Susun.
• Pokok persoalan: Kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan pelaksanaan tugas PPAT.
• Dasar kerugian menurut Pemohon: Pemohon menyatakan tidak lagi dapat melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai PPAT sejak 5 Juli 2025.
• Nasihat hakim: Pemohon diminta memperkuat uraian pertentangan norma dengan UUD NRI Tahun 1945 serta menjelaskan kerugian konstitusional secara lebih rinci.
• Batas perbaikan permohonan: Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan paling lambat Rabu, 1 Juli 2026 pukul 12.00 WIB.

Catatan AKSHYA

Permohonan ini penting karena menyentuh batas kewenangan antara notaris dan PPAT dalam praktik pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan. Dalam sistem hukum Indonesia, notaris dan PPAT memiliki posisi serta dasar kewenangan yang berbeda, meskipun dalam praktik profesi tertentu keduanya dapat dijalankan oleh orang yang sama apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak cukup hanya menyampaikan kerugian praktis atau administratif. Pemohon juga perlu menunjukkan hubungan antara berlakunya norma undang-undang yang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami, serta menjelaskan secara jelas pertentangan norma tersebut dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.

Catatan penting dari sidang ini adalah adanya perhatian Mahkamah terhadap potensi tumpang tindih kewenangan. Apabila notaris diberi kewenangan yang beririsan dengan PPAT, maka argumentasi konstitusionalnya harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak melahirkan ketidakpastian hukum baru bagi masyarakat, profesi hukum, dan administrasi pertanahan.

Karena perkara ini masih berada dalam proses pemeriksaan dan Pemohon masih diberi kesempatan memperbaiki permohonan, substansi akhirnya tetap bergantung pada penilaian Mahkamah setelah memeriksa permohonan, argumentasi hukum, dan ketentuan konstitusional yang dijadikan dasar pengujian.

Penutup

Perkara pengujian norma terkait kewenangan notaris dan PPAT ini masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Publik perlu menunggu perkembangan lebih lanjut, terutama setelah Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan sesuai batas waktu yang telah ditentukan Mahkamah.

Isu ini menjadi relevan bagi kalangan notaris, PPAT, akademisi hukum, praktisi, serta masyarakat yang berkepentingan dengan kepastian hukum dalam pembuatan akta pertanahan, hak tanggungan, dan rumah susun.

Sumber: Mahkamah Konstitusi RI, "Notaris Minta Dapat Laksanakan Kewenangan dan Tugas PPAT", diterbitkan 18 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Batas Ekspresi yang Dilindungi dan Dipidana dalam KUHP Dipersoalkan di MK

Berita Hukum

Batas Ekspresi yang Dilindungi dan Dipidana dalam KUHP Dipersoalkan di MK

Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan uji materiil Pasal 246 KUHP yang mempersoalkan batas antara kebebasan menyampaikan pendapat dan perbuatan yang dapat dipidana.

Berita Hukum Mahkamah Konstitusi Pasal 246 KUHP Kebebasan Berpendapat 18 Juni 2026

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 246, yang dipersoalkan karena dinilai belum memberikan batas yang jelas antara ekspresi yang dilindungi konstitusi dan ekspresi yang dapat dikenai pidana.

Uraian Peristiwa

Permohonan uji materiil tersebut diajukan oleh Matluk sebagai Pemohon I dan Chambali Safaludin sebagai Pemohon II. Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 202/PUU-XXIV/2026 berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 18 Juni 2026, dan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 246 KUHP yang mengatur pidana terhadap perbuatan menghasut di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, terutama terkait kepastian hukum, kebebasan menyampaikan pendapat, dan perlindungan diri sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dalam dalil permohonannya, para Pemohon menilai norma tersebut dapat menimbulkan efek pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Kekhawatiran itu muncul karena pernyataan kritis dari warga negara, mahasiswa, aktivis, jurnalis, akademisi, maupun tokoh masyarakat berpotensi ditafsirkan secara luas sebagai tindakan menghasut.

Para Pemohon juga mempersoalkan ketidakjelasan batas antara ekspresi yang masih berada dalam ruang perlindungan konstitusi dan ekspresi yang dapat dipidana. Karena itu, mereka meminta Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 246 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila rumusannya tetap dianggap kabur, tidak terukur, dan tidak memberi batas yang tegas.

Dalam persidangan, majelis hakim konstitusi memberikan sejumlah nasihat perbaikan permohonan. Para Pemohon diminta mempelajari tata beracara di Mahkamah Konstitusi, memperjelas kedudukan hukum, menguraikan kerugian konstitusional secara lebih konkret, serta merapikan alasan permohonan dan petitum.

Fakta Utama

• Perkara: Uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
• Norma yang diuji: Pasal 246 KUHP mengenai perbuatan menghasut di muka umum.
• Pemohon: Permohonan diajukan oleh Matluk dan Chambali Safaludin.
• Nomor perkara: Perkara teregistrasi dengan Nomor 202/PUU-XXIV/2026.
• Isu utama: Batas antara ekspresi yang dilindungi konstitusi dan ekspresi yang dapat dipidana dinilai belum jelas.
• Hak konstitusional yang dikaitkan: Para Pemohon mengaitkan permohonan dengan jaminan kepastian hukum, kebebasan berpendapat, dan perlindungan diri dalam UUD NRI Tahun 1945.
• Agenda sidang: Sidang yang digelar merupakan pemeriksaan pendahuluan.
• Perbaikan permohonan: Para Pemohon diberi waktu 14 hari untuk menyempurnakan permohonan, dengan batas penyerahan pada 1 Juli 2026 pukul 12.00 WIB.

Catatan AKSHYA

Perkara ini penting karena menyangkut relasi antara hukum pidana dan kebebasan berekspresi. Dalam negara hukum demokratis, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional, tetapi pelaksanaannya tetap dapat dibatasi oleh hukum sepanjang pembatasan tersebut jelas, terukur, proporsional, dan tidak membuka ruang penafsiran yang sewenang-wenang.

Persoalan utama dalam permohonan ini terletak pada kejelasan rumusan norma. Apabila suatu norma pidana menggunakan frasa yang dapat ditafsirkan terlalu luas, maka terdapat risiko bahwa kritik, protes, atau pernyataan publik yang sah dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Dalam hukum pidana, kejelasan rumusan delik penting agar warga negara dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang.

Istilah efek pengekangan atau chilling effect merujuk pada kondisi ketika seseorang enggan menggunakan haknya untuk berbicara, mengkritik, atau menyampaikan pendapat karena takut terkena konsekuensi hukum. Dalam konteks pengujian undang-undang, isu seperti ini biasanya berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional dan kepastian hukum.

Namun demikian, sidang pemeriksaan pendahuluan belum masuk pada penilaian akhir mengenai konstitusionalitas Pasal 246 KUHP. Pada tahap ini, Mahkamah masih memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki sistematika, argumentasi, kedudukan hukum, dan petitum agar permohonan dapat diperiksa lebih lanjut secara memadai.

Penutup

Permohonan uji materiil Pasal 246 KUHP ini menjadi salah satu perkara yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan batas hukum pidana terhadap ekspresi publik. Publik masih perlu menunggu perbaikan permohonan dan agenda sidang berikutnya untuk mengetahui bagaimana argumentasi para Pemohon akan dikembangkan.

Perkara ini juga menunjukkan pentingnya rumusan norma pidana yang jelas agar penegakan hukum tetap berjalan sejalan dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, dan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

Sumber: Mahkamah Konstitusi RI, “Batasan Ekspresi yang Dilindungi dan Dipidana dalam KUHP Dipertanyakan”, diterbitkan 18 Juni 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.