BERITA HUKUM

Jaksa Dalami Siapa yang Atur Plotting Kuota Haji Tambahan, Nama Gus Alex Muncul

Saksi Abdul Muhyi menyebut data plotting kuota haji tambahan diberikan oleh M Agus Syafii dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

AKSHYA Institute | Selasa, 8 September 2026

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pihak yang menentukan plotting atau pembagian kuota haji tambahan dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026). Dalam persidangan, saksi Abdul Muhyi menyebut data tersebut diberikan oleh M Agus Syafii, sementara mekanisme penentuan angka plotting tidak dijelaskan secara rinci.

Uraian Peristiwa

Abdul Muhyi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Ia merupakan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama periode 2022-2024.

Dalam pemeriksaan, jaksa menanyakan istilah plotting dan real yang digunakan dalam pembagian kuota haji tambahan. Abdul menjelaskan bahwa data mengenai plotting tersebut berasal dari M Agus Syafii, yang saat itu menjabat sebagai Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.

Menurut keterangan Abdul, angka yang tercantum dalam data tersebut merupakan perkiraan dari Agus Syafii. Namun, Abdul tidak menjelaskan bagaimana Agus menentukan atau menyusun pembagian kuota tersebut.

Jaksa kemudian menunjukkan sebuah tabel yang memuat sejumlah nama dan angka kuota. Tabel tersebut memperlihatkan angka plotting dan realisasi. Salah satu nama yang disebut dalam pemeriksaan adalah Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, yang merupakan salah satu terdakwa dalam perkara tersebut.

Jaksa menanyakan contoh data Gus Alex yang menunjukkan angka plotting 1.260 dan kemudian meningkat menjadi realisasi 1.389. Abdul membenarkan angka tersebut. Ketika ditanya mengenai asal usul usulan, Abdul menyebut usulan tersebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Gus Alex.

Persidangan tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Perkara ini masih berjalan di pengadilan sehingga seluruh keterangan saksi dan dakwaan tetap harus dinilai dalam keseluruhan proses pembuktian.

Fakta Utama

• Abdul Muhyi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
• Jaksa mendalami pihak yang menentukan plotting kuota haji tambahan.
• Abdul menyebut data plotting diberikan oleh M Agus Syafii.
• Abdul tidak menjelaskan bagaimana Agus Syafii menentukan atau menyusun angka plotting.
• Tabel yang diperlihatkan jaksa memuat sejumlah nama, angka plotting, dan realisasi kuota.
• Nama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex tercantum dalam tabel tersebut.
• Untuk Gus Alex, angka yang disebut dalam persidangan berubah dari plotting 1.260 menjadi realisasi 1.389.
• Abdul menyebut usulan yang berkaitan dengan Gus Alex berasal dari pihak yang mengatasnamakan dirinya.

Catatan AKSHYA

Istilah plotting dalam perkara ini merujuk pada data pembagian atau penentuan kuota yang kemudian dibandingkan dengan angka realisasi. Keterangan saksi menunjukkan bahwa jaksa sedang menelusuri bagaimana angka tersebut disusun serta pihak yang berperan dalam proses tersebut.

Keterangan Abdul Muhyi mengenai M Agus Syafii merupakan bagian dari kesaksian di persidangan. Kesaksian tersebut perlu ditempatkan dalam konteks pembuktian perkara secara keseluruhan dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau kesalahan pidana seseorang.

Dalam perkara pidana yang masih diperiksa di pengadilan, keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti lainnya akan dinilai oleh majelis hakim. Karena itu, informasi mengenai pihak-pihak yang disebut dalam persidangan perlu dipahami berdasarkan status hukum dan proses pembuktian yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa menyebut perkara tersebut melibatkan Yaqut bersama sejumlah terdakwa lainnya. Dakwaan dan seluruh keterangan dalam persidangan tetap merupakan bagian dari proses hukum yang harus dibuktikan di hadapan majelis hakim.

Baca juga

• Terdakwa Kasus Satelit Kemhan Ajukan Banding atas Vonis 2,5 Tahun Penjara
• 3 Tersangka Penggelapan Saldo TikTok Vilmei Terancam 5 Tahun Penjara

Penutup

Persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 masih berlangsung. Keterangan Abdul Muhyi mengenai asal-usul data plotting menjadi salah satu bagian yang didalami jaksa untuk mengungkap proses penentuan dan realisasi kuota dalam perkara tersebut.

Sumber: detikNews, “Jaksa Tanya Eks Anak Buah Yaqut soal Siapa Atur 'Plotting' Kuota Haji Tambahan”, diterbitkan 8 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Jaksa KPK Dalami Siapa Pengatur Plotting Kuota Haji Tambahan di Sidang Kasus Korupsi

Berita Hukum

Jaksa KPK Dalami Siapa Pengatur Plotting Kuota Haji Tambahan di Sidang Kasus Korupsi

Jaksa KPK menggali asal-usul pembagian atau plotting kuota haji tambahan dalam sidang dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dengan menghadirkan mantan analis kebijakan Kementerian Agama sebagai saksi.

Berita Hukum Kuota Haji KPK Korupsi

Jaksa KPK mendalami pihak yang menentukan plotting kuota haji tambahan dalam sidang dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 8 September 2026. Saksi Abdul Muhyi menyebut data plotting tersebut berasal dari M Agus Syafii, pejabat pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama periode 2023-2024.

Uraian Peristiwa

Sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa, 8 September 2026. Dalam persidangan tersebut, jaksa menghadirkan Abdul Muhyi sebagai saksi. Abdul diketahui menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama untuk periode 2022-2024.

Jaksa kemudian meminta penjelasan mengenai istilah plotting dan real yang muncul dalam data pembagian kuota haji tambahan. Menurut keterangan Abdul, data plotting diberikan oleh M Agus Syafii, yang saat itu menjabat sebagai Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.

Dalam pemeriksaan tersebut, Abdul menyebut angka-angka dalam tabel plotting berasal dari perkiraan Agus Syafii. Namun, saksi tidak menjelaskan bagaimana proses Agus menentukan atau menyusun pembagian kuota tersebut. Jaksa selanjutnya memperlihatkan tabel yang memuat nama dan angka kuota, termasuk nama pihak yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, pihak travel, serta nama yang disebut sebagai anggota DPR.

Salah satu data yang ditanyakan jaksa berkaitan dengan Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex. Dalam tabel tersebut, jumlah kuota yang diplot untuk Gus Alex disebut sebesar 1.260 dan kemudian menjadi 1.389 pada kolom realisasi. Ketika ditanya mengenai asal usulan tersebut, saksi menyebut berasal dari pihak yang mengatasnamakan Gus Alex.

Perkara ini sebelumnya menempatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai terdakwa dalam dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Berdasarkan dakwaan jaksa, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41. Jaksa juga mendakwa perkara tersebut dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk Asrul Azis Taba, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, dan Ismail Adham.

Fakta Utama

• Sidang: Perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 8 September 2026.
• Saksi: Abdul Muhyi, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus periode Kemenag 2022-2024.
• Asal data: Saksi menyebut data plotting diberikan oleh M Agus Syafii.
• Data kuota: Tabel persidangan memuat sejumlah nama dan angka kuota yang diplot serta realisasinya.
• Gus Alex: Data yang ditampilkan jaksa menunjukkan angka plotting 1.260 dan realisasi 1.389 untuk Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex.
• Dugaan kerugian: Dalam dakwaan, eks Menag Yaqut Cholil Qoumas disebut didakwa terkait kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41.
• Status perkara: Proses hukum masih berlangsung dan keterangan saksi merupakan bagian dari proses pembuktian di persidangan.

Catatan AKSHYA

Istilah plotting dalam perkara ini merujuk pada pembagian atau penentuan angka kuota kepada nama atau pihak tertentu sebelum dibandingkan dengan realisasi. Dalam persidangan, jaksa sedang menggali bagaimana data tersebut disusun, siapa yang memberikan angka, serta hubungan antara angka yang diplot dengan realisasi kuota.

Keterangan Abdul Muhyi mengenai asal data merupakan bagian dari alat bukti yang sedang diuji di persidangan. Pernyataan saksi mengenai bahwa data berasal dari M Agus Syafii tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Hal tersebut tetap harus dinilai bersama alat bukti lainnya oleh majelis hakim.

Dalam perkara korupsi, pembuktian tidak hanya berkaitan dengan keberadaan angka atau perubahan jumlah kuota, tetapi juga perlu melihat kewenangan masing-masing pihak, proses pengambilan keputusan, hubungan antar-pihak, serta apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak yang sedang menjalani proses hukum. Status terdakwa maupun keterangan yang muncul di persidangan belum dapat dipandang sebagai bukti final mengenai kesalahan seseorang sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

• Terdakwa Kasus Satelit Kemhan Ajukan Banding atas Vonis 2,5 Tahun Penjara
• 3 Tersangka Penggelapan Saldo TikTok Vilmei Terancam 5 Tahun Penjara

Penutup

Sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 masih berlangsung. Keterangan Abdul Muhyi menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengurai asal-usul data plotting, angka kuota yang dialokasikan, serta realisasi yang tercatat dalam tabel persidangan.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada pemeriksaan saksi dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan. Publik perlu mengikuti keterangan resmi dan proses peradilan secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana para pihak.

Sumber: detikNews, “Jaksa Tanya Eks Anak Buah Yaqut soal Siapa Atur 'Plotting' Kuota Haji Tambahan”, diterbitkan 8 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

BERITA HUKUM

Terdakwa Kasus Satelit Kemhan Ajukan Banding atas Vonis 2,5 Tahun Penjara

Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan.

AKSHYA Institute  |  Berita Hukum  |  7 September 2026

Pengacara Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi menyatakan telah mengajukan permohonan banding atas vonis 2,5 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan). Pengajuan tersebut dilakukan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta setelah putusan tingkat pertama dijatuhkan.

Uraian Peristiwa

Permohonan banding diajukan oleh pihak Leonardi pada hari pertama setelah putusan pengadilan, yakni Kamis, 27 Agustus 2026. Menurut kuasa hukumnya, akta banding kemudian diterbitkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari berikutnya.

Pihak penasihat hukum menilai terdapat pertimbangan hakim yang dinilai keliru. Salah satu hal yang dipersoalkan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemaknaan unsur kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kuasa hukum juga mempertanyakan angka kerugian negara yang dikaitkan dengan perkara tersebut, termasuk hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Atas dasar itu, pihak Leonardi meminta agar kliennya dibebaskan melalui proses peradilan pada tingkat berikutnya.

Sebelumnya, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan terhadap dua terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kemhan periode 2012–2021.

Fakta Utama

• Leonardi mengajukan banding atas vonis 2,5 tahun penjara.
• Banding diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta setelah putusan pada 27 Agustus 2026.
• Leonardi merupakan mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
• Selain pidana penjara, Leonardi dijatuhi denda Rp500 juta dengan ketentuan subsider 140 hari kurungan.
• Terdakwa lainnya, Anthony Thomas Van Der Hayden, dijatuhi pidana 2 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.
• Pihak Leonardi mempersoalkan pertimbangan hakim serta angka kerugian negara yang dikaitkan dengan perkara tersebut.

Catatan AKSHYA

Pengajuan banding merupakan bagian dari mekanisme hukum yang tersedia bagi pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Dalam perkara pidana, putusan pada satu tingkat peradilan belum serta-merta mengakhiri seluruh proses apabila masih tersedia upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlu pula dibedakan antara fakta mengenai adanya putusan pengadilan dengan proses pemeriksaan pada tingkat banding. Pernyataan penasihat hukum mengenai kekeliruan pertimbangan hakim dan permintaan agar terdakwa dibebaskan merupakan posisi pihak pembela yang masih akan dinilai dalam proses hukum berikutnya.

Baca Juga

• Polda Sulut Gagalkan Penyelundupan 16 Batang Emas ke Luar Negeri
• Kapolres Sampang Kunjungi Mapolsek Jrengik, Tekankan Kondusivitas dan Pelayanan

Penutup

Perkembangan perkara dugaan korupsi pengadaan satelit Kemhan kini memasuki tahapan upaya hukum setelah pihak Leonardi mengajukan banding terhadap putusan 2,5 tahun penjara. Proses pada tingkat banding akan menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana keberatan pihak terdakwa terhadap putusan sebelumnya dipertimbangkan oleh pengadilan.

Sumber: detikNews, “Terdakwa Kasus Satelit Kemhan Ajukan Banding Vonis 2,5 Tahun Penjara”, diterbitkan 7 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

AKSHYA Institute — Berita Hukum yang faktual, edukatif, dan berimbang.

Polda Sulut Gagalkan Penyelundupan 16 Batang Emas Ilegal ke Luar Negeri

Berita Hukum

Polda Sulut Gagalkan Penyelundupan 16 Batang Emas Ilegal ke Luar Negeri

Polda Sulawesi Utara menggagalkan dugaan penyelundupan 16 batang emas dengan berat sekitar 16 kilogram melalui Bandara Sam Ratulangi Manado. Dua warga negara asing asal China diamankan dalam pengungkapan tersebut.

Berita Hukum Polda Sulut Emas Ilegal Penyelundupan

Polda Sulawesi Utara menggagalkan dugaan penyelundupan 16 batang emas dengan berat kurang lebih 16 kilogram yang hendak dibawa keluar dari Indonesia melalui Bandara Sam Ratulangi Manado. Dua warga negara asing asal China berinisial XQI dan XQU diamankan dan kemudian diproses dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Uraian Peristiwa

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat yang diterima Tim URC Polda Sulut pada Jumat, 4 September 2026. Informasi tersebut berkaitan dengan dugaan upaya membawa emas melalui Bandara Sam Ratulangi Manado dengan tujuan awal Singapura dan kemudian dilanjutkan menuju Hongkong.

Menindaklanjuti informasi itu, tim gabungan berkoordinasi dengan pihak Bandara Sam Ratulangi untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Sekitar pukul 12.00 WITA, dua koper yang dibawa pihak terlapor terdeteksi melalui mesin X-Ray.

Pemeriksaan lebih lanjut bersama petugas bandara menemukan 16 batang logam yang disebut sebagai emas di dalam kedua koper tersebut. Dua orang warga negara China berinisial XQI dan XQU kemudian diamankan oleh petugas.

Berdasarkan pemeriksaan awal yang diberitakan ANTARA, kedua orang tersebut disebut mendapat perintah dari seseorang berinisial H untuk membawa emas yang diduga berasal dari pertambangan ilegal keluar dari Indonesia. Informasi mengenai pihak yang disebut sebagai pemberi perintah tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan.

Selain emas dengan berat sekitar 16 kilogram, polisi menyita sejumlah barang yang berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti antara lain dua paspor, empat kartu tanda pengenal, empat boarding pass untuk rute Manado-Singapura dan Singapura-Hongkong, lima unit telepon seluler, dua koper, serta uang tunai Rp5 juta.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan keterangan yang dimuat ANTARA, ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Fakta Utama

• Barang yang diamankan: 16 batang emas dengan berat kurang lebih 16 kilogram.
• Lokasi pengungkapan: Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara.
• Pihak yang diamankan: Dua WNA asal China berinisial XQI dan XQU.
• Rute yang dituju: Manado menuju Singapura dan selanjutnya Hongkong.
• Barang bukti lain: Paspor, kartu tanda pengenal, boarding pass, telepon seluler, koper, dan uang tunai Rp5 juta.
• Pasal yang disangkakan: Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
• Ancaman pidana: Penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar, berdasarkan keterangan yang diberitakan ANTARA.

Catatan AKSHYA

Perkara ini berkaitan dengan dugaan kegiatan pertambangan dan pengangkutan atau pengeluaran hasil pertambangan yang diduga tidak memiliki dasar perizinan sebagaimana dipersyaratkan. Penggunaan ketentuan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan bahwa aspek legalitas asal-usul komoditas menjadi bagian penting yang perlu diperiksa dalam proses hukum.

Dari sisi penegakan hukum, pengungkapan di bandara juga memperlihatkan pentingnya koordinasi antarlembaga. Dalam kasus ini, Polda Sulut melakukan koordinasi dengan pihak bandara, sedangkan konferensi pers turut dihadiri perwakilan Imigrasi dan Bea Cukai. Pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, barang bawaan, serta alat komunikasi dapat membantu penyidik mengurai rangkaian peristiwa dan tujuan pengiriman.

Penelusuran terhadap pihak berinisial H yang disebut dalam pemeriksaan awal juga menjadi bagian penting dalam pengembangan perkara. Namun, informasi mengenai dugaan peran pihak tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Demikian pula asal-usul emas dan status legalitas kegiatan pertambangannya perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum. Penetapan sebagai tersangka bukan merupakan putusan bahwa seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban masing-masing pihak tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

• Kapolres Sampang Sambangi Mapolsek Jrengik, Tegaskan Komitmen Jaga Kondusivitas dan Pelayanan
• Kejagung Sita Aset Dadan Hindayana Senilai Rp8,4 Miliar

Penutup

Polda Sulut menggagalkan dugaan penyelundupan 16 batang emas dengan berat sekitar 16 kilogram melalui Bandara Sam Ratulangi Manado. Dua WNA asal China telah diamankan bersama barang bukti untuk menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Perkara tersebut masih berada dalam proses hukum. Pengembangan penyidikan diperlukan untuk mengungkap asal-usul emas, rangkaian pengiriman, serta pihak lain yang mungkin berkaitan dengan dugaan penyelundupan tersebut. Publik perlu menunggu hasil pemeriksaan resmi dan proses hukum selanjutnya.

Sumber: ANTARA, “Polda Sulut gagalkan penyelundupan 16 batang emas ke luar negeri” , diterbitkan 5 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

3 Tersangka Penggelapan Saldo TikTok Vilmei Terancam 5 Tahun Penjara

Berita Hukum

3 Tersangka Penggelapan Saldo TikTok Vilmei Terancam 5 Tahun Penjara

Polres Metro Bekasi Kota menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggelapan saldo akun TikTok milik Vilmei. Penyidik masih menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Berita Hukum Penggelapan Vilmei TikTok

Polres Metro Bekasi Kota menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggelapan saldo akun TikTok milik kreator konten Vilmei. Ketiganya dijerat Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, sementara penyidik masih mengembangkan perkara untuk mengungkap keseluruhan aliran dana.

Uraian Peristiwa

Perkara ini terungkap setelah Vilmei membuat laporan kepada polisi pada 25 Agustus 2026 terkait dugaan penggelapan saldo yang tersimpan dalam akun TikTok miliknya. Berdasarkan penyidikan, salah satu tersangka berinisial ZK yang bekerja sebagai karyawan Vilmei diketahui memiliki akses terhadap perangkat yang terhubung dengan akun tersebut.

Polisi menduga akses tersebut kemudian disalahgunakan untuk memindahkan saldo dalam bentuk valuta asing yang berasal dari berbagai aktivitas akun. Sumber saldo tersebut antara lain berkaitan dengan program afiliasi, penjualan produk sponsor, serta hadiah digital atau gift dari kegiatan siaran langsung.

Selain ZK, penyidik menetapkan MASR yang disebut sebagai pacar ZK dan L yang merupakan teman ZK sebagai tersangka. Penetapan tersebut dilakukan melalui gelar perkara oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota.

Saldo yang diduga dialihkan kemudian digunakan untuk membeli koin TikTok. Koin tersebut selanjutnya dipakai untuk mengirimkan gift kepada akun yang dikuasai ZK maupun akun yang berkaitan dengan tersangka lainnya. Hasil dari aktivitas tersebut kemudian dicairkan melalui dompet digital dan rekening bank.

Polisi saat ini masih melakukan pengembangan untuk mengetahui keseluruhan aliran dana serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Penyidik juga masih membuka kemungkinan penambahan tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup.

Fakta Utama

• Tiga tersangka: ZK selaku karyawan Vilmei, MASR yang disebut sebagai pacar ZK, dan L yang merupakan teman ZK.
• Perkara: Dugaan penggelapan saldo akun TikTok milik Vilmei.
• Lembaga penanganan: Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota.
• Dasar sangkaan: Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
• Ancaman pidana: Pidana penjara paling lama lima tahun.
• Modus yang didalami: Saldo TikTok diduga dialihkan, kemudian digunakan untuk membeli koin dan mengirimkan gift ke akun tertentu.
• Perkembangan: Polisi masih menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Catatan AKSHYA

Dalam perkara pidana, penetapan seseorang sebagai tersangka menunjukkan bahwa penyidik telah memiliki dasar untuk melanjutkan proses hukum terhadap orang tersebut. Status tersangka belum berarti seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tetap harus dilakukan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkara ini juga menunjukkan adanya persoalan hukum yang berkaitan dengan akses terhadap akun digital dan penguasaan saldo elektronik. Akses yang diberikan untuk kepentingan pekerjaan tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pemegang akses untuk menggunakan atau memindahkan aset yang berada dalam akun tersebut untuk kepentingan pribadi.

Dari sisi pembuktian, penelusuran aliran dana menjadi bagian penting karena penyidik perlu menghubungkan akses terhadap akun, perpindahan saldo, penggunaan koin dan gift, serta pencairan hasilnya. Rekam transaksi digital, keterangan saksi, data platform, dan dokumen transaksi dapat menjadi bagian dari proses pembuktian sepanjang diperoleh dan digunakan sesuai ketentuan hukum acara.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati selama perkara belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena penyidikan masih berjalan, informasi mengenai jumlah keseluruhan dana, aliran transaksi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain masih perlu menunggu hasil penyidikan dan keterangan resmi aparat penegak hukum.

Baca juga

• Kapolres Sampang Sambangi Mapolsek Jrengik, Tegaskan Komitmen Jaga Kondusivitas dan Pelayanan
• Kejagung Sita Aset Dadan Hindayana Senilai Rp8,4 Miliar

Penutup

Polres Metro Bekasi Kota telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggelapan saldo TikTok Vilmei. Ketiganya disangkakan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana paling lama lima tahun.

Proses hukum masih berlangsung. Penyidik masih menelusuri keseluruhan aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain, sehingga perkembangan berikutnya perlu menunggu hasil penyidikan serta keterangan resmi dari aparat penegak hukum.

Sumber: detikNews, “3 Tersangka yang Kuras Duit Vilmei Miliaran Terancam 5 Tahun Bui” , diterbitkan 6 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Kapolres Sampang Sambangi Mapolsek Jrengik, Tegaskan Komitmen Jaga Kondusivitas dan Pelayanan

Berita Hukum

Kapolres Sampang Sambangi Mapolsek Jrengik, Tegaskan Komitmen Jaga Kondusivitas dan Pelayanan

Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto melakukan kunjungan kerja ke Mapolsek Jrengik untuk memperkuat soliditas internal, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

Berita Hukum Polri Sampang Kamtibmas

Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto, S.I.K., bersama Wakapolres Sampang Kompol Hery Kusnanto dan jajaran pejabat utama Polres Sampang melakukan kunjungan kerja ke Mapolsek Jrengik, Kabupaten Sampang, pada Jumat, 4 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres menekankan pentingnya soliditas personel, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan kepolisian yang humanis dan profesional.

Uraian Peristiwa

Kunjungan kerja Kapolres Sampang ke Mapolsek Jrengik menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi internal sekaligus memastikan pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat sektor berjalan dengan baik. Agenda tersebut juga diarahkan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Jrengik tetap aman dan kondusif.

Dalam arahannya, AKBP Anang Hardianto meminta personel Polsek Jrengik meningkatkan kedisiplinan serta menjalankan tugas dengan mengedepankan sikap profesional dan pendekatan humanis. Kehadiran polisi di tengah masyarakat dinilai penting untuk memastikan pelayanan kepolisian dapat dirasakan secara optimal oleh warga.

Kapolres juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Menurut arahan tersebut, kerja sama lintas elemen diperlukan untuk mendeteksi dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan sejak dini.

Kapolsek Jrengik AKP Ahmad Zainuddin menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti arahan pimpinan. Rangkaian kunjungan kemudian diakhiri dengan peninjauan fasilitas markas dan foto bersama. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen Polres Sampang dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Fakta Utama

• Kegiatan: Kunjungan kerja Kapolres Sampang ke Mapolsek Jrengik.
• Waktu: Jumat, 4 September 2026.
• Pihak utama: Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto, S.I.K., bersama jajaran Polres Sampang dan personel Polsek Jrengik.
• Fokus arahan: Penguatan soliditas internal, kedisiplinan, profesionalisme, dan pelayanan kepolisian.
• Kamtibmas: Polsek Jrengik diarahkan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.
• Sinergi masyarakat: Kepolisian didorong memperkuat koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat.
• Penutup kegiatan: Kunjungan diakhiri dengan peninjauan fasilitas Mapolsek Jrengik dan foto bersama.

Catatan AKSHYA

Kunjungan pimpinan kepolisian ke tingkat sektor merupakan bagian dari penguatan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam konteks pelayanan publik, arahan mengenai profesionalisme, kedisiplinan, dan pendekatan humanis menjadi penting karena personel kepolisian berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pemeliharaan keamanan.

Pemeliharaan kamtibmas juga tidak hanya bergantung pada tindakan kepolisian. Sinergi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan gangguan keamanan melalui komunikasi serta deteksi dini terhadap persoalan yang berpotensi berkembang menjadi gangguan ketertiban.

Dari perspektif tata kelola pelayanan publik, penekanan terhadap sikap profesional dan humanis menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pelaksanaan kewenangan kepolisian dengan pelayanan yang menghormati masyarakat. Kepercayaan publik antara lain dibangun melalui konsistensi aparat dalam menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan sesuai prosedur.

Bagi masyarakat, perkembangan selanjutnya yang penting diperhatikan adalah bagaimana arahan tersebut diterapkan dalam pelayanan dan pemeliharaan keamanan sehari-hari di wilayah Jrengik. Dengan demikian, komitmen yang disampaikan dalam kunjungan kerja dapat terlihat dalam praktik pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Baca juga

• Kejagung Sita Aset Dadan Hindayana Senilai Rp8,4 Miliar
• Polda Banten Tangkap 4 Pelaku Bobol Warung di Serang

Penutup

Kunjungan Kapolres Sampang ke Mapolsek Jrengik menegaskan perhatian pimpinan terhadap soliditas personel, kondusivitas wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Arahan tersebut selanjutnya perlu diwujudkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari.

Pemeliharaan keamanan yang efektif membutuhkan profesionalisme aparat sekaligus keterlibatan masyarakat. Karena itu, sinergi dan komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Sumber: Berita-CompasNews, “Sambangi Mapolsek Jrengik, Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto Tegaskan Komitmen Jaga Kondusivitas dan Pelayanan” , diterbitkan 5 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Kejagung Sita Aset Dadan Hindayana Senilai Rp8,4 Miliar dalam Kasus Dugaan Korupsi MBG

Berita Hukum

Kejagung Sita Aset Dadan Hindayana Senilai Rp8,4 Miliar dalam Kasus Dugaan Korupsi MBG

Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset yang disebut terkait Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, dengan nilai estimasi sekitar Rp8,4 miliar dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2025–2026.

Berita Hukum Kejagung Korupsi MBG

Kejaksaan Agung melalui penyidik Jampidsus menyita sejumlah aset yang disebut milik atau berkaitan dengan tersangka Dadan Hindayana dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025–2026. Nilai estimasi aset yang disita dari Dadan disebut mencapai Rp8.436.069.815.

Uraian Peristiwa

Penyitaan dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-33/F.2/Fd.2/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional untuk tahun anggaran 2025–2026.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyampaikan bahwa sejumlah aset yang dikaitkan dengan Dadan telah disita. Aset tersebut antara lain satu jam tangan Rolex model 52509 yang diperkirakan bernilai Rp300 juta dan satu unit Toyota Innova Zenix berwarna hitam.

Penyidik juga menyita uang tunai dalam sebuah cash box yang terdiri atas SGD150.800, USD21.600, dan Rp20 juta. Selain itu, uang tunai dalam mata uang dolar Amerika Serikat ditemukan di sejumlah kendaraan yang berada di area parkir Apartemen Sentul Tower, Sentul City.

Dalam sebuah Suzuki Carry Pickup, penyidik menemukan 2.400 lembar pecahan USD100 atau total USD240 ribu yang disimpan dalam boks besi. Sementara itu, dari Honda WR-V merah ditemukan USD20 ribu beserta uang rupiah, sedangkan dari Toyota Avanza putih ditemukan uang tunai Rp24,5 juta.

Selain aset yang dikaitkan dengan Dadan, Kejagung juga menyita sejumlah barang dari tersangka lain dalam perkara tersebut, yakni mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan pihak swasta Asep Yusuf Somantri. Barang yang disita dari Sony antara lain jam tangan Bell & Ross serta sejumlah perhiasan dan batu permata. Dari Asep, penyidik menyita dua kendaraan mewah serta uang tunai USD8.658 dan SGD1.800.

Kejaksaan Agung menyatakan seluruh penyitaan telah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Aset yang disita disebut akan digunakan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti dalam penanganan perkara.

Fakta Utama

• Perkara: Dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada BGN tahun anggaran 2025–2026.
• Penyidik: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.
• Aset Dadan: Nilai estimasi keseluruhan aset yang disita disebut mencapai Rp8.436.069.815.
• Barang mewah: Satu jam tangan Rolex model 52509 dengan estimasi nilai Rp300 juta dan satu Toyota Innova Zenix.
• Uang tunai: Penyidik menyita antara lain SGD150.800, USD21.600, Rp20 juta, serta USD240 ribu yang ditemukan dalam Suzuki Carry Pickup.
• Aset tersangka lain: Kejagung juga menyita aset dari Sony Sonjaya dan Asep Yusuf Somantri.
• Tujuan penyitaan: Kejagung menyatakan aset yang disita akan digunakan untuk pembayaran uang pengganti dalam penanganan perkara.

Catatan AKSHYA

Penyitaan dalam perkara pidana merupakan tindakan hukum yang dilakukan terhadap barang yang berkaitan dengan perkara dan dapat menjadi bagian dari proses pembuktian maupun upaya pemulihan kerugian negara. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menyatakan penyitaan telah memperoleh persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

Penting dibedakan antara penyitaan aset dan perampasan aset sebagai konsekuensi akhir suatu tindak pidana. Penyitaan pada tahap penyidikan belum dengan sendirinya berarti bahwa barang tersebut telah dinyatakan sebagai hasil tindak pidana atau bahwa pemiliknya telah terbukti bersalah. Status akhir barang dan pertanggungjawaban pidana tetap bergantung pada proses hukum serta pembuktian di pengadilan.

Dalam perkara dugaan korupsi, penelusuran aset dan aliran dana dapat menjadi bagian penting untuk mengetahui hubungan antara harta yang disita dengan peristiwa pidana yang sedang disidik. Karena itu, nilai aset yang disebutkan dalam penyitaan perlu dipahami sebagai nilai estimasi barang yang disita, bukan secara otomatis sebagai nilai kerugian negara.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap Dadan Hindayana dan pihak-pihak lain yang disebut dalam perkara sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perkembangan perkara selanjutnya perlu dilihat berdasarkan alat bukti, proses persidangan, dan keterangan resmi aparat penegak hukum.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Penyitaan aset senilai sekitar Rp8,4 miliar yang dikaitkan dengan Dadan Hindayana menjadi bagian dari perkembangan penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Kejaksaan Agung menyatakan aset tersebut nantinya dapat digunakan dalam rangka pembayaran uang pengganti.

Namun, proses hukum terhadap perkara tersebut masih berjalan. Penilaian mengenai keterkaitan aset dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang diperiksa harus didasarkan pada alat bukti serta proses hukum yang berlaku. Publik perlu menunggu perkembangan resmi berikutnya dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sumber: detikNews, “Kejagung Sita Rolex hingga Dolar Senilai Rp 8,4 M Milik Dadan Hindayana”, diterbitkan 4 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.