Saksi Akui Pindahkan Alphard dari Rumah Zarof Ricar: Sempat Takut

Berita Hukum

Saksi Akui Pindahkan Alphard dari Rumah Zarof Ricar: Sempat Takut

Alkindi Akbar mengaku diperintah Agung Winarno untuk mengambil Toyota Alphard dari rumah Zarof Ricar dan kemudian mengganti pelat nomor kendaraan tersebut dalam perkara dugaan TPPU.

Berita Hukum TPPU Zarof Ricar Pengadilan

Alkindi Akbar, anak buah produser film Agung Winarno, mengaku pernah diminta mengambil dan memindahkan Toyota Alphard dari rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar. Kesaksian tersebut disampaikan dalam sidang perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Agung Winarno di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 21 September 2026.

Uraian Peristiwa

Dalam persidangan, Alkindi Akbar membenarkan bahwa dirinya pernah mengambil sebuah mobil Toyota Alphard dari rumah Zarof Ricar di kawasan Senayan, Jakarta. Ia mengatakan tindakan tersebut dilakukan setelah mendapat perintah dari Agung Winarno melalui telepon.

Akbar mengaku sempat merasa takut ketika diminta mengambil mobil tersebut. Saat itu, Zarof Ricar sedang tersangkut perkara hukum setelah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Namun, menurut kesaksian Akbar, Agung mengatakan bahwa dirinya tidak perlu mengetahui urusan di balik kendaraan tersebut dan hanya diminta mengambilnya.

Setelah mengambil mobil tersebut pada malam hari, Akbar membawanya ke rumah Agung. Ia kemudian diminta membersihkan kendaraan tersebut sebelum melaporkan kepada Agung bahwa mobil telah dibersihkan.

Beberapa waktu kemudian, Akbar juga mengaku mendapat perintah untuk mengganti pelat nomor Toyota Alphard tersebut. Ia diminta menggunakan kendaraan itu untuk membeli bensin, memanaskan mesin, dan berkeliling agar kendaraan tidak rusak.

Akbar mengatakan dirinya sempat panik ketika menerima perintah mengganti pelat. Pelat nomor lama kemudian diletakkan di bagian belakang kendaraan setelah pelat tersebut diganti.

Dalam surat dakwaan, jaksa sebelumnya menyebut Toyota Alphard warna hitam tersebut merupakan kendaraan operasional PT Raja Indonesia yang disebut milik Zarof Ricar. Jaksa juga mendakwa Agung Winarno terkait dugaan penyamaran dan penyembunyian sejumlah aset yang dikaitkan dengan tindak pidana asal.

Perkara tersebut saat ini masih diperiksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kesaksian Alkindi Akbar menjadi salah satu bagian dari proses pembuktian dalam perkara dugaan TPPU dengan terdakwa Agung Winarno.

Fakta Utama

• Saksi: Alkindi Akbar memberikan keterangan dalam sidang perkara dugaan TPPU dengan terdakwa Agung Winarno.
• Kendaraan: Mobil yang menjadi pokok kesaksian adalah Toyota Alphard warna hitam.
• Asal kendaraan: Saksi mengaku mengambil Alphard dari rumah Zarof Ricar di kawasan Senayan.
• Perintah: Menurut kesaksian, pengambilan kendaraan dilakukan atas perintah Agung Winarno.
• Penggantian pelat: Saksi mengaku diminta mengganti pelat nomor kendaraan tersebut.
• Proses hukum: Kesaksian disampaikan dalam sidang perkara dugaan TPPU di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
• Status perkara: Perkara Agung Winarno masih dalam proses persidangan dan belum diputus secara final.

Catatan AKSHYA

Kesaksian seorang saksi dalam persidangan merupakan salah satu bagian dari proses pembuktian perkara pidana. Keterangan tersebut kemudian dinilai bersama alat bukti lainnya oleh majelis hakim untuk menentukan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Agung Winarno berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang disebut berkaitan dengan aset Zarof Ricar. Salah satu aset yang disebut dalam dakwaan adalah Toyota Alphard yang menurut jaksa dititipkan kepada Agung setelah Zarof ditangkap.

Tindak pidana pencucian uang pada prinsipnya berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun, penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa tetap harus dibuktikan dalam proses persidangan.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku selama proses peradilan berlangsung. Kesaksian maupun dakwaan jaksa merupakan bagian dari proses pembuktian dan tidak dengan sendirinya berarti terdakwa telah terbukti bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK

Penutup

Kesaksian Alkindi Akbar mengenai pengambilan dan penggantian pelat Toyota Alphard menjadi bagian dari pemeriksaan perkara dugaan TPPU yang menjerat Agung Winarno. Keterangan tersebut masih akan dinilai bersama fakta dan alat bukti lain dalam persidangan.

Perkembangan perkara selanjutnya perlu mengikuti proses persidangan dan keterangan resmi dari pengadilan. Penegakan hukum dalam perkara TPPU tetap perlu berjalan berdasarkan pembuktian yang sah, ketentuan hukum acara, serta prinsip peradilan yang transparan dan profesional.

Sumber: detikNews, “Saksi Akui Pindahkan Alphard dari Rumah Mafia Perkara Zarof: Saya Sempat Takut”, diterbitkan 21 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Delon, Suami Siri Pembunuh Terapis Spa di Bekasi Divonis 15 Tahun Penjara

Berita Hukum

Delon, Suami Siri Pembunuh Terapis Spa di Bekasi Divonis 15 Tahun Penjara

Ahmad Riansah alias Delon dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara pembunuhan Silvia Marlina, istri sirinya yang bekerja sebagai terapis spa.

Berita Hukum Pidana Pembunuhan Bekasi

Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Ahmad Riansah alias Delon dalam perkara pembunuhan terhadap Silvia Marlina, istri sirinya yang bekerja sebagai terapis spa. Putusan tersebut dijatuhkan pada Senin, 21 September 2026, dan lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman 17 tahun penjara.

Uraian Peristiwa

Perkara tersebut terjadi pada 7 Januari 2026 di sebuah tempat kos di Jalan N Maskoki 2, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan. Berdasarkan uraian jaksa dalam persidangan, saat itu Delon melihat Silvia yang hendak berangkat bekerja sebagai terapis spa.

Perselisihan kemudian terjadi antara terdakwa dan korban. Dalam dakwaan jaksa, pertengkaran tersebut berkaitan dengan pekerjaan Silvia di spa serta isi percakapan WhatsApp korban dengan salah seorang tamu.

Dalam rangkaian peristiwa yang diuraikan jaksa, Delon kemudian melakukan kekerasan terhadap Silvia dengan memiting leher korban. Tubuh korban juga disebut dibanting dan tindakan tersebut berlangsung sekitar 15 menit hingga korban mengalami kesulitan bernapas dan tidak sadarkan diri.

Setelah kejadian, terdakwa disebut memeriksa kondisi korban dan tidak lagi menemukan denyut nadi maupun napas. Tubuh Silvia kemudian dibaringkan di atas kasur.

Jaksa juga menguraikan bahwa setelah kejadian tersebut Delon mengambil telepon seluler korban dan menggunakan perangkat tersebut untuk mengambil uang sebesar Rp2,6 juta dari rekening korban. Selain itu, uang tunai Rp350 ribu dari dompet korban juga disebut diambil.

Delon kemudian menghubungi ibu kandung Silvia dan meminta agar korban dijemput dari tempat kos. Ia juga menghubungi orang lain dan memberitahukan bahwa dirinya telah membunuh Silvia. Polisi kemudian menangkap Delon di Lebak pada 12 Januari 2026.

Majelis hakim yang diketuai Narni Priska Faridayanti dengan anggota Soni Nugraha dan Noor Iswandi menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun kepada Delon. Hukuman tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang meminta pidana penjara selama 17 tahun.

Fakta Utama

• Terdakwa: Ahmad Riansah alias Delon.
• Korban: Silvia Marlina, yang disebut bekerja sebagai terapis spa dan merupakan istri siri terdakwa.
• Lokasi kejadian: Tempat kos di Jalan N Maskoki 2, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan.
• Waktu kejadian: 7 Januari 2026.
• Putusan: Delon dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun.
• Tuntutan jaksa: Jaksa sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 17 tahun.
• Penangkapan: Polisi menangkap Delon di Lebak pada 12 Januari 2026.

Catatan AKSHYA

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi merupakan hasil pemeriksaan perkara pidana di persidangan. Majelis hakim menjatuhkan pidana setelah mempertimbangkan perkara berdasarkan proses persidangan dan fakta yang diajukan dalam perkara tersebut.

Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim merupakan bagian dari proses peradilan pidana. Jaksa dapat mengajukan tuntutan berdasarkan penilaian terhadap perkara, sedangkan hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan fakta dan alat bukti dalam menjatuhkan putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perkara ini juga menunjukkan pentingnya pembuktian dalam tindak pidana yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang. Setiap unsur tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum dan dinilai oleh pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah.

Asas praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip penting dalam pemberitaan perkara pidana. Meskipun telah terdapat putusan pengadilan tingkat pertama, perkembangan perkara selanjutnya tetap perlu mengikuti informasi resmi mengenai sikap para pihak dan kemungkinan penggunaan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK

Penutup

Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Ahmad Riansah alias Delon dalam perkara pembunuhan Silvia Marlina. Putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang meminta hukuman 17 tahun penjara.

Perkembangan perkara selanjutnya perlu mengikuti keterangan resmi pengadilan dan langkah hukum yang ditempuh para pihak. Proses penegakan hukum tetap perlu berjalan berdasarkan ketentuan hukum, pembuktian yang sah, serta prinsip peradilan yang transparan dan profesional.

Sumber: detikNews, “Delon Si Suami Siri Pembunuh Terapis Spa di Bekasi Divonis 15 Tahun Penjara”, diterbitkan 21 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Pria Pembunuh PPPK di Bekasi Divonis 12 Tahun Penjara

Berita Hukum

Pria Pembunuh PPPK di Bekasi Divonis 12 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Ari bin Mulyana dalam perkara pembunuhan seorang pria berinisial NHW. Terdakwa lainnya, Aris Aparatuloh, divonis 10 tahun penjara.

Berita Hukum Pidana Pengadilan Bekasi

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Ari bin Mulyana dalam perkara pembunuhan terhadap pria berinisial NHW di Bekasi, Jawa Barat. Dalam perkara yang sama, Aris Aparatuloh dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa yang masing-masing meminta hukuman 15 tahun penjara.

Uraian Peristiwa

Perkara tersebut bermula dari perkenalan Ari dengan NHW melalui aplikasi MiChat pada Januari 2026. Berdasarkan keterangan jaksa yang diberitakan, Ari menggunakan nama akun Rendi Andrian, sedangkan korban menggunakan nama Sandi.

Dalam pertemuan awal, korban disebut menawarkan sejumlah uang kepada Ari. Beberapa waktu kemudian, korban kembali menghubungi Ari dan mengajaknya datang bersama orang lain dengan imbalan uang. Ari kemudian mengajak Aris untuk menemaninya bertemu korban.

Menurut uraian jaksa dalam persidangan, Ari kemudian berada di dalam kamar kontrakan korban, sementara Aris berada di teras. Dalam peristiwa tersebut, Ari disebut mencekik korban hingga tidak bergerak. Setelah itu, Ari meminta bantuan Aris untuk memindahkan tubuh korban.

Setelah kejadian, Ari mengambil dua telepon seluler milik korban dan membawa sepeda motor korban. Motor tersebut kemudian dijual dengan harga Rp4,5 juta. Ari akhirnya ditangkap di Sukabumi pada 6 Februari 2026.

Majelis hakim yang diketuai Ika Lusiana Riyanti dengan anggota Heru Setiyadi dan Budi Rahayu Purnomo menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Ari dan 10 tahun penjara kepada Aris. Putusan tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman 15 tahun penjara untuk keduanya.

Fakta Utama

• Pengadilan: Perkara diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi.
• Terdakwa I: Ari bin Mulyana dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.
• Terdakwa II: Aris Aparatuloh dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
• Korban: Korban berinisial NHW dan disebut berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
• Lokasi perkara: Peristiwa pembunuhan terjadi di Bekasi, Jawa Barat.
• Barang yang dibawa: Dua telepon seluler dan sepeda motor milik korban disebut diambil setelah kejadian.
• Perkembangan perkara: Vonis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman 15 tahun penjara bagi kedua terdakwa.

Catatan AKSHYA

Vonis pengadilan merupakan hasil pemeriksaan perkara di persidangan berdasarkan fakta dan alat bukti yang dipertimbangkan majelis hakim. Dalam perkara pidana, putusan tersebut menjadi bagian dari proses peradilan dan masih mengikuti mekanisme hukum yang tersedia bagi para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa suatu tindak pidana dapat bermula dari pertemuan yang dilakukan melalui sarana komunikasi digital. Namun, penggunaan aplikasi atau media tertentu bukan dengan sendirinya menentukan adanya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada perbuatan dan unsur tindak pidana yang dibuktikan dalam proses hukum.

Selain hukuman terhadap terdakwa, perkembangan berikutnya dapat mencakup sikap para pihak terhadap putusan serta kemungkinan penggunaan upaya hukum sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Asas praduga tak bersalah tetap perlu diperhatikan dalam pemberitaan perkara pidana. Meskipun telah terdapat putusan tingkat pertama, status dan proses hukum para terdakwa harus diberitakan sesuai perkembangan resmi perkara serta tidak melampaui apa yang telah diputuskan pengadilan.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK

Penutup

Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Ari bin Mulyana dan 10 tahun penjara kepada Aris Aparatuloh dalam perkara pembunuhan NHW. Putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang meminta hukuman 15 tahun penjara.

Perkembangan selanjutnya tetap perlu mengikuti keterangan resmi pengadilan dan proses hukum yang ditempuh para pihak. Penegakan hukum dalam perkara pidana perlu berlangsung berdasarkan alat bukti, ketentuan hukum acara, serta prinsip peradilan yang transparan dan profesional.

Sumber: detikNews, “Pria Open BO Pembunuh Pria di Bekasi Divonis 12 Tahun Penjara”, diterbitkan 21 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

BERITA HUKUM

Sidang Kasus Bea Cukai Memanas, Hakim Tegur Saksi Faizal Assegaf

Persidangan dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai memanas setelah terjadi perdebatan antara saksi Faizal Assegaf dan majelis hakim.

19 September 2026 | AKSHYA Institute

Jakarta — Persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan berlangsung memanas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat, 18 September 2026. Perdebatan terjadi ketika saksi Faizal Assegaf mempersoalkan status barang elektronik yang disebut diberikan oleh salah satu terdakwa.

Uraian Peristiwa

Faizal Assegaf, Advisor Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen & Partners, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Dalam keterangannya, Faizal membantah dirinya merupakan Direktur PT Sincos Multimedia Mandiri. Ia juga menjelaskan bahwa seperangkat alat podcast atau barang elektronik yang diterimanya dari Rizal, salah satu terdakwa dalam perkara tersebut, menurut versinya merupakan bantuan sosial yang diberikan menggunakan uang pribadi.

Faizal menerangkan bahwa dirinya dan sejumlah rekannya pernah bertemu dengan Rizal yang saat itu menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai pada November 2025. Setelah pertemuan tersebut, Faizal mengaku meminta bantuan peralatan elektronik untuk kegiatan rekan-rekannya.

Menurut Faizal, dirinya meminta agar bantuan tersebut berasal dari uang pribadi Rizal dan bukan dari sumber lain. Ia mengaku terkejut ketika sekitar dua bulan kemudian barang-barang tersebut dikirim kepadanya.

Setelah proses pemeriksaan saksi selesai, ketua majelis hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori mempersilakan Faizal meninggalkan ruang sidang. Namun, Faizal masih menyampaikan keberatan mengenai status barang yang diterimanya.

Faizal kemudian menyampaikan pernyataan mengenai hubungan sosial dan meminta agar status barang tersebut diperjelas. Pernyataan tersebut membuat majelis hakim mempertanyakan maksud ucapan Faizal dan meminta agar persidangan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.

Hakim kemudian menskors persidangan setelah situasi dinilai belum kondusif. Faizal masih menyampaikan sejumlah pernyataan sebelum persidangan dilanjutkan kemudian.

Dalam bagian lain persidangan, terdakwa Sisprian Subiaksono memberikan keterangan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Rizal. Sisprian membenarkan adanya pengiriman alat podcast kepada Faizal.

Sisprian menyebut barang yang dikirim antara lain kamera, mouse, dan monitor. Pengiriman dilakukan sebanyak dua kali dengan nilai sekitar Rp60 juta pada pengiriman pertama dan sekitar Rp50 juta pada pengiriman kedua. Dengan demikian, total nilai barang yang disebut dalam persidangan berada di atas Rp100 juta.

Sisprian menerangkan bahwa dirinya mendapat perintah dari Rizal untuk mencarikan alat podcast yang kemudian dikirim kepada Faizal. Menurut keterangannya, Rizal tidak menjelaskan secara rinci tujuan pengiriman barang tersebut.

Sisprian juga mengatakan bahwa barang tersebut awalnya diminta untuk dibeli menggunakan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara (DOKPPN). Namun, menurut keterangannya di persidangan, pembelian justru menggunakan dana operasional yang berasal dari pungutan ilegal yang dikumpulkan dari pengusaha importir.

Sebelumnya, tiga pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai sekitar Rp78,8 miliar dalam perkara importasi barang. Jaksa menyebut penerimaan tersebut dilakukan dalam mata uang rupiah dan asing.

Fakta Utama

• Persidangan: Perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai.
• Tempat: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
• Waktu: Jumat, 18 September 2026.
• Saksi: Faizal Assegaf, Advisor Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen & Partners.
• Barang elektronik: Sejumlah alat podcast berupa kamera, monitor, dan perlengkapan lainnya disebut dikirim kepada Faizal.
• Nilai barang: Menurut keterangan Sisprian Subiaksono, pengiriman dilakukan dua kali dengan nilai sekitar Rp60 juta dan Rp50 juta.
• Sumber dana: Sisprian menyatakan dalam persidangan bahwa barang tersebut dibeli menggunakan dana operasional yang menurut keterangannya berasal dari pungutan ilegal terhadap pengusaha importir.
• Nilai perkara: Tiga pejabat Bea Cukai didakwa menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp78,8 miliar.

Catatan AKSHYA

Perdebatan yang terjadi dalam persidangan merupakan bagian dari dinamika pemeriksaan saksi. Pernyataan masing-masing pihak perlu dilihat berdasarkan konteks persidangan dan diuji bersama alat bukti lain yang diajukan dalam perkara.

Perbedaan keterangan mengenai sumber dana pembelian barang elektronik menjadi hal yang perlu diperiksa dalam proses pembuktian. Faizal menyatakan barang tersebut merupakan pemberian pribadi, sedangkan Sisprian memberikan keterangan berbeda mengenai sumber dana pembelian barang tersebut.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang harus dinilai bersama alat bukti lainnya. Suatu pernyataan dalam persidangan tidak dengan sendirinya menjadi kesimpulan akhir mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.

Demikian pula, status seseorang dalam perkara pidana harus dibedakan antara saksi, terdakwa, dan pihak yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku selama proses peradilan berlangsung. Penentuan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat berlangsung dengan perdebatan antara saksi Faizal Assegaf dan majelis hakim.

Perdebatan tersebut berkaitan dengan status pemberian alat podcast kepada Faizal. Di sisi lain, keterangan Sisprian Subiaksono dalam persidangan memuat informasi berbeda mengenai sumber dana yang digunakan untuk membeli barang-barang tersebut.

Seluruh keterangan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian. Perkembangan perkara selanjutnya perlu mengikuti pemeriksaan alat bukti, keterangan para pihak, serta putusan pengadilan.

Sumber

Sumber utama: detikNews, “Memanas Sidang Kasus Bea Cukai Sampai Hakim Tanya 'Mau Bakar Rumah Saya?'” , diterbitkan 18 September 2026.

Artikel ini disusun ulang dengan gaya pemberitaan hukum AKSHYA Institute berdasarkan sumber berita tersebut.

Febrie Adriansyah Segera Disidang, Berkas Perkara TPPU Dilimpahkan ke Kejari Jaksel

Berita Hukum

Febrie Adriansyah Segera Disidang, Berkas Perkara TPPU Dilimpahkan ke Kejari Jaksel

Eks Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memasuki tahapan baru dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berkas perkara, barang bukti, dan tersangka telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses penuntutan.

Berita Hukum Febrie Adriansyah Kejagung TPPU

Kejaksaan Agung melimpahkan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara dugaan TPPU yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 18 September 2026. Setelah pelimpahan tahap II tersebut, penuntut umum memiliki waktu 20 hari untuk menyiapkan surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Uraian Peristiwa

Perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febrie Adriansyah memasuki tahap penuntutan setelah Kejaksaan Agung melakukan pelimpahan tahap II kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pelimpahan tersebut mencakup tersangka, barang bukti, serta berkas perkara.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menjelaskan bahwa berkas perkara Febrie telah dinyatakan lengkap sebelumnya. Dengan pelimpahan tersebut, penanganan perkara secara administratif berada pada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Penuntut umum selanjutnya memiliki waktu 20 hari untuk menyusun surat dakwaan dan menyelesaikan administrasi perkara. Setelah itu, perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memasuki tahap persidangan.

Mengenai penahanan, Anang menyampaikan bahwa kewenangan tersebut berada pada penuntut umum. Febrie disebut kemungkinan besar tetap ditempatkan di Rumah Tahanan KPK, meskipun keputusan mengenai penahanan menjadi kewenangan penuntut umum.

Dalam perkara tersebut, dugaan pemerasan disebut menjadi tindak pidana asal atau tindak pidana awal yang berkaitan dengan dugaan TPPU. Barang bukti, termasuk sejumlah emas yang sebelumnya disita penyidik, juga telah diserahterimakan secara administratif dalam pelimpahan perkara.

Febrie sendiri membantah tuduhan pemerasan yang dikaitkan dengan penanganan perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI. Ia meminta agar proses persidangan nantinya dapat melihat perkara secara menyeluruh dan meminta penyidik membuktikan status kepemilikan barang bukti yang disita.

Febrie juga menyatakan dirinya tidak memiliki izin usaha pertambangan, konsesi sawit, maupun proyek pemerintah dan membantah pernah meminta kuota impor. Keterangan tersebut merupakan pembelaan dari pihak Febrie yang nantinya akan diuji dalam proses persidangan.

Selain Febrie, penyidik Kejaksaan Agung juga menetapkan Don Ritto dan Nurman Herin sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan TPPU tersebut. Penyidik sebelumnya telah melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti.

Fakta Utama

• Pelimpahan perkara: Kejaksaan Agung menyerahkan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
• Waktu pelimpahan: Tahap II dilakukan pada Jumat, 18 September 2026.
• Status berkas: Berkas perkara telah dinyatakan lengkap sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum.
• Waktu penuntutan: Penuntut umum memiliki waktu 20 hari untuk menyusun surat dakwaan dan mempersiapkan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor.
• Perkara: Dugaan TPPU dengan dugaan pemerasan sebagai tindak pidana asal yang disebut dalam perkara.
• Barang bukti: Sejumlah barang bukti, termasuk emas yang sebelumnya disita penyidik, telah diserahterimakan secara administratif.
• Tersangka lain: Don Ritto dan Nurman Herin juga disebut sebagai tersangka dalam perkara TPPU tersebut.

Catatan AKSHYA

Pelimpahan tahap II merupakan tahapan ketika penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Tahap ini menandai beralihnya penanganan perkara dari tahap penyidikan menuju tahap penuntutan.

Dalam perkara TPPU, tindak pidana asal memiliki keterkaitan penting karena harta atau transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut dapat menjadi bagian dari materi pembuktian. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menyebut dugaan pemerasan sebagai tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie Adriansyah.

Pernyataan Febrie mengenai dugaan pemerasan dan kepemilikan barang yang disita merupakan bagian dari keterangan atau pembelaan pihak yang bersangkutan. Kebenaran setiap fakta yang diperselisihkan tetap harus diuji melalui alat bukti dan proses pemeriksaan di pengadilan.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Penetapan tersangka, pelimpahan perkara, maupun dimulainya persidangan tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Status bersalah atau tidak bersalah harus ditentukan berdasarkan proses peradilan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Pelimpahan perkara Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjadi perkembangan baru dalam penanganan dugaan TPPU yang berkaitan dengan dugaan pemerasan sebagai tindak pidana asal. Penuntut umum selanjutnya mempersiapkan surat dakwaan sebelum perkara dibawa ke Pengadilan Tipikor.

Proses hukum masih harus berjalan melalui tahap penuntutan dan persidangan. Keterangan dari pihak-pihak yang terlibat, barang bukti, serta dalil penuntut umum dan pembelaan terdakwa akan diuji dalam proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber: detikNews, “Febrie Adriansyah Makin Dekat ke Meja Hijau” , diterbitkan 19 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Dedi Congor Bantah Jadi Stafsus BIN dan Menko Polhukam dalam Sidang Kasus Bea Cukai

Berita Hukum

Dedi Congor Bantah Jadi Stafsus BIN dan Menko Polhukam dalam Sidang Kasus Bea Cukai

Ahmad Dedi alias Dedi Congor membantah pernah menjadi staf khusus Kepala BIN maupun Menko Polhukam. Bantahan tersebut disampaikan saat dirinya menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Berita Hukum Bea Cukai Suap Gratifikasi

Ahmad Dedi alias Dedi Congor, pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, membantah pernah menjadi staf khusus Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) maupun staf khusus Menko Polhukam. Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang perkara dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

Uraian Peristiwa

Dedi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menempatkan Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan, sebagai terdakwa. Dalam persidangan, Dedi menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi PNS di Direktorat Jenderal Bea Cukai sejak 1993 dan saat ini bekerja sebagai pegawai fungsional pada Direktorat Fasilitas.

Ketika ditanya jaksa mengenai tugas dan kewenangannya, Dedi menyebut pekerjaannya berkaitan dengan analisis maupun revisi aturan. Ia juga menyatakan tidak memiliki staf, otoritas, ataupun kewenangan tertentu dalam jabatannya.

Jaksa kemudian menanyakan mengenai keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebut Dedi sebagai staf khusus Kepala BIN dan staf khusus Menko Polhukam. Dedi membantah kedua keterangan tersebut. Ia menyatakan tidak memiliki Keputusan Presiden sebagai staf khusus dan tidak pernah menerima gaji sebagai staf khusus.

Persidangan juga mendalami keberadaan foto ID card yang mencantumkan nama Dedi. Dedi mengatakan dirinya pernah menerima gambar ID tersebut dan kemudian mengirimkannya kepada beberapa teman untuk keperluan bercanda. Ia menegaskan tidak memiliki ID card resmi sebagai staf khusus BIN ataupun Menko Polhukam.

Selain persoalan ID card, jaksa dan hakim mendalami keterangan Dedi mengenai sebuah goodie bag yang pernah diantarkan kepadanya oleh Orlando atas perintah Sisprian Subiaksono. Dedi mengaku tidak mengetahui secara pasti isi bingkisan tersebut. Ia juga mengatakan pernah diminta membantu menyampaikan sesuatu dari unit intelijen kepada sebuah organisasi masyarakat yang dikenalnya, tetapi tidak menyebutkan nama organisasi tersebut secara terbuka dalam persidangan.

Dedi juga membantah pernah meminta dana operasional kepada Budiman Bayu Prasojo. Ia menyatakan tidak mengenal Bayu dan tidak memiliki posisi yang membuatnya berwenang meminta dana operasional kepada yang bersangkutan.

Dalam persidangan yang sama, Orlando membenarkan bahwa dirinya pernah mengantarkan goodie bag kepada Dedi berdasarkan perintah Sisprian. Orlando menyatakan dirinya hanya menjalankan perintah untuk mengantarkan bingkisan tersebut.

Perkara tersebut berkaitan dengan dakwaan terhadap tiga pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan. Ketiganya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai yang disebut jaksa mencapai Rp78,8 miliar dalam bentuk mata uang rupiah dan asing.

Fakta Utama

• Saksi: Ahmad Dedi alias Dedi Congor, pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
• Persidangan: Digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 18 September 2026.
• Bantahan: Dedi membantah pernah menjadi staf khusus Kepala BIN maupun Menko Polhukam.
• Foto ID: Dedi mengaku pernah menerima dan mengirim foto ID kepada sejumlah teman untuk keperluan bercanda.
• Goodie bag: Dedi mengaku tidak mengetahui secara pasti isi bingkisan yang diantarkan Orlando kepadanya.
• Dana operasional: Dedi membantah pernah meminta dana operasional kepada Budiman Bayu Prasojo.
• Dakwaan: Tiga pejabat Bea Cukai didakwa menerima suap dan gratifikasi yang menurut jaksa berjumlah Rp78,8 miliar.

Catatan AKSHYA

Keterangan saksi dalam persidangan merupakan bagian dari proses pembuktian yang harus dinilai bersama dengan alat bukti lainnya. Bantahan atau penjelasan seorang saksi tidak dengan sendirinya menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara. Penilaian terhadap fakta hukum berada dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam perkara ini, persoalan mengenai status Dedi sebagai staf khusus, keberadaan foto ID, serta penyerahan goodie bag menjadi bagian dari hal yang didalami dalam persidangan. Keterangan masing-masing pihak perlu dilihat berdasarkan konteks, alat bukti, dan keterangan saksi lainnya yang muncul selama proses persidangan.

Adapun dugaan suap dan gratifikasi terhadap pejabat Bea Cukai merupakan materi perkara yang masih diperiksa melalui mekanisme peradilan. Nilai Rp78,8 miliar yang disebut dalam pemberitaan merupakan jumlah yang didakwakan jaksa, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan akhir mengenai kesalahan para terdakwa.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, keterangan dalam persidangan perlu dipahami sebagai bagian dari proses pembuktian dan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Kesaksian Dedi Congor dalam persidangan menjadi bagian dari pendalaman perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dedi membantah pernah menjabat sebagai staf khusus BIN maupun Menko Polhukam dan memberikan penjelasan mengenai foto ID serta goodie bag yang turut didalami dalam persidangan.

Proses persidangan masih berjalan dan berbagai keterangan yang muncul perlu diuji melalui pembuktian di pengadilan. Perkembangan selanjutnya perlu mengikuti keterangan resmi serta putusan pengadilan yang berlaku.

Sumber: detikNews, “Dedi Congor Bantah Jadi Stafsus BIN-Menko Polhukam, Kirim ID buat Lucu-lucuan” , diterbitkan 18 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

Eks Pejabat Kemenag Akui Beli Rumah dan Fortuner Pakai Fee Percepatan Haji

Berita Hukum

Eks Pejabat Kemenag Akui Beli Rumah dan Fortuner Pakai Fee Percepatan Haji

Mantan pejabat Kementerian Agama Muhammad Agus Syafii mengaku menggunakan uang dari fee percepatan haji khusus 2024 untuk membeli sejumlah aset yang kemudian disita KPK.

Berita Hukum KPK Kuota Haji Kementerian Agama

Mantan Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafii, mengakui menggunakan uang yang menurut keterangannya berasal dari fee percepatan haji khusus 2024 untuk membeli sejumlah aset. Pengakuan tersebut disampaikan saat Agus menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 17 September 2026.

Uraian Peristiwa

Dalam persidangan, jaksa KPK menunjukkan sejumlah barang bukti yang sebelumnya disita dari Agus. Barang bukti tersebut antara lain rumah, mobil Toyota Fortuner, tanah, serta dokumen pembelian rumah kos.

Salah satu barang bukti yang ditampilkan adalah mobil Fortuner yang disebut dibeli secara tunai oleh Agus dengan nilai Rp550 juta. Jaksa kemudian menanyakan mengenai rumah dan tanah yang berada di Yogyakarta.

Agus menyebut nilai rumah tersebut sekitar Rp1 miliar lebih sedikit. Jaksa juga menunjukkan bukti tanah dengan nilai sekitar Rp500 juta yang berada di wilayah Jawa Timur.

Selain itu, jaksa memperlihatkan kuitansi pembelian rumah kos di Surabaya. Dalam persidangan, Agus menjelaskan bahwa pembangunan rumah kos tersebut menelan biaya sekitar Rp400 juta dan Rp500 juta.

Ketika jaksa menanyakan sumber uang untuk pembelian berbagai aset tersebut, Agus menyatakan seluruhnya berasal dari fee percepatan haji khusus tambahan tahun 2024. Jawaban tersebut disampaikan Agus ketika jaksa memastikan sumber dana yang digunakan untuk membeli mobil, tanah, rumah, dan rumah kos.

Perkara yang menjadi konteks pemeriksaan saksi tersebut adalah dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024. Dalam perkara ini, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Yaqut Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham menjadi terdakwa.

Mantan Menteri Agama Yaqut sebelumnya didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar. Dakwaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan.

Fakta Utama

• Saksi: Muhammad Agus Syafii, mantan Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kemenag.
• Mobil: Toyota Fortuner disebut dibeli secara tunai dengan nilai Rp550 juta.
• Rumah: Agus menyebut rumah di Yogyakarta bernilai sekitar Rp1 miliar lebih sedikit.
• Tanah: Jaksa menunjukkan bukti tanah di Jawa Timur dengan nilai sekitar Rp500 juta.
• Rumah kos: Jaksa menunjukkan kuitansi pembelian rumah kos di Surabaya dengan nilai pembangunan yang disebut sekitar Rp400 juta dan Rp500 juta.
• Sumber dana menurut saksi: Agus menyatakan seluruh uang untuk aset yang ditanyakan berasal dari fee percepatan haji khusus tambahan tahun 2024.
• Status perkara: Keterangan tersebut muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024.

Catatan AKSHYA

Keterangan mengenai penggunaan fee untuk membeli aset menjadi bagian dari pemeriksaan aliran dana dalam perkara dugaan korupsi. Dalam proses hukum, asal-usul dana, tujuan penggunaannya, serta hubungan dana tersebut dengan perkara harus dinilai berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti lain yang diperiksa di persidangan.

Penyitaan rumah, kendaraan, tanah, atau aset lainnya oleh penyidik merupakan tindakan dalam proses penanganan perkara. Penyitaan tidak dengan sendirinya menentukan bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana. Status dan keterkaitan suatu aset tetap harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan Agus bahwa seluruh dana pembelian aset berasal dari fee percepatan haji khusus 2024 merupakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan. Keterangan tersebut perlu dinilai bersama bukti lain, termasuk dokumen transaksi, aliran dana, serta keterangan pihak-pihak terkait.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap para terdakwa maupun pihak lain yang disebut dalam proses perkara. Dakwaan, kesaksian, dan barang bukti yang ditampilkan di persidangan belum dengan sendirinya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Penentuan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan keseluruhan pembuktian.

Baca juga

• Jaksa Cecar Saksi Sidang Yaqut soal Stafsus Pinjam Rp500 Juta ke Kasubdit
• KPK Panggil ASN Imipas dalam Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
• Jerat Hukum Manipulasi Foto Produk Online

Penutup

Kesaksian Muhammad Agus Syafii mengenai penggunaan fee percepatan haji khusus untuk membeli rumah, mobil, tanah, dan rumah kos menjadi bagian dari pembuktian dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024.

Proses persidangan masih berlangsung. Perkembangan perkara selanjutnya akan bergantung pada keseluruhan keterangan saksi, dokumen, barang bukti, serta alat bukti lain yang diperiksa oleh pengadilan.

Sumber: detikNews, “Eks Pejabat Kemenag Akui Beli Rumah-Fortuner Pakai Fee Percepatan Haji Khusus”, diterbitkan 17 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.